DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 20 Desember 2018, 13:08 WIB

Catatan Agus Pambagio

Kaleidoskop Kebijakan Nutrisi 2018

Agus Pambagio - detikNews
Kaleidoskop Kebijakan Nutrisi 2018 Agus Pambagio (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Nutrisi, terutama untuk anak-anak, merupakan unsur utama pertumbuhan fisik dan intelegensia. Tanpa nutrisi atau gizi yang baik pada 1000 hari pertama lahir, pertumbuhan anak akan bermasalah dan pada akhirnya akan menghasilkan manusia-manusia dengan intelegensia rendah dan berpotensi menderita berbagai penyakit tidak menular yang di kemudian hari akan menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah tergerus cukup dalam untuk mengobati berbagai macam penyakit generasi masa depan Indonesia.

Salah satu persoalan gizi akut yang harus segera ditanggulangi oleh pemerintah adalah masalah stunting atau kerdil dengan kemampuan intelegensia rendah akibat kurang gizi dan mengkonsumsi berbagai pangan olahan berbasis susu yang rendah bahkan tidak bergizi. Anak Indonesia tengah terancam asupan nutrisinya. Untuk menyikapi itu, Presiden Joko Widodo pada 5 April 2018 menyatakan perang terhadap stunting dan pemerintah bertekat untuk menurunkan angka stunting hingga 29% pada 2019.

Selain itu banyak beredarnya pangan olahan yang tidak mengandung gizi untuk anak, tetapi dipromosikan seolah-olah bergizi dan banyak dikonsumsi oleh anak-anak di beberapa daerah miskin dengan tingkat pendidikan rendah juga menjadi penyebab anak Indonesia bergizi buruk. Untuk mensukseskan keinginan Presiden tersebut, semua Kementerian/Lembaga (K/L) terkait harus segera menyiapkan peraturan perundang-undangan yang komprehensif sebagai dasar pembuatan kebijakan untuk menurunkan angka stunting hingga 29% pada 2019.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, angka prevalensi stunting masih 30,8% atau masih jauh dari standar WHO yang 20%. Tingginya prevalensi stunting yang diderita oleh 8,8 juta anak-anak Indonesia dan banyaknya pangan olahan berbasis susu yang kurang bergizi beredar di pasaran membuat saya ingin membahasnya dari sisi Kebijakan Kesehatan (melalui Kementerian Kesehatan) dan Pengawasan Pangan Olahan (melalui BPOM) selama 2018. Sedangkan, kebijakan dari sisi sektor lain (Perindustrian dan Keuangan) akan saya bahas di lain kesempatan.

Permasalahan Nutrisi dan Kebijakan

Berdasarkan Riskesdas 2018, penderita penyakit tidak menular mengalami peningkatan yang luar biasa. Misalnya penyakit diabetes meningkat dari 6,8% pada Riskesdas 2013 menjadi 8,2%, begitu juga pada angka penderita hipertensi, obesitas, dan sebagainya meningkat. Kondisi tersebut muncul salah satu penyebabnya akibat buruknya gizi anak sejak di dalam kandungan hingga usia 1000 hari kelahiran. Kondisi tersebut banyak terjadi di beberapa daerah, khususnya di wilayah Indonesia Timur dan Tengah, seperti di Nusa Tenggara Timur, Papua, dan sebagainya.

Selain stunting, gizi buruk juga diakibatkan dengan semakin gencarnya iklan atau promosi pangan olahan berbasis susu. Ketidaktahuan orangtua untuk membedakan produk pangan bergizi tinggi atau tidak dan rendahnya pengawasan dari instansi berwenang membuat industri pangan olahan semakin gencar menyesatkan publik. Penyesatan tersebut dilakukan melalui promosi-promosi di berbagai jenis media secara masif, termasuk menggunakan para buzzer dan blogger di media sosial.

Salah satu produk yang ditengarai bermasalah dan tengah menjadi perhatian publik terkait dengan produk rendah nutrisi adalah produk susu kental manis (SKM). Persoalan ini tidak saja dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Hanya bedanya, di Indonesia penegakan hukum masih rendah, peraturan perundang-undangan masih tumpang tindih, dan pengawasan masih manual. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pun belum mampu mengawasi promosi SKM di media elektronik.

Di Eropa ada The European Union (EU) Pledge untuk promosi yang disepakati oleh 22 produsen pangan olahan multinasional termasuk produk SKM, di mana iklan pangan olahan untuk anak di bawah 12 tahun dilarang diiklankan di semua media, termasuk online. Sayangnya berapa produsen pangan Indonesia, yang berasal dari Eropa, khususnya SKM, masih saja berpromosi sebagai produk yang bergizi tinggi dan bermanfaat untuk pertumbuhan anak-anak dengan menggunakan atribut anak.

Pertanyaannya, mengapa di negaranya mereka patuh tidak beriklan, namun dengan segala cara mereka masih saja beriklan yang menyesatkan di Indonesia tanpa ada yang mengusik? The EU Pledge yang dicetuskan (entry into force) pada 2009 dan terakhir diperbaiki Oktober 2018 sangat ditaati oleh produsen pangan olahan dari EU. Namun, tidak mereka praktikkan di Indonesia (ada satu perusahaan Eropa yang taat). Menurut pendapat saya, ini salah satu bentuk proxy colonialism.

Jadi jangan heran jika tingkat penderita penyakit tidak menular di Indonesia terus meningkat, apalagi dengan semakin canggihnya media sosial atau media berbasis teknologi informasi. Dari sisi regulasi, Badan POM tahun ini sudah responsif dengan mengeluarkan Surat Edaran Kepala BPOM Nomor 06.5.51.511.05.18.2000 Tahun 2018 tentang Label dan Iklan pada Produk SKM (Kategori Pangan 01.3) dan Peraturan Kepala(Perka) BPOM No. 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan dan sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala BPOM tentang Katagori Pangan Olahan.

Peraturan BPOM sudah komprehensif, namun masih ada beberapa pasal sumir yang dapat disiasati oleh industri. Misalnya, pada Perka BPOM No. 31 Tahun 2018 di mana konsumen masih sulit membedakan yang katanya SKM atau SKM abal-abal (karena kandungan susu hanya 2%) atau Krimer Kental Manis (kandungan susu 0%).

Masyarakat perdesaan atau di Asmat misalnya, mana bisa paham itu SKM berkandungan susu 2% atau 8% atau hanya krimer dengan kandungan susu 0% secara kasat mata? Bentuk dan rasa sama. Mereka tahunya SKM saja dan itu merupakan susu bergizi rendah gula padahal tinggi gula bahkan tanpa susu (hanya krimer). No wonder angka gizi buruk anak Indonesia masih tinggi karena SKM bukan minuman bernutrisi tetapi minuman berenergi karena tingginya kadar gula.

Kementerian Kesehatan sedang menyiapkan beberapa peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan baik baru maupun revisi. Respons kedua K/L tersebut cukup responsif, namun publik tetap harus mengawalnya dengan ketat supaya tingkat lobi publik dengan industri berimbang, apalagi jika terkait dengan promosi karena banyak akal busuknya untuk mencari lubang kelemahan peraturan.

Pemerintah harus ingat bahwa kondisi gizi atau nutrisi anak-anak Indonesia, khususnya di luar Jawa, masih buruk. Ingat kasus gizi sangat buruk terus berulang di Kabupaten Asmat Papua (distrik Fayit, Aswi, dan Pulau Tiga) dan sempat merengut nyawa lebih 60 anak di awal 2018? Untuk itu pemerintah sebagai regulator dan pengawas tidak boleh lengah. Meskipun pendapatan per kepala Indonesia naik, tetapi gizi buruk masih banyak dan mengancam masa depan bangsa Indonesia.

Langkah yang Harus Diambil Pemerintah

Masalah gizi di Indonesia sudah lampu merah, jadi tekad Presiden Jokowi untuk menurunkan angka prevalensi stunting hingga 29% (suatu hal yang tidak mudah) harus didukung oleh semua sektor melalui kebijakan yang komprehensif dan penegakan hukum yang tegas. Tegaskan pada semua produsen pangan olahan, silakan berusaha di Indonesia tetapi patuhlah terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia, jangan mengelabuhi demi menambah keuntungan berlimpah tetapi meninggalkan masalah baru buat bangsa ini ke depan. Patuhi kebijakan yang ada seperti mereka mematuhi kebijakan yang ada di negara asal karena konsumennya juga sama, yaitu manusia.

Pemerintah harus terus mengawasi produksi dan peredaran makanan dengan klaim bergizi, tetapi nyatanya hanya berenergi dengan kandungan gula tinggi untuk mengurangi beban BPJS membiayai kesehatan masyarakat Indonesia penderita penyakit tidak menular, seperti jantung koroner, diabetes, obesitas, darah tinggi, stroke, dan lain-lain. Sudah saatnya kita mengusir proxy colonialism dengan perbanyak konsumsi makanan bergizi bukan berenergi.

Untuk penanganan stunting, pemerintah tahun depan harus segera menyelesaikan peraturan perundang-undangannya untuk mempercepat penanganan gizi buruk permanen melalui intervensi dengan Pangan Olahan Untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK). Jangan hanya terus bergantung pada PMT (Pemberian Makanan Tambahan), seperti biskuit yang sudah menghabiskan anggaran puluhan bahkan ratusan triliun, tetapi angka stunting tak bergerak turun secara signifikan. Pastikan PKMK bisa disalurkan oleh BPJS melaluiu puskesmas dan posyandu sesegera mungkin.

Agus Pambagio pemerhati kebijakan pubik dan perlindungan konsumen


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed