DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 05 Desember 2018, 13:28 WIB

Kolom

Risiko Politik pada Proyek Infrastruktur

Muhammad Kamaluddin S. - detikNews
Risiko Politik pada Proyek Infrastruktur Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Penghentian sementara pembangunan proyek LRT Jabodebek untuk mengurangi tingkat kemacetan di Tol Cikampek beberapa waktu yang lalu menjadi berita hangat di media massa nasional. Meskipun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemudian mengklarifikasi bahwa proyek tersebut tidak dihentikan, tetapi pengerjaannya dilakukan secara bergantian dengan proyek lainnya, yaitu tol layang dan kereta api cepat Jakarta-Bandung, namun berita penghentian sementara pembangunan proyek LRT Jabodebek itu mengingatkan kita pada penangguhan pelaksanaan proyek infrastruktur pada 1997.

Pada 1997 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menangguhkan pelaksanaan 75 proyek infrastruktur melalui Keppres No.39/1997, termasuk beberapa proyek ketenagalistrikan seperti PLTP Karaha Bodas dan PLTP Dieng-Patuha. Akibat penangguhan tersebut, pemerintah, Pertamina, dan PLN dituntut oleh investor di pengadilan arbitrase, dan dinyatakan harus membayar ganti rugi kepada investor swasta dalam jumlah yang sangat besar.

Pemerintah ikut menjadi pihak yang dituntut karena penangguhan proyek tersebut merupakan kebijakan pemerintah. Terlebih lagi, pemerintah menerbitkan dukungan dalam bentuk comfort letter pada proyek PLTP Karaha Bodas dan PLTP Dieng-Patuha. Dalam pengadilan arbitrase, comfort letter tersebut dianggap sebagai jaminan pemerintah.

Menimbulkan Risiko

Perubahan peraturan/kebijakan pada proyek infrastruktur dapat menimbulkan risiko bagi pemerintah. Hal ini karena adanya penjaminan pemerintah pada proyek infrastruktur. Jaminan tersebut diberikan oleh pemerintah untuk menanggung sebagian risiko pada proyek infrastruktur.

Tidak semua risiko investor dijamin oleh pemerintah. Risiko penjaminan didasarkan pada prinsip alokasi risiko di mana pihak yang menanggung risiko adalah pihak yang paling mampu dalam mengendalikan risiko. Risiko yang dijamin di antaranya adalah risiko investasi yang disebabkan karena risiko politik, yaitu risiko yang salah satunya terjadi karena perubahan peraturan atau kebijakan pemerintah.

Jaminan pemerintah diberikan oleh Menteri Keuangan untuk meningkatkan kelayakan proyek, sehingga dapat meningkatkan partisipasi investor swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Peran swasta dalam pembangunan infrastruktur sangat penting karena jika hanya mengandalkan APBN, penyediaan infrastruktur tidak dapat dilakukan dengan cepat.

Risiko Fiskal

Jaminan pemerintah berpotensi menambah beban keuangan negara dan menimbulkan terjadinya risiko fiskal. Hal ini karena karakteristik dari penjaminan yang sulit diprediksi baik kapan terjadinya klaim maupun berapa nilai klaim yang akan terjadi.

Selain karena sulit diprediksi, jaminan pemerintah pada proyek infrastruktur juga berisiko karena nilainya yang sangat besar. Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, nilai penjaminan pemerintah saat ini sebesar Rp 455,5 triliun. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah mitigasi risiko dalam mencegah timbulnya klaim penjaminan. Melalui pengelolaan penjaminan yang hati-hati, layanan infrastruktur dapat dibangun tanpa harus dibiayai dengan dana yang besar dari APBN.

Nilai penjaminan sebesar Rp 455,5 triliun tersebut antara lain berasal dari penjaminan pada proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap 1 dan tahap 2, percepatan penyediaan air minum, percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, proyek penyelenggaraan LRT Jabodebek, dan penjaminan atas penugasan penyediaan infrastruktur daerah kepada BUMN.

Risiko Politik

Kemungkinan terjadinya risiko politik berupa perubahan peraturan/kebijakan pada proyek infrastruktur cukup tinggi. Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur melibatkan banyak instansi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Masing-masing instansi pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang dapat mempengaruhi kelangsungan proyek infrastruktur, seperti kebijakan terkait perijinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan, pendanaan, serta kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan proyek.

Kebijakan pemerintah untuk menangguhkan sementara pembangunan proyek LRT di Cikampek, serta wacana pembatalan proyek infrastruktur yang ada dalam daftar proyek strategis nasional akibat pelemahan nilai tukar rupiah beberapa waktu yang lalu, merupakan contoh nyata tingginya risiko politik yang selalu membayangi proyek infrastruktur.

Risiko politik semakin besar ketika ada pergantian kepala pemerintahan dari rezim politik yang berbeda. Hal ini karena pergantian kepala pemerintahan biasanya akan diikuti dengan perubahan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari setiap kepala pemerintahan yang baru untuk menjaga kelangsungan proyek infrastruktur.

Apa yang terjadi pada PLTP Karaha Bodas dan PLTP Dieng-Patuha hendaknya menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang terkait dengan kelangsungan proyek infrastruktur. Seluruh kebijakan yang diambil hendaknya diputuskan secara hati-hati. Terlebih lagi, saat ini banyak proyek infrastruktur yang memperoleh jaminan dari pemerintah.

Koordinasi dan sinergi antarinstansi pemerintah harus ditingkatkan untuk mencegah timbulnya risiko pada proyek infrastruktur. Terutama koordinasi dengan Kementerian Keuangan selaku unit yang mengelola jaminan pemerintah. Jangan sampai pemerintah rugi karena kebijakan yang dibuat sendiri.

Muhammad Kamaluddin S pemerhati kebijakan publik, pegawai Kementerian Keuangan. Tulisan ini tidak mewakili instansi tempat penulis bekerja




(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed