Menyambut Ide Ridwan Kamil Jadikan Mahasiswa CEO Desa

Jakarta -

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan kepada mahasiswa IPB telah menemukan formula baru dalam mengatasi permasalahan ekonomi pembangunan desa. Pembangunan desa dapat dilakukan dengan pengembangan pertanian melalui Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades). Prudes dan Prukades bersinergi dengan embung desa, badan usaha milik desa (BUMDes), dan Sarana Olahraga Desa.

Ridwan Kamil menyampaikan gagasan itu saat berbicara di Stadium Generale "Leadership in the Digital Era" yang digelar Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karier IPB. Acara tersebut diselenggarakan di Auditorium Common Class Room (CCR), Kampus IPB Dramaga, Bogor.

Mantan Walikota Bandung itu juga menjelaskan pemerintahannya akan terus bekerja untuk mendorong Program Produk Unggulan Desa di mana ke depan akan menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat. Pemprov menargetkan akan ada Satu Desa Satu Produk Unggulan. "Pemprov Jabar membutuhkan SDM berkualitas untuk mengelola desa, oleh karena itu saya mengajak mahasiswa IPB untuk menjadi CEO mengelola desa."

Dalam mengurus perekonomian desa pemprov tidak bisa berjalan sendirian, membutuhkan sinergi antarelemen salah satunya pemuda milenial, dan juga melibatkan Kadin (Kamar Dagang Industri) sebagai mentor pendamping pengelolaan sebuah desa. Hal ini disambut baik oleh mahasiswa IPB.

Keterlibatan pemuda dalam mengelola sebuah desa merupakan sebuah terobosan inovatif. Pemuda milenial saat ini memiliki kreativitas yang bisa disalurkan untuk pembangunan desa, salah satunya Perpaduan Ekonomi Kreatif & Ekonomi Digital. Dengan beralihnya ekonomi pedesaan menuju ekonomi digital dapat memotong rantai penjualan, dari produsen langsung kepada konsumen. Sekaligus pelaku usaha pedesaan yang melakukan digitalisasi usaha dapat mengenal langsung keadaan para pelanggannya. Dengan begitu para produsen akan belajar bagaimana memasarkan dan mengiklankan produknya dengan cara yang lebih efisien.

Berdasarkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Jawa Barat, Provinsi Jabar memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kompetitif, dan masyarakatnya hidup dalam akar tradisi yang kondusif. Wilayah administrasi pemerintahan Jabar memiliki 17 Kabupaten, 9 Kota, dan 620 Kecamatan, terdiri dari 5242 desa dan 632 kelurahan. Jumlah penduduk Jabar mencapai 40.737.592 jiwa dengan kepadatan rata-rata mencapai 981 jiwa/km2. Dari total penduduk tersebut 57% di antaranya tinggal di perdesaan.

Potensi tersebut belum digarap secara optimal, dalam arti belum dikelola secara profesional dan proporsional yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta berdasar pada prinsip kesetaraan dan keadilan. Kondisi ini menempatkan masyarakat Jabar saat ini pada posisi yang kurang menguntungkan, sehingga menyisakan sejumlah permasalahan yang kompleks dan perlu penanganan dengan segera.

Hal ini salah satunya disebabkan oleh ketidakoptimalan operasionalisasi strategi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan pada masa lalu, serta kondisi perekonomian yang semakin berat dan belum kondusif. Sehingga, sebagian besar masyarakat terperangkap dalam kondisi ketidakberdayaan, terutama untuk keluar dari kemiskinan.

Pelaksanaan pembangunan masih banyak yang tidak didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak, namun lebih dikarenakan kepentingan tertentu, baik kepentingan aparat pusat, daerah, maupun perangkat desa. Hal tersebut seyogianya sudah harus ditinggalkan dan didorong ke arah pembangunan yang lebih baik, terukur, melibatkan masyarakat banyak (transparan), baik dalam perencanaan (aspiratif), pelaksanaan, maupun tindak lanjutnya (partisipatif), dengan mempedomani ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Fakta bahwa pelaksanaan pembangunan belum mencapai sasaran yang tepat sesuai dengan yang ditetapkan tercermin dari perolehan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jabar, di mana berdasarkan perhitungan sementara Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 menunjukkan angka 70,05 --suatu kondisiyang memprihatinkan. Angka IPM ini menyiratkan bahwa target-target pelaksanaan program setiap tahunnya belum mencapai kinerja yang ditetapkan.

Menghadapi era idustri 4.0, Ridwan Kamil menegaskan pengetahuan dan penguasaan teknologi sangat diperlukan untuk bersaing dengan negara lainnya. "Saya menantang IPB untuk bisa memajukan pertanian lewat digital, misalnya menjual beras lewat aplikasi. Saya akan latih itu petani-petani bagaimana caranya menjual beras secara online. Inilah revolusi digital lima tahun ke depan untuk mensejahterakan para petani," katanya.

Sementara itu, Rektor IPB Arif Satria menyampaikan bahwa IPB harus terus berkembang dan menjadi perguruan tinggi pertama yang bisa mengekspor inovasi. Rektor berharap inovasi-inovasi yang ada di IPB ini bisa dimanfaatkan Provinsi Jabar untuk pembangunan ekonomi dan manusia.

Hal tersebut sebagai imbal balik karena Provinsi Jabar dalam sepuluh tahun terakhir telah memberikan andil besar bagi IPB di antaranya memberikan mobil listrik, bus kampus, membantu pembangunan Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen, dan memberikan beasiswa bagi mahasiswa S1, S2, dan S3.

Dwi Arifin mahasiswa Ekonomi Pembangunan IPB 2017

(mmu/mmu)