detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 31 Oktober 2018, 14:17 WIB

Kolom

Lubang SBMPTN 2019

Riduan_situmorang - detikNews
Lubang SBMPTN 2019 Ilustrasi: Andhika Akbaryansyah/detikcom
Jakarta -

Kemenristekdikti baru saja mengumumkan perubahan mendasar pola perekrutan mahasiswa baru. Harus diakui, skema ini mengandung optimisme. Walau demikian, pola ini masih saja mengandung beberapa lubang kelemahan. Mari kita bahas satu per satu. Seperti sudah diumumkan, skema perekrutan SBMPT tahun 2019 ini mempunyai skema terbalik dari pola-pola sebelumnya. Jika pola sebelumnya terlebih dahulu siswa harus mendaftar, pilih jurusan dan universitas, lalu tes, maka tahun depan akan dimulai dari tes. Hasil dari tes inilah yang akan menjadi tiket untuk mendaftarkan diri ke PTN.

Dalam tes ini, siswa diperkenankan mengikutinya maksimal sebanyak dua kali di mana nilai yang digunakan adalah nilai paling tinggi. Saya yakin, setiap siswa akan mencoba untuk kedua kali karena mereka akan mencoba peruntungan kedua. Maka, jika tahun lalu peserta SBMPTN sebanyak 860.001, tahun depan jumlah itu niscaya akan meningkat sebanyak dua kali. Lubang skema ini sebenarnya bukan pada soal dua kali ujiannya. Lubangnya justru terletak pada materi ujian. Seperti diberitakan Kemenristekdikti, tes akan dilaksanakan sebanyak 24 kali dalam waktu 12 hari yang akan dimulai pada Maret tahun depan.

Sudah pasti juga, masing-masing siswa akan berdiskusi dengan siswa lainnya perihal soal seperti apa yang mereka dapatkan sebelumnya. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, soal yang disajikan panitia pasti terbatas. Soalnya barangkali akan berbeda, namun pada umumnya, bahkan pada orang tertentu, jangan-jangan malah mendapatkan tipe soal yang sama. Dalam pada inilah saya yakin bahwa hasil tes siswa kedua kalinya akan jauh lebih tinggi. Jika lajur berpikir ini benar, maka niat pemerintah mendapatkan hasil tes siswa yang orisinal akan ternodai.

Kurang Sehat

Lubang lainnya terletak pada waktu dan tempat tes. Sesuai rencana, tes akan dilaksanakan pada awal maret, selama 12 hari di 87 PTN masing-masing daerah. Jika saya tak salah membaca dan mengartikan, tes itu akan dimulai pada awal Maret berturut-turut tiap akhir pekannya, yakni Sabtu-Minggu. Dengan kata lain, sebelum UN, siswa sebenarnya sudah bisa mengadakan tes. Bahkan, jika tes ini dilakukan berturut-turut pada tiap pekannya, tes sudah akan selesai sebelum UN karena UN baru akan dilaksanakan 15—18 April 2019.

Sekilas, ini tidak menjadi masalah besar. Namun, jika kita lihat lebih mendalam, penataan waktu ini kurang tepat, bahkan kurang sehat. Sebab, siswa kita tidak hanya berada di kota. Siswa kita juga di banyak daerah. Bayangkanlah, hanya untuk tes saja, maka siswa-daerah harus pergi ke kota dengan menempu berjam-jam perjalanan, bahkan beberapa malah ada yang harus berhari-hari. Sekali lagi, bayangkanlah, di kala mereka masih sibuk memikirkan UN, mereka bahkan harus berangkat ke kota untuk ujian. Badan mereka sudah pasti akan kurang fit.

Jika lebih detail lagi, kita bahkan akan mendapatkan bahwa siswa dari kampung tak mungkin membutuhkan sehari dua hari saja di kota. Mereka paling tidak harus mencari tempat tinggal terlebih dahulu karena sesuai jadwal, tes akan dilaksanakan mulai pagi hari. Maka, selain meninggalkan jam pelajaran di kampung, badan mereka juga sudah pasti tidak fit ditambah lagi mereka akan gagap karena baru pertama kali. Ini tidak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, tahun-tahun sebelumnya, SBMPTN akan dimulai selepas UN. Karena UN sudah selesai, maka mereka sudah lenggang untuk persiapan di kota.

Lubang lainnya lagi, ternyata postur SBMPTN 2019 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, masih disediakan paling tidak tiga pintu untuk masuk PTN: undangan (minimal 20%), tes tertulis (minimal 40%), dan mandiri (maksimal 30%). Pintu pertama adalah jalur SNMPTN atau lazim disebut jalur undangan. Memang, jalur ini sudah dikurangi dari tahun sebelumnya 30 persen menjadi 20 persen. Dasar berpikirnya adalah karena menurut Kemeristekdikti, setelah dianalisis melalui pendekatan prestasi, siswa yang dapat mempertanggungjawabkan kelayakan di PTN hanya 20 persen.

Pengurangan kuota ini tentu pantas dipuji. Namun, metode ini ternyata tetap dilematis. Disebut dilematis sebab jika metode penerimaan SNMPTN masih seperti tahun-tahun silam, yaitu dengan pelacakan prestasi siswa melalui pendekatan "atap sekolah" (baca: akreditasi) dan prestasi di rapor, berikut berbagai portofolio lainnya, maka setidaknya sebelum Maret 2019 (pelaksanaan tes masuk PTN), hasil SNMPTN sudah harus diumumkan. Sebelumnya, hasil SNMPTN baru akan diumumkan setelah siswa lulus UN.

Dampaknya, siswa akan tetap serius menghadapi UN karena sempat diisukan bahwa nilai UN berpengaruh pada hasil SNMPTN. Sebaliknya, jika hasil SNMPTN sudah diumumkan sebelum tes awal SBMPTN (Maret 2019), sudah barang tentu siswa tidak akan serius lagi menghadapi UN, terutama kalau mereka sudah dinyatakan lulus jalur undangan. Di sinilah penyakit UN semakin tebal. UN, pada titik ekstremnya, akan menjadi formalitas belaka. Bayangkanlah, UN yang selama ini seakan menjadi puncak dari pendidikan menengah malah kalah pamor oleh tes SBMPTN.

Berharap Banyak

Lubang lainnya, yang menurut saya lebih parah, hasil tes dari siswa ini akan menjadi jualan belaka. Ibaratnya, panitia SBMPTN (LTMPT) yang kini sudah permaen, bukan lagi ad hoc seperti tahun-tahun sebelumnya, akan menjual nilai siswa ke PTN. PTN yang satu sangat mungkin akan memasang "harga" bahwa poin minimal untuk mereka adalah sekian. Di sini, kesenjangan antar-PTN yang satu dengan PTN lainnya akan semakin kentara. Memang, dengan metode tes berbasis komputer, nilai siswa konon akan dibuat secara terbuka.

Namun, keterbukaan ini juga menjadi masalah tersendiri. Sebab, dari ratusan ribu yang tes, bahkan sampai dua kali pula, sudah berang tentu akan terdapat kesamaan jumlah skor di antara mereka. Kita buat, misalnya, contoh bahwa daya tampung Jurusan X di PTN A adalah 450. Daya tampungnya kita misalkan 50 orang. Nah, jika kebetulan ada ratusan pendaftar dengan nilai yang sama, yaitu 450, siapa yang akan diterima? Di sinilah LTMPT harus jeli dan detail membuat perincian. Katakanlah, misalnya, yang diutamakan adalah putra daerah. Mengutamakan putra daerah adalah hal yang perlu dipertimbangkan, tentu saja.

Selain itu, katakanlah, misalnya, bahwa siswa yang berpotensi lulus adalah mereka yang mempunyai nilai dominan dengan jurusan yang linier dengan materi ujinya. Jika mau menjadi kedokteran, maka paling tidak, dia harus unggul dalam hal bidang studi biologi. Jika mau menjadi guru bahasa Indonesia, maka nilai kebahasaannya juga harus lebih tinggi dari calon mahasiswa lainnya. Artinya, total nilai skor bukan menjadi penentu utama. Ini dilakukan agar siswa kita tidak salah jurusan. Pasalnya, sekitar 87 persen mahasiswa yang telah kuliah pun merasa salah dalam memilih jurusannya.

Di atas itu semua, kita tetap bisa berharap banyak pada metode SBMPTN tahun depan. Apalagi, konon materi ujinya sudah mengadopsi negara-negara maju, yaitu Tes Potensial Skolastik (penalaran dan pengetahuan umum) dan Tes Kompetensi Akademik (materi uji bidang studi). Hanya saja, kita sangat berharap, penilaiannya harus tetap menggunakan sistem reward dan punishment. Dapat poin 4 jika benar, sanksi -1 kalau salah, dan 0 jika tak menjawab. Ini dilakukan agar siswa tidak mencoba peruntungan. Semoga!

Riduan Situmorang pengajar di Bimbel Prosus Inten, Pegiat Literasi di Pusat Latihan Opera Batak (PLOt) Medan dan di Toba Writers Forum (TWF)




(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com