.webp)
Bukan cuma soal politik elektoral di mana Pemilu 2019 nanti akan diikuti sekitar 40 persen pemilih milenial (Poltracking Indonesia, 2018). Melainkan, kedua kubu harus pula memahami milenial sebagai sebuah zaman yang serba-segera seperti sekarang ini. Tantangan sekaligus peluang dalam menjalankan roda pemerintahan bila terpilih nantinya. Salah satunya sanggup menjawab pertanyaan: bagaimana menghadirkan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien -yang secara tidak langsung sesuai dengan kebutuhan dan karakter milenial?
Birokrasi dan Inovasi
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tantangannya kini, birokrasi masih kesulitan untuk bisa mengikuti langkah milenial yang kian hari melaju kencang dan lebih kencang lagi. Sebab, birokrasi masih muncul dengan rumit di meja-meja yang terpisah oleh fungsi. Citra akan alur yang panjang, lamanya waktu, dan kelambanan masih melekat pada birokrasi yang ada di kantor-kantor pemerintah. Sehingga, apa yang sering kita sebut sebagai reformasi birokrasi harus terus disuarakan. Isu yang jarang dibahas, apalagi oleh masyarakat sipil.
Pembahasan itu bisa dimulai, salah satunya lewat apa yang disuarakan Schwab: "I can't imagine a topic more important than the relationship between government and innovation." Hadirnya inovasi dalam birokrasi lebih banyak disebabkan bagaimana cara pemerintah memperlakukan teknologi, semisal teknologi digital. Hubungan antara teknologi, inovasi, dan sektor publik jadi niscaya. Sayangnya, inovasi itu secara tidak sengaja tak diperbolehkan ada oleh pola pikir dan sejumlah aturan dalam birokrasi itu sendiri. Seperti, aparaturnya yang tak suka bersentuhan atau tak menjadikan internet sebagai suatu kebutuhan sehari-hari.
Minimnya inovasi pun dikarenakan aparatur yang keliru dalam mengartikan semangat kewirausahaan (entrepreneurship spirit) dalam sektor publik. Pola pikir bahwa tugas aparatur bukan mencari keuntungan seperti pada sektor privat memang benar. Tetapi, semangat kewirausahaan itu dimaksudkan supaya, misalnya menurut Osborne dan Gaebler dalam bukunya Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector (2003), hadirnya inovasi dalam memberikan pelayanan dengan kualitas prima. Perlunya persaingan di dalam pemberian pelayanan. Setidaknya masyarakat berhenti mengeluh saat mengurusi segala hal yang cuma bisa diberi oleh pemerintah: perizinan dan non-perizinan.
Sulit rasanya bagi pemerintah untuk bisa dengan prima melayani bila aparaturnya masih memiliki pola pikir yang bukan tak ramah, tetapi memunggungi internet karena tak mengerti manfaat dari internet. Tak mengerti itu bukan pula sebab tak mau, namun tak mampu karena sebagian dari mereka lahir dan tumbuh di zaman yang belum mengenal internet. Jadi ada kecanggungan kolektif dari aparatur birokrasi terhadap teknologi digital.
Ujung cerita, pemerintah kerap ada di posisi dilema. Di satu sisi, ia tak elok bila mempensiunkan aparaturnya yang gagap teknologi, tapi sisi lainnya ia berusaha mengakomodasi ide kreatif tentang apa yang kekinian. Contohnya dalam konteks pelayanan prima itu: hadirnya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis teknologi informasi. Kendati alurnya masih belum sepenuhnya terdigitalisasi. Dan, penamaannya yang mengacu pada Permendagri No. 100 Tahun 2016 itu terdengar tak kreatif, jauh dari kosakata milenial.
Pemimpin Milenial
Gagasan yang ditawarkan baik dari kubu petahana maupun kubu penantang, selain terus digalakannya pembangunan infrastruktur digital secara masif sampai ke tingkat birokrasi di kelurahan/desa seperti pada proyek Palapa Ring, yang lebih penting adalah mampu menjawab persoalan "kecanggungan kolektif" itu. Banyak peneliti menyebutnya kesenjangan generasi (the generation gap) di era digital. Padahal mulai tahun 2020 nanti, satu tahun pascapemilu, 70 persen masyarakat Indonesia berada dalam usia produktif, yang sebagian besarnya melek teknologi: 80 persen lebih aktif menggunakan internet (APJII, 2016). Artinya, banyak di antara mereka karena suatu urusan harus bersinggungan dengan birokrasi. Dan, kita bisa membayangkan bagaimana kian keteterannya birokrasi melayani berbagai urusan milenial nantinya?
Susahnya kesenjangan generasi itu saya pikir persis, meski dalam sektor berbeda, seperti apa yang diceritakan dalam film The Intern (2015). Adalah Ben Whittaker, seorang tua yang tetap ingin produktif. Ia pergi melamar pekerjaan dan diterima di perusahaan fashion berbasis internet. Singkat cerita, Ben kebingungan dalam melayani konsumen di dunia maya. Zaman telah berubah. Ia tak punya jejaring sosial dan surat elektronik, yang merupakan tulang punggung bisnisnya Jules Ostin, CEO muda tempat Ben bekerja. Pada intinya kesenjangan generasi itu keniscayaan, apalagi dalam birokrasi. Transformasi pengetahuan (internet literacy, misalnya) dan pembaruan keterampilan aparatur birokrasi harus menjadi prioritas perhatian kedua paslon.
Reformasi birokrasi dapat dikatakan cukup berhasil dengan hadirnya inovasi pelayanan seperti PTSP itu. Namun, milenial perlu lebih dari cukup. Oleh karenanya, di tahun politik ini, kita mendapat momentumnya saat masing-masing paslon berfokus pada milenial yang inginnya serba-segera. Maka kita mesti jernih melihat sambil menunggu paslon mana yang menawarkan portofolio terbaik dalam memahami apa yang dikatakan Klaus Schwab di atas: kebutuhan akan birokrasi yang penuh dengan inovasi.
Sofah D. Aristiawan mahasiswa Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran
(mmu/mmu)
