DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 12 November 2018, 14:50 WIB

Kolom

Kontestasi Ruang Kota

Alek Kaka - detikNews
Kontestasi Ruang Kota Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta - Kota merajut beragam kepentingan yang muncul dalam wajahkontestasi ruang. Wajah kotamerepresentasi gagasan dan persepsi yang bersinergi, berdampingan, maupun yang menciptakan konflik di dalam kehadirannya. Begitu ungkap N. John Habraken, profesor arsitektur Massachusetts Institute of Technology (MIT), yang bukan kebetulan lahir di Bandung, delapan dekade silam.

Gagasan kota yang dibentuk oleh ide kapitalisme-liberalisme menampakkan kontestasi ruangnya pada sistem pasar. Permintaan (demand) dan penawaran (supply) amat mempengaruhi kontestasi ruang kota tersebut.

Kota dinilai oleh kebanyakan masyarakat kita memiliki utility lebih dari desa. Tak ayal pertumbuhan populasi di perkotaan Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Urbanisasi terus melaju. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Maret lalu di Jakarta menyebut, angka pertumbuhan populasi di perkotaan Indonesia 4,1 persen. Persentasi ini lebih tinggi dibandingkan India yang hanya 3,1 persen. Bahkan, Tiongkok yang berada pada 3,8 persen.

Akibatnya, kota kemudian menjadi penuh sesak. Data menunjukkan, 18 juta dari 21 juta kesempatan kerja tercipta pada perkotaan di Indonesia, pada periode 2001-2011.

Utility kota menimbulkan keinginan, dan pada gilirannya akan membutuhkan permintaan. Sebaliknya, kelangkaan ruang mendorong para pemangku kepentingan untuk memanfaatkan kelangkaan itu dengan cara menjualnya, sehingga kelangkaan menimbulkan penawaran. Sementara, jumlah ruang yang tersedia memiliki keterbatasan.

Menghadapi kondisi semacam itu pemangku kepentingan di kota melakukan efisiensi ruang. Efisiensi tersebut akan menambah nilai penawaran ruang. Untuk meningkatkan penawaran ruang, pemangku kepentingan kota kerap melakukan penekanan pada kelompok-kelompok masyarakat marjinal kota, yang tidak berkapital, dan memberikan ruang pada pemilik kapital besar.

Ruang-ruang hidup penduduk miskin sebisa mungkin dipersempit. Relokasi warga miskin kota dilakukan ke rumah-rumah susun. Kemudian pada tempat-tempat hasil penggusuran itu dibangun gedung-gedung megah, hotel, apartemen, dan fasilitas jasa hiburan lainnya yang dianggap mempunyai nilai lebih.

Pada tahap awal, relokasi warga ke rumah susun difasilitasi dengan penggratisan rumah susun yang baru menjadi huniannya. Namun, pada masa tertentu selanjutnya mereka dikenai beban biaya. Kondisi ini menjadi beban baru bagi masyarakat miskin kota. Sedangkan, di tempat rumah susun itu mereka kebanyakan tidak mampu lagi mencari uang selancar biasanya. Sehingga ruang hidup warga semakin terjepit.

Bandung misalnya, sebagai salah satu destinasi wisata favorit di kawasan Asia (menurut CNN, Bandung di posisi ke-4 setelah Bangkok, Seoul, dan Mumbai) membuat permintaan ruang kota ini tinggi, pemangku kepentigan kota kini juga tengah sibuk dengan kontestasi ruang kotanya.

Penggusuran terjadi di beberapa lokus di kota Bandung. Sebagai misal RW 02 Kelurahan Kebon Jeruk, RW 11 Kelurahan Tamansari, juga RW 02 Kelurahan Dago. Dengan bentuk-bentuk yang berbeda, konflik dengan PT KAI di Kebon Jeruk, dengan Pemkot Bandung di Tamansari, dan dengan pengusaha di Dago Elos. Tapi, bukankah semua warga-warga tergusur itu juga rakyat Bandung yang mesti disejahterakan oleh Pemerintah Kota?

Waktu penggusuran di Kelurahan Kebon Jeruk, Pemkot Bandung menjanjikan beberapa hal supaya warga mau direlokasi. Perjanjian itu dibuat tertulis, mulai dari kemudahan untuk berusaha, pinjaman modal dari Bank Melati tanpa anggunan, rusunawa, serta bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah dengan PT KAI. Namun, hingga kini tak jua dipenuhi oleh pemerintah kota Bandung.

Sementara, di RW 11 Kelurahan Tamansari, 6 November 2017, Pemkot Bandung berkomitmen untuk tidak melanjutkan pembangunan rumah deret sampai ditemukan solusi yang tepat. Solusi yang menghasilkan win-win-solution bagi semua pihak. Tetapi, pada 2 Desember 2017, tanpa ada pemberitahuan langsung terhadap warga, tiba-tiba alat pengeboran tanah sudah terpasang di wilayah RT 05 Tamansari.

Tak hanya itu, pekerja dari kontraktor tiba-tiba telah mendapat surat dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana-Sarana Utilitas, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3) yang isinya memperbolehkan aktivitas pengeboran tanah di RW 11 Tamansari.Pada Selasa 5 Desember 2017, warga kian resah karena masuknya alat berat yang sudah terparkir di Taman Film. Tak terima diperlakukan seperti itu, warga RW 11 Tamansari menyepakati untuk melayangkan gugatan perdata yang dikuasakan pada LBH Bandung.

Tak ayal, atas penggusuran di Tamansari, warga lebih ingin memilih bertahan daripada menerima janji-janji relokasi yang dibuat pemerintah kota. Sebab, seringnya pada hari depan janji-janji semacam itu tak dipenuhi oleh pemerintah, sedang hidup mereka kian sulit. Sementara, di Dago Elos,pemerintah kota tampak lepas tangan dan membiarkan warga bertarung memperebutkan ruang hidup dengan pengusaha.

Apa artinya lagi pemerintah kota bila tidak mampu menjamin kemaslahatan warganya yang tergusur? Kontestasi ruang kota memang kadang beringas.

Alek Kaka CASI Training Agrarian Resources Center, Arcamanik, Bandung; tulisan ini pendapat pribadi, tidak mewakili lembaga


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed