Kolom

Kesehatan Nasional dan Ketahanan Bangsa

Jagaddhito Probokusumo - detikNews
Senin, 12 Nov 2018 11:06 WIB
Peringatan satu abad pendidikan dokter di Surabaya (Foto: Jagaddhito)
Jakarta -
Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang diperingati setiap 12 November berawal dari peristiwa sederhana tetapi sarat makna. Hari itu, tanggal 12 November, 59 tahun yang lalu, Presiden Sukarno dalam perjalanan pulang dari Solo ke Jakarta melalui Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta, dan dijadwalkan singgah di rumah seorang guru SD bernama Darsono di Desa Kringinan, Kecamatan Kalasan, Sleman. Keperluannya untuk memberikan komando nasional pemberantasan penyakit malaria. Setelah beristirahat sebentar di Balai Desa Tirtomartani, dengan berjalan kaki Presiden Sukarno menuju rumah Darsono. Didampingi Drs Soegiosaputro selaku Kepala Dinas Pembasmian Malaria Provinsi DI Yogyakarta, Presiden kemudian menyemprotkan cairan DDT ke dinding ruang dalam rumah Darsono yang terbuat dari gedek.

Provinsi DIY dipilih sebagai lokasi pencanangan komando pemberantasan malaria secara nasional, mengingat waktu itu DIY bersama Provinsi Jawa Tengah dan Lampung merupakan wilayah-wilayah yang mempunyai angka penderita penyakit malaria yang relatif tinggi. Komando pemberantasan itu sendiri tertuang dalam Keppres nomor 118 tahun 1959, yang pencanangannya baru dilakukan Presiden Sukarno beberapa hari setelah keputusan dikeluarkan.

Penyakit malaria yang ditularkan nyamuk Anopheles waktu itu memang menjadi musuh utama masyarakat Indonesia. Penyakit ini banyak menimbulkan kesengsaraan dan kematian, sehingga bila tidak diberantas secara nasional, kata Presiden Sukarno, "Akan dapat mengurangi kekuatan bangsa." Sebagai tindak lanjut dari Keppres dan komando pemberantasan tersebut, dibentuk Panitia Negara Urusan Pembasmian Malaria yang diketuai Menteri Kesehatan dan terdiri dari departemen lintas sektoral seperti unsur Departemen Dalam Negeri, Pertahanan, Penerangan, Pelayaran, Keuangan, Biro Perancang Nasional, serta perguruan tinggi. Pelaksanaan panitia ini dilakukan komandan pembasmian malaria yang ada di daerah-daerah.

Masalah Kesehatan Hari Ini

Saat ini, kondisi kesehatan di Indonesia sangat berbeda dibandingkan dengan 59 tahun yang lalu. Transisi epidemiologi dari penyakit menular ke penyakit tidak menular di Indonesia cukup signifikan. Jika dulu penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, diare, ISPA, TBC, dan penyakit infeksi lainnya mendominasi, maka saat ini penyakit tidak menular seperti penyakit jantung koroner, stroke, kanker, dan gagal ginjal menjadi permasalahan kesehatan utama di Indonesia.

Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa sebesar 1.5% atau 15 dari 1000 penduduk Indonesia menderita penyakit jantung koroner. Sedangkan, jika dilihat dari penyebab kematian tertinggi di Indonesia, survei Sample Registration System tahun 2014 menunjukkan 12.9% kematian akibat penyakit jantung koroner. Hal ini disebabkan banyak faktor, salah satunya perubahan gaya hidup masyarakat ke arah gaya hidup tidak sehat seperti merokok, kurang aktivitas fisik, kurang mengkonsumsi sayur dan buah, minum alkohol yang menyebabkan penyakit sebelum terjadi penyakit jantung koroner seperti obesitas, hipertensi, diabetes mellitus, dan kolesterol tinggi.

Hal lain yang berbeda dari 59 tahun yang lalu adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jika dulu masyarakat menanggung sendiri biaya untuk berobat (fee for service), maka mulai tahun 2014 pemerintah mencanangkan program JKN yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang sifatnya wajib berdasarkan UU No. 40 tahun 2004 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang layak diberikan kepada orang yang telah membayar iuran atau iuran yang dibayarkan oleh pemerintah.

Harus diakui, program JKN sejak didirikan pada 2014 telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Selama 2014-2017, Rp 251,3 triliun dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk biaya pelayanan kesehatan, dan lebih dari 640 juta pemanfaatan dalam program JKN-KIS. Hasil survei Frontier tahun 2017 sungguh istimewa dengan memperlihatkan indeks kepuasan peserta BPJS menunjukkan angka 79,5% dan indeks kepuasan fasilitas kesehatan 75,7%. Artinya, masih "on the track" dengan target pemerintah 85% untuk indeks kepuasan peserta dan 80% untuk indeks kepuasan fasilitas kesehatan pada 2019.

Namun, yang menjadi "trending topic" saat ini adalah defisit BPJS yang terus membengkak dari tahun ke tahun, keluhan care provider yang tidak kunjung reda, dan keluhan masyarakat tentang kualitas pelayanan BPJS. Lantas, timbul pertanyaan, apakah kepuasan pasien bisa menjadi tolak ukur menilai layanan kesehatan?

Laporan Indeks Daya Saing World Economic Forum (WEF) 2017-2018 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar di Indonesia dalam kondisi yang mencemaskan, yaitu berada pada posisi ke-94 dari 137 negara. Level kesehatan Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura (3), Malaysia (30), Vietnam (67), dan Thailand (90). Peringkat ini memang meningkat 6 posisi dibandingkan tahun sebelumnya 2016-2017 (100), namun sempat anjlok 20 peringkat dari tahun 2015-2016 (80).

Data tersebut menunjukkan bahwa negara ASEAN lain telah melakukan investasi pembangunan manusia secara tepat sedangkan kita masih belum menemukan "formula" yang tepat. Pembangunan manusia adalah investasi terpenting dari suatu negara. Sejarah membuktikan sumber daya manusia adalah kunci dari keberhasilan negara dalam membangun masa depannya dan bukan sumber daya alam. Banyak negara yang tidak memiliki sumber daya alam sekaya Indonesia, tetapi saat ini menjadi negara yang maju dan memiliki indeks daya saing yang lebih baik dari Indonesia.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) selaku organisasi profesi dokter telah memberikan usulan nyata kepada pemerintah melalui Ketua Umum PB IDI Prof Ilham Oetama Marsis pada muktamar IDI di Samarinda ke XXX pada 25 Oktober 2018. Di hadapan Presiden Joko Widodo, IDI menyampaikan empat poin usulan solusi, yaitu transformasi regulasi dan dukungan anggaran, transformasi sistem kesehatan nasional, perbaikan infrastruktur dan layanan kesehatan, serta perbaikan tarif INACBGs dan nilai kapitasi.

Keliru apabila melihat bidang kesehatan sebatas layanan kesehatan saja. Kesehatan jelas berkaitan erat dengan ketahanan nasional suatu bangsa. Akankah sistem kebijakan kesehatan Indonesia akan mengalami kemunduran dari tahun ke tahun? Apabila pada pemerintahan di masa lalu Presiden Sukarno paham mengenai kondisi ini sehingga turun tangan sendiri secara langsung dalam menjaga kedaulatan kesehatan Indonesia, bagaimana dengan sekarang?

Jagaddhito Probokusumo Dokter Umum, Pengurus IDI Surabaya

(mmu/mmu)