Kolom

Penanganan Pasca-Bencana

Bagong Suyanto - detikNews
Rabu, 26 Des 2018 14:28 WIB
Kerusakan di Pandeglang akibat tsunami (Foto: Rifkianto Nugroho)
Jakarta -

Idealnya, bencana dalam bentuk apapun dapat kita cegah atau paling tidak kita bisa meminimalisasi dampak kerugian yang terjadi. Tetapi, ketika sebuah bencana tiba-tiba hadir, maka yang dibutuhkan tak pelak adalah tindakan tanggap darurat dan upaya penanganan pasca-bencana yang benar-benar terorganisir.

Setiap terjadi bencana, kita tahu negara senantiasa hadir dan melakukan berbagai tindakan penanganan. Keterlibatan aparat keamanan, lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan para relawan dalam penanganan korban bencana sedikit-banyak telah mengurangi beban penderitaan yang mesti ditanggung para korban bencana.

Namun demikian, untuk memastikan agar korban bencana benar-benar memperoleh pelayanan dan penanganan terbaik, tentu yang dibutuhkan bukan sekadar sikap reaktif, melainkan koordinasi penanganan yang benar-benar terpadu.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan penanganan bencana adalah bagaimana mendukung upaya pemulihan pasca-terjadinya bencana dapat berjalan efektif dan masyarakat segera pulih kembali dari trauma. Kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang menjadi korban bencana dapat kembali berkembang, tanpa harus terlalu lama terpuruk dalam penderitaan karena kehilangan harta benda dan sanak keluarga.

Setiap terjadi bencana, kita tahu masyarakat yang menjadi korban tidak hanya puluhan, tetapi ratusan dan bahkan ribuan jiwa menjadi korban. Dalam kasus tsunami yang menerjang Aceh pada Desember empat belas tahun silam, jumlah korban bahkan mencapai ratusan ribu jiwa. Dalam tragedi tsunami yang melanda kawasan Selat Sunda 22 Desember 2018 kemarin dilaporkan paling tidak jumlah korban meninggal mencapai 300 jiwa lebih. Ini belum termasuk korban yang hilang, terluka, dan berbagai bangunan yang luluh-lantak.

Masyarakat dan wilayah yang menjadi korban bencana sudah barang tentu perlu secepatnya direhabilitasi dan dilakukan rekonstruksi. Lebih dari sekadar menyediakan tenda-tenda penampungan di tempat pengungsian, masyarakat yang menjadi korban bencana, terutama yang kehilangan harta benda dan aset produksinya, mereka tentu membutuhkan uluran tangan dari pemerintah untuk memastikan kemungkinan bangkit kembali dari keterpurukan.

Masyarakat korban bencana yang perahunya hilang karena terseret tsunami, rumahnya hancur diterjang air laut yang menggunung, sawahnya rusak diterjang banjir, toko atau warung miliknya tak lagi berbekas karena luapan air laut, dan lain sebagainya, tentu tidak mungkin mereka dapat bangkit kembali dengan cepat bila tidak memperoleh uluran tangan dari pemerintah.

Kegiatan rehabilitasi pasca-terjadinya bencana selain dilakukan dalam bentuk perbaikan lingkungan, juga bantuan perbaikan rumah korban bencana, pemulihan sosial-ekonomi-budaya, pemulihan pelayanan publik, anak-anak kembali ke sekolah, dan lain-lain, yang bertujuan agar masyarakat segera dapat kembali beraktivitas secara normal dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan, kegiatan rekonstruksi dilakukan melalui pembangunan kembali prasarana dan sarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, revitalisasi kembali partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pasca-terjadinya bencana. Sejauh mungkin harus dihindari terjadinya kekosongan dalam layanan publik dan tanggung jawab pemerintah memberikan perlindungan serta pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di berbagai bidang.

Untuk melakukan rekonstruksi sudah tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk rekonstruksi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten misalnya, paling tidak dibutuhkan dana sekitar Rp 150 miliar, karena sekitar 30 persen gedung dan infrastruktur yang ada di daerah itu rusak dan membutuhkan perbaikan segera. Untuk kejadian bencana yang berskala raksasa, seperti terjadi di Palu, Donggala, NTB, apalagi Aceh, tentu dana yang dibutuhkan jauh lebih besar.

Exit Strategy

Ketika bencana baru saja terjadi, memang yang dibutuhkan adalah langkah-langkah tanggap darurat yang cepat agar risiko kerugian dan dampak yang terjadi tidak meluas. Tetapi, untuk penanganan yang lebih substansial, tentu yang dibutuhkan adalah roadmap yang jelas dan terarah.

Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi yang terpadu untuk memastikan agar segera bisa menangani permukiman yang rusak, bagaimana bisa segera merehabilitasi sekolah, tempat ibadah, rumah sakit yang rusak, berapa lama, dengan cara apa, masyarakat yang rumahnya 80 persen hancur bisa dibangun kembali dengan bangunan yang seperti apa, siapa yang membangun, berapa biayanya, dan berapa lama. Ini semua adalah agenda kerja yang perlu segera dirumuskan sebagai exit strategy pasca-bencana.

Untuk merehabilitasi dan merekonstruksi kembali masyarakat dan daerah yang baru saja dilanda bencana, harus diakui bukan hal yang mudah. Di tengah kondisi keuangan negara yang masih belum kokoh dan kejadian bencana yang terjadi di berbagai daerah, tentu pemerintah harus benar-benar kalkulatif dan adil dalam mengatur alokasi anggaran.

Menghadapi masyarakat korban bencana yang sudah kehilangan segala-galanya tentu yang dibutuhkan adalah kesabaran ekstra. Penanganan yang kurang tanggap dan terkesan pilih kasih, jangan kaget jika mengundang kecemburuan sosial dan memantik protes korban bencana.

Setiap kali terjadi bencana, pengalaman telah banyak menunjukkan bahwa selalu ada pihak yang mencoba mengail di air keruh dan memanfaatkan kejadian bencana untuk kepentingan politik praktis. Masyarakat yang dalam kondisi letih dan menderita memang cenderung lebih mudah terpancing isu hoaks seputar bencana. Hanya dengan kesungguhan dan perencanaan yang jelas, maka penanganan pasca-bencana akan dapat berjalan sesuai skenario.

Bencana ibaratnya adalah mimpi buruk yang sama sekali tidak kita kehendaki. Namun demikian, ketika bencana itu tiba-tiba menyergap, maka langkah yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menghadapinya dan memastikan masyarakat segera pulih dari trauma dan penderitaan akibat bencana yang dialaminya.

Bagong Suyanto Guru Besar FISIP Universitas Airlangga

(mmu/mmu)