Pulau Jawa Terhubung Jalan Tol

Jakarta - Selama 2 abad lebih jalan yang menghubungkan ujung barat Pulau Jawa dengan ujung timur adalah jalan yang dibangun oleh Deandels pada awal abad XIX. Jalan pada masa itu berfungsi menghubungkan satu dengan daerah lain. Di sisi sepanjang jalan itu tumbuhlah pusat-pusat keramaian baru. Kota-kota yang dihubungkan itu pun kemudian tumbuh menjadi pusat-pusat keramaian.

Jalan yang semula sebagian besar ruasnya melalui wilayah tak berpenduduk, selama lebih dari 50 tahun terakhir berubah menjadi pusat-pusat keramaian di kedua sisinya. Kota-kota yang tadinya dihubungkan oleh jalan itu kemudian berkembang menjadi pusat keramaian. Jalan yang tadinya menghubungkan antarkota secara perlahan berubah menjadi bagian dari jalan kota.

Sepuluh atau 15 tahun yang lalu kalau melewati Pantura kita sering harus berhadapan dengan kemacetan di kota-kota yang kita lalui. Kemacetan itu coba diatasi dengan membangun by pass yang mengitari kota guna menghindari kemacetan dalam kota. Tapi, tak semua tempat bisa diselesaikan dengan cara itu. Kedua sisi jalan sendiri tumbuh menjadi pusat-pusat keramaian, tidak ada cara untuk menghindari keramaian itu.

Intinya, selama 20-30 tahun terakhir sebenarnya jalan yang cikal bakalnya dibangun Deandels itu sebenarnya sudah tidak layak lagi difungsikan sebagai penghubung utama kota-kota di Jawa. Kita memerlukan jalur bebas hambatan. Kenyataannya, tidak ada yang membangun jalan itu. Selama 30 tahun terakhir kita menanggar, menahan ketidaknyamanan.

Sejak mulai menjabat pada 2014 Presiden Joko Widodo menjadikan pembangunan jalan tol yang menghubungkan kedua ujung pulau Jawa itu sebagai prioritas. Kini pembangunan jalan itu boleh dibilang nyaris tuntas. Jakarta dan Surabaya secara utuh sudah tersambung dengan jalan tol.

Ada banyak suara kritik terhadap pembangunan ini, baik dari sisi urgensi maupun sumber pembiayaannya. Tapi, tanpa perlu berdebat panjang kita bisa dengan mudah membandingkannya dengan tetangga kita Malaysia. Semenanjung Malaysia itu terhubung dengan jalan bebas hambatan dari Kedah di ujung utara sampai ke Johor di ujung selatan. Johor juga tersambung dengan Singapura. Di sisi timur terbentang pula jalan dari Trengganu ke Kuala Lumpur yang melewati Pahang.

Malaysia sudah jauh meninggalkan kita. Waktu saya tinggal di Kuala Lumpur 22 tahun yang lalu jalan itu sudah ada. Artinya, setidaknya kita sudah tertinggal 20 tahun lebih dari Malaysia. Belum lagi kalau diingat bahwa penduduk Semenanjung Malaysia itu jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan penduduk Pulau Jawa.

Ringkasnya, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa jalan tol lintas Jawa ini tidak perlu. Dengan adanya jalan tol ini kita memasuki fase baru dalam transportasi darat. Tegal-Semarang yang selama ini harus ditempuh dalam waktu 4 jam, kini bisa ditempuh dalam 2 jam. Semarang-Surabaya bisa ditempuh dalam waktu 5 jam. Perbaikan-perbaikan itu kini dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk keperluan bisnis, wisata, maupun hubungan sosial.

Perhatikan bahwa jalan ini masih jauh dari cukup. Sekarang kita boleh bergembira menikmati jalur bebas hambatan ini. Tapi, saya khawatir itu hanya akan jadi bulan madu sesaat. Begitu ekonomi menggeliat setelah adanya jalan itu, atau sekadar setelah jalan tol itu menjadi populer, kita akan sampai pada suatu fase ketika jalan itu tak sanggup lagi mendukung volume kendaraan yang lewat. Hasilnya, jalan akan macet parah. Itulah yang kini kita saksikan di jalan tol Jakarta-Cikampek.

Idealnya Pulau Jawa itu memiliki jaringan rel kereta api yang lebih banyak. Dengan demikian jalan tol tidak menjadi satu-satunya andalan. Volume pergerakan orang dan barang harus dibagi agar tidak menumpuk di jalan tol. Tapi, dalam hal jaringan rel kereta api kita jauh lebih tertinggal. Hampir semua jaringan rel yang ada adalah peninggalan Belanda. Parahnya, ada banyak rel yang tidak lagi digunakan, baik karena rusak maupun sekadar dilupakan fungsinya, kemudian tanahnya dipakai untuk keperluan lain.

Secara keseluruhan rel kereta api kita berkurang dibanding dengan zaman Belanda dulu. Sudah adakah upaya untuk meningkatkan fungsi kereta api? Nyaris tidak ada.

Dalam hal infrastruktur jalan dan kereta api kita sebenarnya sudah 20-30 tahun tertinggal. Perlu kemauan keras dan kerja keras untuk mengejarnya. Presiden Joko Widodo sudah menunjukkan kerja keras itu. Kalau kita mau, sebenarnya kita bisa. Cara ini kalau diteruskan selama 10-15 tahun lagi akan membuat kita mengejar ketertinggalan.

Hasanudin Abdurakhman cendekiawan, penulis dan kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia

(mmu/mmu)