DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 05 Desember 2018, 11:53 WIB

Kolom

Apa Kabar Pendidikan di Pinggiran?

Rahmi Septia Putri - detikNews
Apa Kabar Pendidikan di Pinggiran?
Jakarta -
Berakhirnya Millennium Development Goals (MDGs) pada 2015 menjadikan langkah awal Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai program lanjutannya. Konsep SDGs ini memang diperlukan sebagai agenda pembangunan baru yang dapat mengakomodasi semua perubahan yang terjadi setelah 2015, terutama masalah pendidikan. Sebagaimana tujuan ke-4 SDGs yaitu "menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua".

Tujuan ini memang menjadi salah satu PR yang serius untuk negara berkembang terutama Indonesia, negara dengan geografis wilayah yang cukup beragam. Selain dikenal sebagai negara maritim dengan luas lautan melebihi daratan, Indonesia terbagi menjadi dua kawasan yaitu Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.

Karakteristik wilayah Indonesia timur dan barat memang sama, tetapi berbeda untuk masalah infrastruktur dan sosial ekonomi. Empat provinsi termiskin di Indonesia berada di wilayah timur. Menurut data BPS Maret 2018 persentase penduduk miskin di Indonesia 9,82 persen, sedangkan masih ada provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin lebih dari 15 persen yaitu Maluku, NTT, Papua Barat, dan Papua.

Masalah kemiskinan ini tidak bisa dilepaskan dari faktor pendidikan. Data BPS 2016 memperlihatkan rata-rata lama sekolah di Papua sebesar 6,48 sedangkan rata-rata lama sekolah Indonesia sebesar 8,42, perbedaan angka yang cukup jauh. Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah menjalankan beberapa program untuk mempermudah masyarakat memperoleh pendidikan formal, mulai dari menggratis biaya sekolah hingga memperbaiki infrastruktur jalan dan sarana prasarana sekolah.

Tetapi untuk mencapai target tujuan ke-4 SDGs bukan hanya masalah fasilitas itu saja, juga kualitas pengajar. Menyikapi masalah kurangnya tenaga pengajar di daerah tertinggal, banyak lembaga ataupun komunitas peduli pendidikan membuat kegiatan yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meringankan masalah pendidikan di wilayah-wilayah tertentu. Semacam pengabdian seorang pengajar selama sebulan ataupun setahun di daerah tertinggal. Program itu hanyalah langkah awal untuk menarik para pengajar muda mengabdi membangun bangsa dari pinggiran.

Tak disangka-sangka banyaknya kaum muda yang mengikuti seleksi program tersebut. Melihat fenomena tersebut, pemerintah mencoba membuat program SM3T (Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) pada 2011 dan masih berjalan hingga sekarang. Program yang diharapkan sebagai langkah awal bagi pengajar muda untuk menjadi PNS dan mengabdi di daerah 3T.

Salah satu hal yang ditawarkan pemerintah bagi peserta yang telah selesai melaksanakan program SM3T ialah kuliah Pendidikan Profesi Guru (PPG) selama setahun. Kuliah PPG ini secara penuh dibiayai oleh pemerintah. Pasca-PPG, alumni SM3T akan mendapatkan sertifikat pendidik. Selain itu, juga bisa mengikuti program Guru Garis Depan GGD (GGD) setelah selesai mengikuti PPG. GGD memang merupakan program baru dari pemerintah yang diluncurkan pada 2015. Fasilitas yang didapatkan oleh peserta GGD cukup menarik fantastis dengan gaji yang cukup besar, sekitar dua kali lipat UMR daerah tersebut ditambah lagi dengan mendapatkan lahan di lokasi GGD.

Segala kemudahan ini diharapkan menjadi marketing terbaik untuk pengajar muda mau mengabdikan dirinya membangun pendidikan Indonesia dari pinggiran. Tetapi tidak bisa dipungkiri masih ada alumni SM3T yang tidak memanfaatkan kemudahan itu untuk mendapatkan pekerjaan. Rata-rata alasan mereka yang tidak mau karena jauh dari keluarga, dan merasa cukup dengan pengalaman itu. Maklumlah, rata-rata peserta SM3T mereka yang terbiasa hidup dengan segala kemudahan. Berbeda dengan wilayah 3T yang masih banyak kekurangan fasilitasnya, seperti akses jalan yang masih susah dan belum teraliri listrik.

SM3T dan lanjutnya merupakan program pemerintah pusat. Jika dilihat dari respons pemerintah daerah, rata-rata meminta evaluasi terhadap kebijakan tersebut terutama terutama tentang GGD. Beberapa pemerintah daerah berharap tenaga pengajar tersebut diambil dari putera daerah, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah pusat menginginkan yang menjadi pengajar di wilayah 3T tersebut adalah pengajar yang memiliki kompetensi yang mumpuni.

Jika dilihat daya saing mahasiswa di wilayah Indonesia timur dan barat, rata-rata alumni universitas di Indonesia timur masih belum bisa bersaing secara total dengan universitas di Indonesia barat. Lihat saja hasil seleksi CPNS 2018. Gubernur Maluku Said Assagaff merasa kecewa dengan hasil seleksi dan mengatakan, "Kalau bisa diturunkan, jangan gunakan angka nilai itu sesuai standar nasional di Maluku." Dari pernyataan itu tersirat makna bahwa pemuda Maluku masih belum bisa bersaing dengan passing grade nasional.

Oleh karena itu, dibutuhkannya pengajar muda yang memiliki kompetensi terbaik untuk membangun pendidikan Indonesia dari pinggir, agar siswa pinggiran bisa bersaing dengan siswa di kota. Keberadaan para pengajar muda dengan semangat Boedi Utomo itulah yang diharapkan untuk membangun bangsa. Selain itu, juga diharapkan dapat membuka mata masyarakat di desa akan pentingnya pendidikan. Karena masih banyak orangtua di wilayah perdesaan yang beranggapan bekerja lebih baik daripada melanjutkan pendidikan.

Memang banyak stereotip yang harus dihilangkan dari masyarakat tentang kemiskinan, pendidikan, dan pekerjaan agar tercapai semua target SDGs. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkannya pada 2030. Jika hanya berharap pada pemerintah, mungkin saja masih ada masalah-masalah kecil yang belum bisa teratasi dan dapat dijangkau oleh masyarakat sebagai lingkungan terendah.

Rahmi Septia Putri pegawai BPS Kabupaten Maluku Tenggara


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed