Manusia Unggul Indonesia: Bukan Jargon

Jakarta - Feri Eko Rahmanto tak pernah menyangka bakal menjadi salah satu lulusan terbaik Universitas Brawijaya pada Agustus 2018. "Orangtua saya hanya buruh tani. Enggak pernah kebayang kalau bisa kuliah karena biayanya mahal," ujar Feri. Tapi, lewat program beasiswa Bidikmisi, mimpi Feri untuk kuliah bisa terwujud. Feri diterima di Jurusan Biologi Fakultas MIPA, dan berhasil mendapatkan nilai IPK 3,88.

Program beasiswa Bidikmisi memang dikhususkan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi tapi memiliki potensi akademik yang baik. Harapannya, mereka bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi sampai lulus tepat waktu. Sampai akhir Juni 2018, penerima beasiswa Bidikmisi telah mencapai 277.115 orang dan akan terus bertambah melebihi jumlah tahun 2017 sebesar 339.348 orang.

Pembangunan manusia unggul merupakan prioritas tahun keempat pemerintahan Jokowi-JK. Presiden Jokowi tampaknya menyadari bahwa pembangunan manusia tak bisa diselesaikan oleh satu periode saja. Karena itu, program Bidikmisi yang telah dimulai pada periode pemerintahan Presiden SBY terus dilanjutkan, diperkuat dengan perbaikan dalam proses pelaksanaan serta ditambah jumlah penerimanya.

Dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator pendidikan merupakan salah satu penilaian penting. Laporan United Nations Development Program (UNDP) 2017 menyantumkan bahwa IPM Indonesia adalah 0,694 dan menduduki peringkat 116 atau berada dalam kategori menengah dari 188 negara yang diakui oleh PBB. Nilai ini naik 31% dari nilai tahun 1990, termasuk yang tertinggi dibanding negara-negara lainnya.

Nilai IPM merupakan cerminan bagaimana pembangunan manusia dilakukan di sebuah negara. Program pemerintahan dalam 4 tahun terakhir menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap peningkatan IPM. Hal ini terlihat dalam dua parameter utama, yaitu angka harapan hidup (sektor kesehatan) dan angka harapan lama bersekolah (sektor pendidikan).

Sampai pertengahan Oktober 2018, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 203,28 juta orang. Sebanyak 92,2 juta orang masuk dalam program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibebaskan untuk membayar iuran. Ini artinya semakin banyak penduduk Indonesia yang dapat mengakses layanan kesehatan secara merata. Masyarakat tidak perlu khawatir mendapat perbedaan perlakuan dari tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang ada.

Program lainnya yang dilakukan adalah pemberian Tablet Tambah Darah dan Pemberian Makanan Tambahan untuk ibu hamil dan balita. Hasilnya, angka kematian ibu melahirkan turun signifikan dari 4.999 orang pada 2015 menjadi 903 orang pada Agustus 2018. Pada periode yang sama, tingkat kematian bayi dapat ditekan dari 33.278 orang menjadi 9.258 orang. Dan, angka stunting drop dari 37,2% pada 2013 menjadi 30,8% sampai dengan Agustus 2018.

Secara bersamaan, di periode 4 tahun ini pemerintahan Jokowi-JK terus memperbaiki sistem dan layanan fasilitas kesehatan. Jumlah penerima manfaat berbagai program kesehatan terus bertambah. Tenaga kesehatan pun semakin menjangkau seluruh masyarakat melalui program Nusantara Sehat dan Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS). Dampaknya, secara akumulasi memperpanjang angka harapan hidup manusia Indonesia dari 69 tahun pada 2015 menjadi 69,4 tahun pada 2017.

Untuk sektor pendidikan, angka harapan lama sekolah meningkat dari 12,55 tahun pada 2015 menjadi 12,85 tahun pada 2017. Artinya, secara rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sudah bisa mencapai jenjang pendidikan tinggi. Kondisi ini merupakan hasil dari berbagai program pemerintahan dalam rentang waktu 4 tahun seperti program wajib belajar 12 tahun, pemberian beasiswa, pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah serta peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pengajar.

Adapun untuk memperluas akses pendidikan tinggi masyarakat tidak mampu, pemerintahan Jokowi-JK memberikan program beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) bagi masyarakat Papua dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Penerima beasiswa ini sudah mencapai 3.333 orang per akhir Juni 2018. Ada pula program beasiswa BUDI, PMDSU, dan LPDP sebagai upaya membangun kualitas manusia Indonesia yang unggul di masa depan.

Keberhasilan program di dua sektor utama ini tidak lepas dari dukungan anggaran yang cukup besar. Pada 2015 jumlahnya mencapai Rp 197,56 triliun dan meningkat menjadi Rp 212,57 triliun pada 2018. Keseriusan pemerintah membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul menjadi tampak jelas.

Pembangunan manusia unggul memang tidak boleh disikapi sebagai jargon belaka. Pasalnya, fenomena Internet of Things (IoT), perkembangan Revolusi Industri 4.0, serta kompetisi berbagai ide dan tenaga kerja yang bersifat borderless akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia di masa depan. Masa depan yang bukan berjarak puluhan atau belasan tahun, tetapi hanya sekitar 5-10 tahun dari sekarang.

Di masa tersebut, Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi ketika jumlah penduduk berusia produktif (15-60 tahun) akan mendominasi total populasi. Bisa dibayangkan bila investasi peningkatan kualitas SDM tidak dilakukan secara sistematis dan dimulai dari sekarang, Indonesia hanya bisa menikmati pepesan kosong.

Tita Adelia alumni Master of Political Communication University of Glasgow Britania Raya; Tim Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi

(mmu/mmu)