Tebu, Perut Petani, dan Mimpi Swasembada

Jakarta - Pada bulan-bulan ini, saya dan para tetangga begitu menikmati kenyamanan tinggal di rumah. Lahan tebu luas di sebelah barat rumah saya sudah panen dan ditebangi. Jadinya, pemandangan begitu plong sampai jauh ke ujung, tidak lagi pengap karena terhalang kebun tebu yang gelap.

Kesegaran seperti ini jarang-jarang kami dapatkan. Kebun tebu menyebalkan itu ditanami nyaris sepanjang tahun. Batang-batangnya tinggi, antarbatang rapat dan rimbun, belum lagi lahannya luas sekali, seluas dua atau bahkan tiga kali lipat lapangan sepak bola.

Lebih sial lagi, rasanya kami sendirian saja yang menjalani nasib kegelapan seperti ini. Sawah-sawah lain di Bantul sudah sangat sedikit yang ditanami tebu. Kalau toh masih ada, biasanya itu tanah kas desa yang disewakan ke Pabrik Gula Madukismo, bukan tanah petani. Tanah kas desa pun tidak semua bertahan lama ditanami tebu. Dari bisik-bisik orang kampung, di beberapa desa lain, warga yang bosan dengan kegelapan kebun tebu menempuh jalan pintas: membakarnya.

Tentu, pembakaran kebun tebu itu dilakukan diam-diam. Kalau ada yang tahu siapa pelakunya, satu sama lain saling melindungi. Sebabnya, bukan cuma kegelapan yang dihadirkan kebun-kebun tebu. Celah-celah sempit dan rimbun bebatang tebu itu sering juga dipakai para maling kelas ayam untuk bersembunyi. Karena gagal melarikan diri dari kejaran penduduk, masuklah maling ke dalam kebun. Aman. Tanpa harus lari ke Singapura macam maling-maling kelas gajah itu.

Kalau kebun tebu dibakar, maling tak akan punya tempat bersembunyi lagi, pemandangan desa lebih terang dan segar, dan yang jelas pihak penyewa lahan jadi kapok menanam tebu lagi di situ.

Sabar, saya tidak hendak mengatakan bahwa pembakaran ilegal oleh warga kampung itu layak didukung hehehe. Nanti kaum moralis pada marah. Saya cuma ingin memberikan gambaran situasi riil yang dihadapi orang-orang dusun itu. Mereka yang tidak paham soal-soal kemandirian ekonomi, yang iri melihat desa-desa lain tak terselubungi kegelapan kebun tebu, yang pada saat yang sama mengerti bahwa para pejabat desa yang menyewakan tanah kas itu dapat duit sewa nyaris tanpa usaha.

Ketidakpahaman atas situasi orang-orang desa itu juga terjadi pada orang sekolahan yang sering merasa prihatin atas wacana-wacana besar semacam swasembada gula.

Beberapa waktu lalu, seorang kawan menunjukkan beberapa foto pabrik-pabrik gula lama yang sekarang sudah tak lagi bernyawa. Pabrik-pabrik itu berhenti beroperasi, bangunannya sudah nyaris runtuh, sebagian yang berhasil diselamatkan cuma berujung menjadi museum.

Maka, kawan tadi menghela napas penuh rasa prihatin. "Duh, pedih rasanya, membayangkan ada berapa ratus petani tebu yang kehilangan pekerjaan. Kasihan sekali mereka. Inilah kalau gula impor menyerbu tanpa pembatasan."

Kegalauan kawan saya itu jelas mengandung kebenaran. Sayang, kebenarannya sedikit saja.

Pada masa lalu, Pulau Jawa memang penghasil gula luar biasa. Dalam beberapa literatur sejarah, sampai muncul ungkapan bahwa pabrik-pabrik tebu adalah gabus tempat Jawa mengapung. Artinya, tanpa pabrik-pabrik gula, Jawa akan nyungsep tenggelam.

Sekarang, pabrik-pabrik gula bertumbangan. Menyeret isu hancurnya pabrik-pabrik itu ke perlawanan atas liberalisasi impor memang gagah dan seksi. Rasanya kita jadi progresif, seprogresif JRX yang sedang ribut dengan Via Vallen itu. Tapi, benarkah alasannya adalah semata impor, dan benarkah petani jadi menganggur?

Itu yang bikin hidung saya gatal. Setahu saya tidak begitu. Lingkungan saya, keluarga besar saya, mayoritas petani. Pabrik Gula Madukismo menjadi salah satu sentra peradaban yang di masa kecil saya menjadi salah satu sandaran ekonomi. Lalu, bagaimana cerita sesungguhnya?

Malam Minggu lalu, berjumpalah saya dengan rekan-rekan satu grup ronda, sebagian di antaranya para mantan pelaku pertanian tebu. Pakde Ngadino, salah satunya.

"Lhooo, ya setelah Pak Harto turun orang-orang memang pada nggak mau nanam tebu lagi to, Mas. Wong hasilnya memang jauh lebih banyak padi daripada tebu."

Simpel sekali ternyata jawabannya. Pada zaman Orde Baru, kebijakan pertanian Soeharto mengontrol produksi petani. Apa yang harus ditanam, apa yang tidak boleh ditanam, kalau toh harus menanam ini-itu varietasnya ditentukan, dan sebagainya.

Saya ingat, dulu waktu saya masih kecil mungil, mendiang Pak Wo alias kakek saya mengumpat-umpat. Gara-garanya, Pak Dukuh turun langsung ke sawah Pak Wo, dan menggaru alias menggulung habis benih padi yang sudah ditanam Pak Wo. Garu adalah alat sawah seperti bajak tapi dari kayu, dan berbentuk garpu besar yang ditarik sapi-sapi. Tindakan penggaruan itu ditempuh karena Pak Wo menanam varietas padi yang berbeda dengan yang seharusnya. Padahal, ya sama-sama padi.

Demikian juga tebu. Penanaman tebu dijadwal ketat. Pada tahun ini, petani daerah A, B, C wajib menanam tebu. Daerah D, E, F menanam padi. Tahun depannya lagi posisi ditukar. Dengan begitu, suplai padi terjaga, bahan gula dari tebu juga terus ada. Siapa membangkang, garu dan Pak Dukuh jawabannya. Membangkang lagi, Koramil solusinya. Tentu dengan cap PKI sebagai kelengkapannya.

Selepas Reformasi, kewajiban-kewajiban itu dihapuskan. Petani bebas memilih mau menanam apa saja, sesuai orientasi hasil ekonomi yang lebih menguntungkan mereka. Maka, semua pun beramai-ramai menanam padi saja. Lho, apa menanam tebu tidak menguntungkan?

"Jauh banget, Mas," sambung Pakde Ngadino. "Dalam setahun, kita bisa panen padi tiga kali. Bahkan kalau lebih rajin lagi, misalnya belum masa panen sudah mulai menyebar benih, bisa setahun empat kali. Kalau tebu, jangankan setahun, enam belas bulan baru panen."

Jika ditotal, kata Pakde Ngadino, hasil menanam padi bisa dua kali lipat dari menanam tebu. Itu pun kalau padi hasilnya dalam bentuk padi alias beras, sehingga ada jaminan petani tidak mati kelaparan. Adapun hasil tebu sebagian diserahkan dalam bentuk uang, sebagian lainnya dalam bentuk gula jatah dari pabrik. Kalau lapar, tak ada duit, mau ngemil gula?

Begitulah. Dalam soal gula, kita memang tak lagi punya daya untuk berswasembada. Teh panas yang disuguhkan di pos ronda itu manisnya datang dari gula rafinasi impor bikinan Australia. Pabrik Gula Madukismo di tiga kilometer utara desa saya, yang lori-lori tebunya menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kecil saya, entah sampai kapan bisa memanjangkan napasnya. Itu memang menyedihkan.

Masalahnya, untuk memaksa para petani menanam lagi sesuatu yang sesungguhnya tidak mereka sukai, juga tak kalah menyedihkan.

Yang jelas, swasembada adalah wacana besar urusan negara. Itu mimpi ideal yang semestinya diikhtiarkan. Sementara itu, keselamatan perut keluarga-keluarga petani adalah soal nyata sehari-hari, yang seringkali tidak dimengerti oleh para pengamat ekonomi lulusan Universitas Facebook dan Twitter.

Biarlah tarik-ulur itu dipikirkan oleh para kontestan politik, jika memang mereka peduli. Tapi, saya ragu. Jumlah petani yang masih mau menanam tebu sangat tidak menggiurkan sebagai sumber angka di kotak-kotak suara.

Iqbal Aji Daryono esais, tinggal di Bantul


(mmu/mmu)