DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 15 November 2018, 11:50 WIB

Kolom

Di Tengah Ketidakpastian Global

Dion Prasetya - detikNews
Di Tengah Ketidakpastian Global Perang dagang AS-China bisa pengaruhi ekonomi global (Foto: Australia Plus ABC)
Jakarta -

Setidaknya dua tantangan besar sedang dihadapi penduduk dunia pada zaman yang oleh banyak pengamat politik dan ekonomi global disebut sebagai era ketidakpastian ini. Yakni, merebaknya konflik internal berwujud sektarianisme di Timur Tengah serta terguncangnya tatanan ekonomi global akibat semakin menurunnya hegemoni Amerika Serikat (AS). Keduanya memiliki dampak yang kurang menyenangkan bagi Indonesia, terlebih saat ini sedang memasuki tahun-tahun rawan karena mendekati pemilihan presiden tahun depan.

Tantangan pertama adalah merebaknya konflik sektarian di Timur Tengah akibat proses transisi demokrasi yang pincang. Peristiwa Arab Spring, yang sebagian berujung pada konflik sektarian, memiliki dampak yang bersifat multidimensional bagi kawasan-kawasan non-Arab.

Di Eropa, ia mewujud dalam bentuk banjir imigran dari negara-negara Timur Tengah yang sedang dilanda konflik seperti Suriah, Afghanistan, dan Irak. Berdasarkan data yang dirilis oleh Uni Eropa (UE), tercatat sebanyak 1.3 juta orang mengajukan aplikasi pencari suaka pada 2015 yang sebagian besar didominasi oleh pengungsi dari Suriah. Hal itu menjadikan populasi warga UE yang lahir di luar negeri semakin besar, mencapai 33 juta orang, atau sekitar tujuh persen dari total populasi UE sebesar 500 juta jiwa. Akibatnya, sebagian negara UE menganggap banjir imigran tersebut sebagai ancaman terhadap eksistensi peradaban Barat, baik secara fisik maupun secara kultural.


Bahaya Konflik Sektarian

Di Indonesia, dampak dari konflik sektarian di Timur Tengah lebih berdimensi kultural, mengingat kedua kawasan ini terpisah oleh jarak ribuan kilometer. Meski begitu potensi konflik yang ditimbulkan tidak kalah mengerikan. Jika para pengambil kebijakan tidak jeli dalam memandang potensi "ekspor" konflik sektarian dari Timur Tengah, maka taruhannya adalah persatuan dan kesatuan bangsa.

Salah satu potensi konflik sektarian di Indonesia adalah eksistensi ISIS dan/atau simpatisannya di Indonesia sejak 2014. Kemunculan ISIS unik karena memiliki orientasi politik yang berbeda dengan para pendahulunya. Jika sebelumnya Al-Qaeda menetapkan AS dan sekutunya sebagai musuh, maka ISIS tidak ragu untuk menjadikan saudaranya sesama muslim sebagai target aksi terornya hanya karena berbeda paham. Di tempat kelahirannya, Irak dan Suriah, ISIS dikabarkan membunuh ratusan muslim serta belasan ulama Sunni. Ironisnya, ISIS sendiri mengaku Sunni.

Jika ISIS dan berbagai organisasi Islam transnasional garis keras lainnya dibiarkan tumbuh dan berkembang di Indonesia, maka konflik sektarian ala Timur Tengah akan menjadi masa depan kita. Pertama, mereka akan menghancurkan fondasi kebangsaan kita, Pancasila. Kemudian mereka akan menyerang siapa saja yang berbeda pemikiran, adat istiadat, tradisi, bahkan paham, tidak terkecuali sesama muslim.

Pada saat yang sama daerah-daerah berpenduduk mayoritas non-muslim akan menuntut pisah dari Indonesia. Maka tidak heran jika akhir-akhir ini Ikatan Alumni Syam Indonesia (Alsyami) menggencarkan hashtag #JanganSuriahkanIndonesia sebagai upaya peringatan dini agar bangsa ini tidak ikut terseret arus konflik sektarian seperti yang melanda Suriah dalam tujuh tahun terakhir.

Transisi Hegemoni?

Tantangan kedua berkaitan dengan terguncangnya tatanan ekonomi global akibat menurunnya hegemoni AS. Dalam studi Hubungan Internasional terdapat satu teori yang berpendapat bahwa stabilitas ekonomi internasional bisa dipertahankan hanya jika terdapat satu negara dominan. Negara dominan tersebut berperan sebagai penjamin tegaknya tatanan ekonomi liberal.

Pasca-Perang Dunia II (PD II), AS disebut-sebut sebagai negara hegemonik karena menguasai perekonomian global serta menjadi negara yang sangat kuat secara militer. Perannya sebagai negara hegemonik diwujudkan dengan cara memberikan bantuan finansial kepada negara-negara Eropa Barat untuk membangun kembali perekonomiannya yang hancur karena PD II.

Namun, para ilmuwan Hubungan Internasional menganggap hegemoni AS mulai menurun sejak 1970-an, ditandai dengan membaiknya perekonomian Jepang dan Eropa Barat. Kabar buruknya, di sepanjang sejarah penurunan hegemoni selalu disertai dengan kekacauan. Di satu sisi negara hegemonik tidak lagi mampu mempertahankan tatanan ekonomi global, di lain sisi terdapat negara yang sedang meningkat pengaruhnya berupaya untuk merubah status quo. Maka tidak mengherankan jika hampir di setiap masa-masa transisi hegemoni selalu diikuti dengan perang besar.

Dua gejala menurunnya hegemoni AS baru-baru ini menunjukkan gejala serius bahwa dunia akan menuju kekacauan. Pertama, perang dagang dengan Tiongkok semakin menunjukkan bahwa AS tidak lagi mampu mempertahankan tatanan ekonomi liberal dan justru beralih ke kebijakan proteksionis. Akibatnya, perekonomian global terkena imbas perang dagang dua "raksasa" tersebut, tidak terkecuali Indonesia. Dampak paling terasa bagi Indonesia adalah semakin menguatnya nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

Kedua, kebijakan "koboi" Donald Trump yang menarik diri dari perjanjian pembatasan dan pengurangan senjata nuklir dengan Rusia. Trump beralasan bahwa Rusia telah melanggar perjanjian tersebut bertahun-tahun.

Akibatnya beberapa negara Eropa Barat, seperti Jerman dan Prancis merespons negatif keputusan Trump tersebut. Pemimpin dua negara tersebut mengkhawatirkan munculnya kembali perlombaan senjata dan sistem perimbangan kekuatan global yang dalam sejarahnya kerap diakhiri dengan peperangan besar. Pada titik ini Indonesia sedang dalam posisi terjepit: dari dalam dihantui oleh bahaya perpecahan karena munculnya potensi konflik sektarian, dari luar terancam menjadi korban pertarungan negara-negara besar.

Ironisnya, masyarakat kita tidak juga paham tentang perkembangan yang mengkhawatirkan ini. Kita masih saja disibukkan dengan kepentingan politik jangka pendek, politik kekuasaan lima tahunan.

Dion Maulana Prasetya dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed