detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 14 Desember 2018, 14:00 WIB

Kolom

Politik Kanon Sastra

Saut Situmorang - detikNews
Politik Kanon Sastra Sebuah acara diskusi sastra di Jakarta (Foto: Galeri Indonesia Kaya)
Jakarta - Kanon sastra itu ada dan merupakan sekelompok karya yang, minimal, selalu ada dalam kurikulum pengajaran sastra di sekolah dan perguruan tinggi. Sebuah karya yang bisa masuk jadi anggota kanon sastra tentu saja akan terangkat reputasi sastranya, dan pengarangnya, dalam hierarki kelas "kedahsyatan" artistik dalam sejarah sastra. Dan, bisa dipastikan akan terus-menerus dicetak atau diterbitkan ulang sekaligus dibahas ulang dalam skripsi, tesis, dan disertasi.

Tentu saja semua pengarang ingin semua karyanya bisa masuk dalam kanon sastra, paling tidak sebuah bukunya. Tapi, kenyataannya cuma segelintir saja pengarang yang bernasib mujur begini. Ketidakmujuran nasib banyak pengarang dalam peristiwa kanonisasi sastra inilah yang menimbulkan pertanyaan: Kok karya S Takdir Alisjahbana bisa masuk kanon sementara cerita silat Kho Ping Hoo nggak? Kenapa puisi Goenawan Mohamad, bukan Saut Situmorang? Apakah karena puisi Goenawan Mohamad "sublim", tapi Saut Situmorang cuma bermain-main dengan intertekstualitas dan tidak tertarik pada "kedalaman" simbolisme pasemon puitis?

Atau, yang lebih kontemporer lagi ke zaman kita saat ini: Kok bisa nama Denny JA dimasukkan dalam sebuah buku berjudul seram 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh (2013), sementara nama Sitor Situmorang (dan beberapa nama keramat lain dalam sejarah sastra Indonesia) nggak? Menurut para penyusun buku, alasan nama Sitor Situmorang tidak dimasukkan dalam buku yang berpretensi sejarah sastra tersebut karena almarhum tidak tinggal di Indonesia, tapi di Belanda, waktu buku itu disusun.

Lha, kalau cuma itu alasannya, bukankah sebagian besar pengarang yang dimasukkan dalam buku tersebut bukan cuma tidak tinggal di Indonesia lagi, bahkan tidak tinggal di planet bumi ini karena sudah meninggal dunia!

Kemudian, siapa warga sastra Indonesia yang tidak pernah mendengar nama A Teeuw, Indonesianis asal Belanda yang banyak menulis tentang sastra Indonesia itu? A Teeuw adalah salah seorang ahli sastra Indonesia yang paling berpengaruh terutama di dunia akademis perguruan tinggi Indonesia. Banyak anak muridnya terutama di Universitas Indonesia Jakarta menjadi ahli sastra Indonesia terkenal. Bahkan HB Jassin sang Paus Sastra Indonesia itu sendiri dipengaruhi A Teeuw dalam pandangannya tentang sastra.

Tapi, nama A Teeuw tidak dimasukkan dalam buku itu hanya dengan alasan karena beliau adalah orang asing. Ironisnya, salah seorang penyusun buku pseudo-sejarah sastra Indonesia tersebut justru seorang asing yang bahkan bukan seorang Indonesianis, apalagi ahli sastra Indonesia!

Karya sastra apa sebenarnya yang sudah dihasilkan nama Denny JA itu, dan di mana kedahsyatan artistik dan pengaruhnya dalam sejarah Sastra Indonesia? Apa para penyusun buku yang jelas-jelas ingin membentuk sebuah kanon baru dalam sejarah sastra Indonesia itu memang rata-rata punya kualifikasi akademis, paling tidak dikenal sebagai kritikus sastra Indonesia, yang sudah menghasilkan karya-karya kritik sastra, baik tentang sejarah sastra Indonesia maupun tentang karya-karya sastra Indonesia pada umumnya, hingga mereka merasa tidak malu untuk menyusun dan menerbitkan buku yang sama sekali tidak mampu mereka pertanggungjawabkan tersebut?

Apa sebenarnya yang menjadi "kriteria" dalam seleksi kanon (canon formation)? Apakah "substansi" sastra, atau "sublimitas" sastra seperti yang diyakini para pengarang bakat alam yang romantik di Indonesia? Apakah estetika satu-satunya standar dalam menilai mutu karya? Kalau benar, lantas apakah "estetika" itu? Adakah karya sastra yang an sich benar-benar "dahsyat" dan "universal"?

Apakah karya sastra itu memang otonom, bebas nilai, tidak tergantung pada hal-hal di luar dirinya untuk menentukan baik-buruk mutunya? Atau, ada hal-hal lain di luar teks karya --mulai dari komentar para "pengamat" sampai ekspose di media massa atas sosok sang pengarang-- yang menjadi faktor dominan dalam terpilih-tidaknya sebuah karya sastra menjadi anggota kanon sastra?

***

Kalau memang benar "substansi" sastra itu ada dan keberadaannya tidak dipengaruhi sama sekali oleh faktor-faktor dari luar teks sastra, maka bagaimana, misalnya, menjelaskan tentang "kegagalan" para sastrawan dunia seperti Maxim Gorky, Vladimir Mayakovsky, James Joyce, DH Lawrence, Virginia Woolf, Ezra Pound, Bertolt Brecht, George Orwell, Paul Eluard, Jorge Luis Borges....sampai Pramoedya Ananta Toer untuk "memenangkan" Hadiah Nobel Sastra, hadiah sastra paling bergengsi di planet ini?

Apakah "substansi" karya sastra mereka lebih buruk "sublimitas"-nya dibanding para sastrawan pemenang Nobel Sastra? Atau, seperti yang pernah dipertanyakan oleh sastrawan eksistensialis Prancis, Jean-Paul Sartre waktu menolak menerima Hadiah Nobel Sastra 1964 yang "dimenangkan"-nya: Dari semua pemenang Hadiah Nobel Sastra asal Uni Soviet dulu, kenapa sastrawan yang menentang Partai Komunis Uni Soviet yang lebih banyak mendapat Hadiah Nobel Sastra?

Kasus Sartre sendiri unik. Sebenarnya yang seharusnya mendapat Hadiah Nobel Sastra untuk tahun 1964 itu adalah penyair Komunis asal Chile, Pablo Neruda. Tapi, "status" Neruda sebagai anggota Komite Sentral Partai Komunis Chile dan bahwa Neruda pada 1953 dianugerahi Hadiah Stalin untuk puisinya telah membuat badan intelijen Amerika Serikat CIA panas-dingin dan melalui lembaga "kebudayaan" yang dibentuknya pada 1950 dalam Perang Dingin melawan Uni Soviet, yaitu "Congress for Cultural Freedom", telah berhasil mempengaruhi Panitia Nobel untuk tidak memilih Neruda tahun 1964 itu. Ironisnya, Sartre yang "dimenangkan" Panitia Nobel justru menolak menerima Hadiah Nobelnya! (lihat: Who Paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War karya Frances Stonor Saunders, Granta Books, 2000).

Di Indonesia, siapakah intelektual kita yang tidak pernah mendengar nama Pramoedya Ananta Toer? Bagi mereka yang serius membaca karya sastra Indonesia akan mengerti bahwa dari keseluruhan fiksi yang pernah ditulis dan dipublikasikan oleh Pram (ataupun oleh para novelis Indonesia lainnya), maka seri-novel yang dihasilkannya selama menjalani hukuman-tanpa-pengadilan rezim Orde Baru di Pulau Buru yang terkenal dengan nama Tetralogi Buru itu (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca) merupakan karya terbaik Pram dan salah satu karya terbaik fiksi dalam sejarah sastra Indonesia.

Justru karena Tetralogi Buru itulah nama Pram berkali-kali masuk dalam nominasi pemenang Hadiah Nobel Sastra. Tapi, apa yang terjadi dengan seri-novel itu di Indonesia sendiri? Kita semua tahu karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Tetralogi Buru dilarang di Indonesia. Selama rezim militer Soeharto berkuasa, siapa saja yang ketahuan memiliki satu saja dari keempat novel Pram ini pasti akan ditangkap dan dimasukkan penjara (dan disiksa lagi!) sebagai seorang subversif atau pengkhianat bangsa dan negara.

Setelah rezim Soeharto jatuh dan tidak berkuasa lagi, publikasi dan pemilikan atas Tetralogi Buru tidak lagi mengakibatkan penangkapan dan pemenjaraan, tapi larangan atasnya tetap berlaku. Larangan yang masih terus berjalan itu adalah larangan untuk mempelajarinya secara formal di sekolah dan perguruan tinggi.

Kalau kita tanya apa sebenarnya alasan yang membuat Tetralogi Buru harus dilarang padahal keempat novel itu merupakan sebuah gugatan kritis seorang sastrawan Indonesia atas (sejarah) kolonialisme Belanda di Indonesia, maka jawaban klise yang terus menerus didaur ulang atau direproduksi oleh penguasa republik ini adalah bahwa pengarangnya seorang komunis. Kalau kita tanya lagi apa bukti Pram itu seorang komunis, maka jawabannya... tidak ada jawaban!

Dari kasus Pram ini kita bisa melihat betapa eksistensi sebuah teks sastra sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar teks baik dalam publikasi maupun resepsi atasnya. Contoh lain adalah reputasi majalah sastra Horison selama masih dengan sangat aktif dieditori oleh HB Jassin, tokoh legendaris yang dianggap sebagai Paus Sastra Indonesia itu.

Bagi para sastrawan Indonesia pada periode yang saya maksudkan (terutama pada tahun 1970-an), apalagi yang baru mulai menulis sastra, dimuatnya karya di Horison bisa dikatakan setara dengan memenangkan Hadiah Nobel Sastra bagi sastrawan dunia. Sebuah pencapaian "artistik/estetik" yang paling tinggi. Sebuah pengakuan atau pembaptisan legitimasi gelar kesastrawanan. Selera HB Jassin menentukan "bermutu-tidaknya" karya sastra Indonesia pada zamannya.

Bisa dikatakan HB Jassin bukan cuma "Paus Sastra Indonesia" tapi sastra Indonesia itu sendiri. Tak ada "sastra(wan)" Indonesia di luar HB Jassin. Hanya mereka yang menulis novel pop, cerpen pop, dan lirik lagu pop saja yang tidak peduli pada keangkeran nama Horison dan HB Jassin-nya.

Karena "eksperimentasi bentuk" merupakan "estetika" kaum Humanis Universal, kaum Manikebuis, yang direpresentasikan oleh sosok Jassin ini, maka hanya karya-karya apolitis yang eksperimental secara format atau bentuk (walau isinya biasa-biasa saja malah cenderung konservatif) yang menjadi kanon sastra Indonesia, seperti fiksi Danarto, Putu Wijaya, dan Budi Darma, atau puisi Sutardji Calzoum Bachri.

Maka sepilah sastra kita, atau sangat minimlah sastra kita dari karya-karya yang tidak peduli pada eksperimen bentuk, yaitu karya-karya yang mementingkan isi, karya-karya yang "terlibat" dengan persoalan sosial-politik masyarakatnya.

Maka tidak kenallah kebanyakan dari kita karya-karya para pengarang Lekra, para pengarang yang berbeda "estetika", berbeda "ideologi" sastra dari para pengarang Horison, para pengarang Manikebuis di atas.

Maka rendahlah penilaian kita atas karya-karya yang Lekrais, karya-karya yang mementingkan isi ketimbang eksperimen bentuk, karya-karya yang "terlibat" dengan persoalan kontemporer masyarakatnya, karya-karya yang realis.

Selama rezim militer Orde Baru Soeharto berkuasa, berpolitik adalah kata haram dalam segala kegiatan masyarakat, termasuk dalam kegiatan sastra kita. Seni haram berpolitik, karena akan mengingatkan pada periode Polemik Lekra-Manikebu. Karena "politik bukan lagi panglima kehidupan" termasuk dalam kehidupan sastra, maka a-politik alias anti-politik sekarang menjadi panglima. Dalam konteks teks sastra, bermain-main dengan eksperimen bentuk merupakan perwujudan paling ideal, paling tinggi, dari konsep seni a-politis ini.

Ketimbang melakukan "seni untuk kehidupan", sastrawan Indonesia yang menjadi sastrawan Horison, yang menjadi kanon sastra, memilih ideologi berkesenian "seni untuk seni", art for art's sake, l'art pour l'art. Dalam kata lain, "Estetisisme adalah Panglima". Cirinya: Sastra (seni) adalah yang paling adiluhung nilainya di antara semua produk manusia, karena otonom mandiri dan tidak mempunyai relevansi (moral dan praktikal) dan referensi di luar dirinya sendiri. Kesempurnaan bentuk adalah segalanya.

Inilah "tradisi" kritik sastra Indonesia selama rezim militer Orde Baru Soeharto berkuasa. Selama rezim sastra apolitis Horison Manikebuis berkuasa. Inilah zaman keemasan ideologi estetisisme dalam sejarah sastra Indonesia. Inilah ideologi politik kanon sastra Indonesia.

Dan, efeknya masih terus dengan kuat mencengkram isi kepala para sastrawan Indonesia sampai detik ini!

Saut Situmorang penyair tinggal di Jogjakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com