DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 14 November 2018, 11:16 WIB

Mimbar Mahasiswa

Bonus Demografi dan Pemerataan Pendidikan

Dyah Makutaning Dewi - detikNews
Bonus Demografi dan Pemerataan Pendidikan Suasana kedatangan relawan untuk memajukan pendidikan di sebuah desa
Jakarta -
Tahun 2018 akan segera berakhir dan kedatangan bonus demografi semakin mendekat. Diperkirakan Indonesia akan menikmati bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2035. Menjadi suatu kebanggaan bagi negara apabila dapat memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Pasalnya, bonus demografi jarang sekali terjadi di suatu negara. Bonus demografi merupakan keadaan di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk non produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun).

Saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk dapat memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan kualitas pada generasi muda. Salah satu langkah agar bonus demografi menjadi berkah bagi negara yaitu meningkatkan kualitas pendidikan melalui akses pendidikan yang meluas, merata, dan berkeadilan.

Menurut data BPS, pada 2014 persentase pengangguran terbuka masih tergolong besar. Jika dilihat dari pendidikan terakhir yang ditempuh, lulusan SD, SMP, SMA, SMAK, menyumbang banyak angka pengangguran terbuka. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bonus demografi dilakukan pemerataan pendidikan yang meluas dan berkeadilan.

Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya mewujudkan pemerataan pendidikan. Salah satu program yang dijalankan yaitu Program Indonesia Pintar. Program tersebut dapat menjadi era penting bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Data Human Development Index (HDI) yang disajikan oleh United Nations for Development Program (UNDP) menunjukkan, saat ini kualitas SDM Indonesia masih rendah. Pada 2016 lebih dari separuh penduduk yang bekerja memiliki riwayat pendidikan yang rendah, atau SMP ke bawah (Sakernas, Agustus 2016).

Banyaknya masyarakat yang belum terjangkau layanan pendidikan disebabkan oleh beberapa persoalan. Baik itu ekonomi, geografis, dan sosial. Melihat dari persoalan ekonomi, anak mengalami putus sekolah disebabkan oleh faktor biaya. Penghasilan orangtua yang sedikit dan terkadang juga sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuat anak tak dapat melanjutkan sekolah. Program Indonesia Pintar diharapkan dapat memotong rantai kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat.

Persoalan geografis juga mempengaruhi masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan pendidikan. Sekolah yang jauh dari tempat tinggal membuat mereka harus menyeberangi sungai dan menempuh jarak berkilo-kilo meter untuk dapat menuntut ilmu. Di kawasan yang sulit terjangkau seperti ini, diharapkan pemerintah dan masyarakat melakukan tindakan seperti mendirikan sekolah dan perpustakaan.

Tidak hanya itu, setelah lulus dari bangku SMA alangkah sebaiknya mereka dibujuk agar berkeinginan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi harus didirikan di daerah-daerah dan tidak hanya fokus di kawasan kota besar.

Menghadapi arus globalisasi, masyarakat di daerah terpencil juga harus mampu menggunakan internet. Melalui internet masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Apalagi Kemendikbud telah menyediakan layanan website rumah belajar, sehingga masyarakat dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.

Internet juga dapat membantu perekonomian keluarga. Orangtua dapat memperoleh pengetahuan baru, sehingga dapat membuka usaha yang nantinya digunakan untuk membiayai anaknya bersekolah.

Jika dilihat dari persoalan sosial, anak-anak yang mengalami putus sekolah disebabkan oleh berbagai macam masalah. Masalah sosial yang dimaksud dapat berupa bullying, penggunaan narkoba, seks bebas, tawuran, serta penyimpangan-penyimpangan sosial lainnya. Pemikiran anak yang masih labil dan kondisi yang belum siap menghadapi permasalahan membuat anak depresi, menyerah, dan akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan bersekolah.

Sangat diperlukan peran dari berbagai pihak agar anak bermasalah mau kembali bersekolah. Pemerintah, pihak sekolah, psikolog, serta masyarakat harus dapat bekerja sama dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dapat dibuat tim khusus untuk mengetahui penyebab permasalahan yang terjadi. Setelah mampu menganalisis permasalahan, tim tersebut memberikan solusi yang terbaik. Tim juga memberikan motivasi bahwa melalui pendidikan dapat meningkatkan kualitas kehidupan, serta dapat mempelajari banyak hal yang sebelumnya belum diketahui.

Selain itu, dalam meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan juga peningkatan kualitas mental dan spiritual. Dengan adanya pendidikan yang merata dan berkualitas diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi dengan baik dan tidak menjadikan bonus demografi menjadi "zonk demografi".

Dyah Makutaning Dewi mahasiswi Politeknik Statistika STIS Jakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed