detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 10 Desember 2018, 10:57 WIB

Kolom

Memeluk Erat Bumi Papua

Umbu TW Pariangu - detikNews
Memeluk Erat Bumi Papua Presiden Jokowi meninjau pembangunan di Nduga-Papua (Foto: Pool)
Jakarta - Puluhan pekerja proyek di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua ditembak mati oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) pimpinan Egianus Kogoya. Mereka berhasil menghasut warga setempat hingga akhirnya membunuh para pekerja infrastruktur dan menyerang Pos TNI. Para pekerja tersebut adalah pahlawan pembangunan yang telah mendedikasikan nyawa dan tenaganya demi kesejahteraan dan keadilan negara. Mereka harus merelakan dirinya dicabik oleh amarah dan kedengkian sekelompok gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari pangkuan RI.

Belakangan beredar informasi, terbunuhnya pekerja pembangunan jembatan tersebut lantaran ada oknum pekerja yang mengambil foto pada saat perayaan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh KKSB, tak jauh dari lokasi kejadian, sebagaimana diakui Kapolres Jayawijaya AKBP Yan Pieter Reba (4/12). Bahkan menurut pengakuan pihak KKSB itu sendiri, penyerangan terhadap para karyawan PT Istaka Karya itu telah direncanakan jauh hari sebelumnya. Mereka tidak menginginkan ada pembangunan jalan di sana, termasuk melibatkan aparat.

Bagaimanapun situasi mencekam tersebut harus segera diakhiri oleh negara (pemerintah). Kita tak ingin peristiwa tersebut meluas dan menjadi teror berkepanjangan bagi warga terutama bagi proses pembangunan yang tengah menggeliat di bumi Papua. Presiden Joko Widodo pun telah menegaskan bahwa teror terhadap pekerja proyek infrastruktur di Papua oleh KKSB tidak akan sedikit pun menghalangi komitmen pemerintah untuk meretas pelbagai isolasi fisik di Papua. Ini bukan berarti pihak pemerintah ingin mengajak konfrontasi terbuka dengan pihak KKSB, namun hal tersebut sebagai simbol keteguhan pemerintah untuk "memeluk lebih erat" bumi Papua yang selama ini memang masih diwarnai dengan berbagai kesenjangan dan ketidakadilan.

Harus diakui, genealogi perjalanan historis Papua selalu identik dengan pelbagai kekerasan dan pelanggaran HAM. Komnas HAM mencatat sejumlah kasus yang tergolong dugaan pelanggaran HAM berat di Papua. Yakni, kasus Biak Berdarah (1998), Abepura Berdarah (7 Desember 2000 dan 16 Maret 2006), kasus Wasior Berdarah (13 Juni 2001), Wamena Berdarah (6 Oktober dan 4 April 2003), kasus pembunuhan Theys Eluay (November 2001), kasus Paniai (2014).

Berbagai kasus pelanggaran HAM yang menghasilkan trauma pahit menurut Komnas HAM di antaranya terkait dengan PT Freeport yang menstimulus lahirnya kasus pembunuhan, kejahatan kemanusiaan, pengungsian, kehancuran ekosistem, limbah tailing, marjinalisasi, diskriminasi, konflik antarsuku dan lain sebagainya. Historisitas Papua selalu diwarnai dengan konflik yang banyak mengorbankan masyarakat sipil yang tak berdosa.

Kesenjangan

Produksi kekerasan tersebut dipicu oleh resonansi mirisnya kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Tahun 2012 jumlah orang miskin di Papua sebanyak 916.400 ribu jiwa dari 2,973 juta jiwa penduduk dan di Papua Barat sebanyak 219.610 ribu jiwa dari total jumlah penduduk 806.995 ribu jiwa. Tahun 2013 jumlah warga miskin meningkat menjadi 960.600 ribu jiwa dari total penduduk 3,032 juta jiwa. Sementara di Papua Barat menjadi 226.240 jiwa dari total penduduk 828.293 ribu jiwa. Tahun 2017, setelah tiga tahun Presiden Jokowi memimpin, jumlah angka kemiskinan di Papua mulai menurun menjadi 885.773 ribu jiwa dari total jumlah penduduk 3,2017 juta jiwa.

Sejak 2010 hingga 2016, Papua pun tetap menyandang status pemilik indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah. IPM untuk Papua hanya 58,05 poin, jauh dibandingkan DKI Jakarta yang memiliki IPM sebesar 79,60 poin. Ini di antaranya disebabkan masih terbatasnya akses pendidikan. Gedung-gedung sekolah dibangun tapi tidak disertai distribusi tenaga pendidik yang merata. Guru-guru berkualitas lebih memilih mengajar di kota ketimbang susah-susah mengabdi di sekolah terpencil di Papua. Belum lagi persebaran penduduk yang tidak merata, membuat kesempatan warga Papua untuk mengakses fasilitas pendidikan sangat terbatas.

Selain itu, proyek pembangunan yang marak di Papua konon tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat lokal yang sejauh ini sangat membutuhkan sumber penghidupan. Konon, karena alasan itu pula yang pada akhirnya memicu masyarakat melakukan aksi penembakan di Kabupaten Nduga beberapa waktu lalu.

Nasionalisme

Bersyukur, dalam 4 tahun terakhir, pemerintahan Jokowi benar-benar menunjukkan komitmennya memperhatikan dengan serius bumi Papua dengan getol mempercepat pembangunan infrastruktur (pelabuhan, dermaga, dan bandara) termasuk ruas-ruas jalan strategis di daerah Papua seperti di Sorong, Bintuni, Kaimana, hingga Wasior.

Pemerintah sangat fokus dan antusias meningkatkan konektivitas dengan cara menyambungkan Papua Barat dengan daerah-daerah lain di Indonesia, khususnya di Jawa. Ini semata-mata untuk meretas gap kesejahteraan bagi masyarakat Papua dan daerah luar di Indonesia sekaligus menciptakan kedaulatan ekonomi dan imajinasi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, di tengah kesibukan membangun 'tubuh' Papua, pemerintah juga perlu terus mengafirmasi (mempertegas) kehadiran negara terutama lewat pendekatan non-ekonomis yang humanis dan beradab. Pola pendekatan dialogis antara rakyat Papua dan pemerintah untuk membangun komunikasi untuk mengetahui secara detail aspirasi, kemauan, impian rakyat Papua, yang berbasiskan nilai-nilai kultural menjadi sebuah keniscayaan.

Nasionalisme orang Papua harus dijahit menyatu dengan nasionalisme Indonesia dalam bingkai NKRI. Ini tentu membutuhkan napas panjang, berhubung rakyat Papua secara historis memang tidak pernah mengalami dan hidup dalam sipirit Sumpah Pemuda atau sejarah Proklamasi kemerdekaan. Karenanya menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan rakyat Papua, termasuk dengan membangun kekuatan modal sosial (memulihkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah dan sebaliknya) merupakan perjuangan kontinum yang perlu ditempuh bersama secara serius dan penuh militan.

Di titik ini, persis apa yang dikemukakan oleh Fred L Smith Jr dalam The Tragedy of the Commons, Revisited: Politics vs Private Property (1996), bahwa untuk menghindari pelbagai ketidakpuasan dan konflik dalam masyarakat diperlukan terobosan negara untuk mengupayakan integrasi impian dan pengalaman bersama sebagai bangsa (nation) dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Maraknya geliat pembangunan di Papua dalam beberapa tahun terakhir ini adalah representasi menegakkan integrasi impian dimaksud.

Umbu TW Pariangu dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed