DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 16 November 2018, 14:00 WIB

Kolom

Masihkah Indonesia Negara Agraris?

Dedy Susanto - detikNews
Masihkah Indonesia Negara Agraris? Ilustrasi: Luthfy Syahban
Jakarta -
Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan seperti itu sudah umum dikenal masyarakat sejak pendidikan dasar di mata pelajaran sosial tingkat awal. Banyak kisah sejarah yang menuliskan sebutan itu. Mereka bilang dimulai sejak masa prasejarah, atau sejak awal zaman kerajaan Hindu Budha, atau sebagainya, sehingga membuat khalayak menerimanya. Tetapi, apakah sebutan negara agraris masih relevan hingga saat ini?

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto berbicara pada konferensi perilisan data yang dihadiri oleh banyak wartawan pada Senin (5/11/2018). Ia memaparkan berita resmi statistik mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Antara lain menggarisbawahi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melaju pada angka 5.17 persen pada Triwulan III-2018 (dibandingkan Triwulan III-2017). Tapi, mari kita skip ke bagian yang lebih dalam lagi.

Ditemukan bahwa share Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi di Indonesia adalah sektor industri, bukan pertanian. Sektor industri memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi sampai 19,66 persen. Dibandingkan dengan sektor pertanian, ia justru berada pada posisi runner up dengan andil 13,53 persen.

Uniknya, sektor pertanian bahkan hampir disalip sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang menyumbang 13,02 persen. Cukup anomali apabila Indonesia yang dikenal dengan negara agraris namun penopang utama perekonomiannya bukan pada sektor pertanian.

Berkaca dari revisi data produksi beras beberapa waktu lalu, tidak hanya mengenalkan data beras yang lebih representatif, data produksi beras juga melakukan perbaikan penentuan jumlah luas panen padi nasional. Sebelumnya, data luas panen padi diklaim meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 1993 diperkirakan luas panen padi nasional berada pada 10,99 juta hektar, dan terus naik hingga mencapai 14,12 juta hektar pada 2015. Tentu janggal apabila luas panen padi semakin tinggi namun luas lahan pertanian diyakini semakin menyusut, seperti yang pernah diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada rapat koordinasi data beras nasional beberapa waktu lalu (22/10/2018).

Setelah terjadi vakum data padi selama 3 tahun, BPS telah membangun metode baru yakni Kerangka Sampel Area (KSA) yang sanggup mengukur luas panen padi secara objektif. KSA menggantikan metode lama eye estimate milik Kementan yang dinilai overestimated dan subjektif. Setelah perbaikan metode, ditemukan bahwa luas panen padi 2018 justru lebih rendah dibandingkan 2015, diperkirakan 10,90 juta hektar. Padahal, luas panen padi pada 2018 diyakini melebihi 2015. Kenyataannya, luas panen padi 2018 lebih sedikit 3,22 juta ha dibandingkan 2015.

Beralih ke data yang berbeda, bagaimana keadaan tenaga kerja di Indonesia? Bersamaan dengan rilisnya data pertumbuhan ekonomi, BPS juga menerbitkan Data Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2018. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2018, sekitar 28,79 persen penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian sebagai pekerjaan utama. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia, disusul dengan sektor perdagangan (18,61 persen), dan sektor industri (14,72 persen).

Walaupun andil PDB sektor pertanian berada di posisi perak, sektor pertanian merupakan sektor padat karya yang efektif menurunkan jumlah penganggur. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya tingkat pengangguran terbuka di perdesaan (4,04 persen) lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan (6,45 persen). Lalu, data Sakernas juga mencatat kurang lebih 58,78 persen penduduk bekerja di Indonesia masih berpendidikan SMP ke bawah. Rendahnya pengangguran di wilayah perdesaan merupakan peran sektor pertanian yang berhasil menyerap banyak tenaga kerja ber-skill rendah.

Kembali ke pertanyaan awal, apakah Indonesia masih relevan disebut negara agraris?

Bila diartikan secara eksplisit bahwa negara agraris berarti negara yang penduduknya mayoritas bermata pencarian pada sektor pertanian, maka Indonesia masih relevan disebut sebagai negara agraris. Terlihat dari data Sakernas, sektor pertanian merupakan sektor utama yang paling diminati oleh penduduk Indonesia. Belum lagi ditambah penduduk yang memiliki pekerjaan tambahan di sektor pertanian, dipastikan persentase penduduk yang bekerja di sektor ini akan lebih banyak lagi.

Tapi, apabila negara agraris didefinisikan sebagai negara yang perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian, maka Indonesia sudah tidak pas lagi disebut sebagai negara agraris. Sektor yang memegang sumbangsih pertumbuhan ekonomi terbesar negara ini telah tergantikan dengan sektor industri.

Seperti yang telah diketahui, sektor pertanian hanya mengambil andil pada urutan ke-2 saja. Bahkan, semakin berkurangnya lahan pertanian akan lebih menurunkan share pertumbuhan ekonomi di Indonesia di masa mendatang, sehingga sektor potensial lain seperti perdagangan akan segera mengunggulinya.

Ditambah, persentase tenaga kerja di sektor pertanian menurun cepat. Berdasarkan data Sakernas, tenaga pertanian mengalami penurunan terlaju dibandingkan sektor lain pada 2018 yakni mencapai 0,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dedy Susanto staf Seksi Statistik Ketahanan Sosial, BPS Provinsi Papua


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed