DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 04 Desember 2018, 14:50 WIB

Kolom

Menari di Air Keruh

Ima Sri Rahmani - detikNews
Menari di Air Keruh Strategi kampanye populis capres/cawapres
Jakarta -
Perang wacana jelang Pemilu 2019 sudah terasa sejak lama. Masing-masing pihak mengerahkan segala cara untuk menaikkan popularitas calon pilihan partai politiknya. Kemajuan teknologi membuat komunikasi massa menjadi lebih dinamis, sehingga tak heran cara-cara lama seperti membagikan sembako atau menyebar baliho tak lagi terlalu efektif untuk dilakukan. Hingga kemudian muncul perang tagar dan perang lagu di media sosial.

Selintas dinamika demokrasi begitu terasa. Namun, di sisi yang lain, kemudahan akses informasi ini pun ternyata tak sedikit memiliki faktor risiko yang tinggi. Salah satunya adalah dimanfaatkan untuk menyebar informasi hoax dengan teori konspirasi yang tidak ada jaminan kebenarannya. Namun demikian, berkat sarana informasi yang terbuka pula pertukaran wacana dapat dilakukan. Di titik ini, jika penguasa tidak memiliki aturan yang kuat maka risiko terbesar yang mungkin terjadi adalah perpecahan.

Populisme dan Moralitas Semu

Persoalan perpecahan adalah hal yang sangat serius untuk diperhatikan. Tak ada permusuhan yang muncul begitu saja. Jelas terlihat, bibit-bibit kebencian yang muncul di masa kampanye pemilu kepala daerah terus dibawa dan menjadi bagian dari pertarungan wacana di pemilu presiden mendatang. Unfinished business di antara kedua belah pihak terus membakar kebencian.

Api kebencian tersebut semakin bertambah besar ketika salah satu pemimpin dari masing-masing pihak menyampaikan pernyataan kontroversial yang dipandang merendahkan pihak yang lainnya. Tentu, hal ini bukanlah tanpa alasan. Ada poin besar yang diperoleh, yaitu dapat menjadi bagian dari wacana masyarakat dan merasuk ke alam bawah sadar kolektif masyarakat, tanpa mempedulikan akibat yang dapat ditimbulkannya. Karena, menjadi populer adalah sebuah modal besar dalam dunia politik.

Tak perlu berkarya besar yang memberikan kemanfaatan besar untuk menjadi dikenal luas saat ini. Cukup bermulut besar untuk menyampaikan pernyataan dan berbuat hal kontroversial, serta bernyali besar untuk dapat menghadapi nyinyiran dan makian di media sosial.

Dengan pernyataan kontroversialnya, masyarakat semakin larut dalam imaginasi dunia wacana yang terkadang dibumbui juga dengan rasa takut, cemas, dan teror yang terus-menerus disampaikan di dalam kelompoknya. Padahal, tak ada yang dapat menggerakkan masa secara spontan selain rasa takut dan perasaan tertekan atau terancam.

Tokoh populer ini pun kemudian dimanfaatkan oleh masing-masing kelompok untuk menjadi mesin politik. Dalam hal ini, sulit bagi masyarakat untuk menilai dan menimbang jenis ideologi dan nilai sosial yang menjadi dasar dan dimiliki oleh masing-masing tokoh. Karena, partai politik yang ada di Indonesia tidak berbasis pada ideologi yang pasti --untuk tidak mengatakan bahwa satu-satunya ideologi yang digunakan adalah kepentingan.

Oleh karena itu, tak heran jika masyarakat dapat menyaksikan banyak politikus kutu loncat yang dengan mudah berubah-ubah haluan politik. Hal yang mungkin nyaris sulit ditemukan dalam partai politik di Eropa yang memegang kuat prinsip ideologi partai. Lalu, di mana nilai moral yang seharunya menjadi bagian dari perjuangan politik mereka? Pertanyaan ini sangat penting untuk direnungkan. Mengingat isu besar yang muncul di negara ini akhir akhir ini selalu dihubungkan dengan isu agama.

Tampaknya, meskipun berat untuk disampaikan, agama telah menjadi bagian dari justifikasi masing-masing pihak untuk pembenaran atas apa yang dilakukan. Pertanyaan moral menjadi tertutup oleh simbol agama yang digunakan. Persoalan besar yang muncul kemudian adalah bukan agama yang mewarnai perilaku berpolitik bangsa ini, tapi sebaliknya, politik yang mewarnai perilaku keberagamaan masyarakat.

Kedalaman penghayatan keberagamaan tidak lagi dinilai oleh seberapa besar amal perbuatan untuk agama, tapi seberapa besar amal perbuatan untuk kepentingan politik. Pertanyaan yang muncul selanjutnya, apakah untuk populer dan berpengaruh di tengah-tengah masyarakat harus dengan melontarkan pernyataan kontroversial dan melawan arus nilai moralitas plus atas nama agama?

Politikus Sejati

Semua orang tentu sepakat, apapun alasan dan latar belakangnya, bahkan dengan dalih agama apapun, menyampaikan pernyataan kontroversial apalagi jika dibumbui fitnah dan pencemaran nama baik adalah perbuatan yang keji. Sayang sekali, jalan pintas ini tampak lebih banyak digunakan. Khususnya oleh mereka yang haus popularitas dan malas merintis karier politik dengan membuat ciptaan yang lebih positif.

Tapi, mereka inilah yang justru laku di pasaran, karena konsisten terus menari di air keruh perselisihan. Oleh sebab itu, peran figur yang lebih positif sangat penting untuk diwacanakan. Sayangnya, jika figur seperti ini kurang mampu mengelola dinamika komunikasi --sehingga tidak dapat mempengaruhi alam emosi masyarakat-- akhirnya dia akan redup juga. Alias, "tak laku untuk dijual".

Namun demikian, ternyata untuk menarik simpati publik yang bernilai durasi tanpa batas tidaklah dengan melakukan pencitraan seperti yang saya sampaikan di atas. Hal ini dijelaskan dalam teori strategic action bahwa simpati hanya akan dapat diperoleh oleh aktor sosial yang terus menciptakan dan menjaga kestabilan dunia sosial, bukan yang sebaliknya. Hal ini dilakukan dengan cara menjalin kerja sama dengan orang lain bahkan dengan lawannya sekalipun.

Berdasarkan riset, figur seperti ini justru dapat menjadi simbol kekuatan para pengikutnya untuk lebih percaya diri dan terus mengembangkan identitas personal mereka. Tanpa disadari, para pengikutnya kemudian akan menjadi agen yang terus mempromosikan kontrol sosial yang positif di tengah-tengah masyarakat. Karena, masyarakat akan berinteraksi berdasarkan pada shared assumption yang dikembangkan oleh tokoh panutannya dan berkembang sehingga akan menentukan "genres of selfhood".

Seperti apa saya, seperti itu pula pemimpin saya, kira-kira demikian. Kondisi ini terjadi karena nilai sosial yang positif yang didapatkan akan menjadi karakteristik yang paling menentukan ketika proses analisis identifikasi diri terjadi. Pemimpin yang memiliki otoritas yang kharismatik ini akan membingkai identitas diri pengikutnya ke dalam identitas yang dipandang lebih mainstream. Yaitu, identitas yang dipandang tidak berseberangan dengan nilai-nilai moral.

Strategi ini banyak dilakukan oleh para pemuka agama, karena untuk berada di tengah-tengah masyarakat dengan beragam latar belakang tentu tidak mudah. Identitas pribadi yang dibawa sejak lahir sebagai seorang pemuka agama bisa jadi menjadi bagian dari hambatan dalam upaya dakwahnya. Terlebih isu diskriminasi ras minoritas kini tengah booming di hampir setiap negara. Nilai sosial yang positiflah yang akan membantu menjadikan identitas pribadi yang mungkin dipandang minoritas dan bertentangan dengan nilai yang ada di kelompok mayoritas menjadi tidak penting lagi untuk diperdebatkan.

Minoritas yang Dominan

Dengan demikian, nilai sosial yang dibawa oleh aktor sosial adalah hal yang paling berpengaruh terhadap keberhasilannya meraih simpati. Strategi politik yang ditawarkan bukanlah strategi yang semata-mata bertujuan untuk mendapatkan popularitas. Sehingga, keberhasilannya bukan pada jumlah pendukung kelompok mayoritasnya, tapi lebih pada banyaknya kelompok minoritas yang merasa menjadi bagian dari dirinya.

Tampaknya simbol agama yang digunakan sebagai representasi simbol mayoritas tidaklah cukup untuk mendapatkan dominasi dan simpati. Sebab, agama dalam hal ini tidak menjadi landasan politik, tapi sebagai alat politik untuk mendominasi. Terlebih, dalam kenyataannya menggunakan simbol agama justru cenderung mendorong menciptakan ketidakstabilan sosial. Tak sedikit perseteruan muncul karena agama digunakan sebagai alat politik saja, bukan nilai dasar tindakan politis. Hal ini memiliki nilai sosial yang negatif dan kontra-produktif dengan tujuan yang diharapkan, yakni menjadi pejuang moral.

Hanya dengan berada di sel-sel kelompok minoritaslah konsistensi simpati akan terus mengalir dan berkembang. Yang pada gilirannya tidak menutup kemungkinan akan menjadi dominan di hati masyarakat minoritas yang beragam dan menjadi pertimbangan bagi kelompok mayoritas yang bisa jadi belum menentukan pilihan atau mereka yang cenderung lebih terpengaruh oleh sentimen kontekstual dibanding sentimen sensasional dan emosional sesaat.

Mungkin, sebelum terlambat, saatnya aktor sosial yang "oportunis-popularis" merenungkan kembali strategi politiknya. Agar dapat optimal meraih simpati masyarakat dan memenangkan pertarungan tanpa harus berjualan isu yang memancing perpecahan.

Ima Sri Rahmani dosen Fakultas Psikologi UIN Jakarta, mengajar mata kuliah Psikologi Sosial. Saat ini sedang studi PhD di Université Catholique de Louvain-Belgia dengan tema kajian Islamophobia

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed