DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 22 Oktober 2018, 12:08 WIB

Kolom

Kemenangan Politik Kaum Santri?

HA. Muntaha Mansur - detikNews
Kemenangan Politik Kaum Santri? Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Tak ada yang ajek di bawah kolong langit. Begitu pun relasi ormas terbesar Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dengan pemerintah. Kemesraan keduanya serupa iman, naik- turun. Seperti hari-hari menunggu hujan, hubungan keduanya kadang panas kadang kala dingin.

Tapi, percayalah pergeseran pola relasi itu sedikit pun tak menggoyahkan komitmen kebangsaan NU. Sebagaimana kerap disitir oleh ulama cum sastrawan KH. Mustofa Bisri baik dalam ceramah maupun tulisannya bahwa kalangan pesantren melihat Indonesia ini layaknya rumah. Sebab itu, tak sedikit pun terbersit keinginan untuk merusak apalagi menghancurkan rumah tersebut. Tempat ia dilahirkan, dibuai, dibesarkan, dan kelak dikebumikan.

Kebetulan, di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ini hubungan NU (dalam artian struktural) tampak begitu mesra. Pola relasi inilah yang tidak kita temukan pada rezim-rezim sebelumnya (kecuali pada masa Presiden Gus Dur), terutama ketika Orde Baru (Orba). Kala Orba berkuasa, NU justru kerap bersitegang dan berseberangan dengan pemerintah. Pada 1973, kebijakan represif Orba memaksa NU berfusi dengan partai-partai Islam lainnya, seperti Parmusi, PSII, Perti ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketegangan terus berlanjut. Dalam urusan legislasi, NU tidak sepaham dengan Orba terkait Rancangan Undang-undang Perkawinan dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam politik elektoral, NU juga seringkali bergesekan dengan massa Golkar yang lebih layak disebut mesin politik rezim dibanding parpol, di lapangan ketika kampanye. Imbasnya, kiai, ulama, ataupun ustaz yang kebetulan berprofesi sebagai Aparatus Sipil Negara (ASN) mendapat tekanan. Loyalitas mereka terhadap Golkar dipertanyakan. Hal ini membuat hubungan keduanya semakin memanas. Bahkan, ketika Munas NU 1981 di Kaliurang, secara eksplisit NU menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden RI.

Berkebalikan dengan masa-masa pemerintahan sebelumnya, Jokowi-JK justru menunjukkan sikap akomodatif dan erat bergandengan tangan dengan NU. Selang satu tahun terpilih, Jokowi menetapkan momen bersejarah, Hari Santri. Awalnya, pemerintah merekomendasikan Hari Santri jatuh pada Tahun Baru Islam, tanggal 1 Muharram. Rekomendasi itu urung disetujui. Kemudian, melalui Kementerian Agama, Jokowi memerintahkan diadakannya satu pertemuan yang membahas hal ini.

Pada 22 April 2015, 13 Ormas Islam (PBNU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, MUI, DDI, dan sebagainya), sejarawan, dan intelektual Islam bertemu membahas dan memutuskan perihal Hari Santri. Dari pertemuan itulah kemudian disepakati, Hari Santri diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Penetapan ini didasarkan pada kronik revolusi ulama-santri melalui Resolusi Jihad yang dititahkan langsung oleh Rais Akbar NU, KH. Hasyim Asy'ari. Dari 13 yang hadir, 12 menyatakan sepakat. Hanya satu Ormas yang merasa keberatan. Jokowi pun mengamini. Ia memutuskan penetapan Hari Santri melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015.

Beberapa tahun belakangan, bolehlah kita sebut ini momentum "kemenangan" politik kaum santri. Mulai dari banyaknya kader NU yang diserap Kabinet Kerja Jokowi-JK, penetapan Hari Santri, serta banyaknya kepala daerah terpilih yang punya latar belakang atau didukung NU (baik terang-terangan ataupun tidak). Dan, terakhir dipilihnya KH. Ma'ruf Amin sebagai pendamping Jokowi di Pilpres 2019. Oh ya, satu lagi, disetujuinya RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan masuk ke dalam program legislasi nasional.

Dalam Tanda Petik

Kemenangan di sini menurut saya masih dalam tanda petik. Bisa jadi kemenangan yang tengah dirayakan dengan suka cita ini masih dalam wilayah artifisial. Tapi, semoga saja tidak. Karena minimal, dengan "kemenangan" politik kaum santri ini, toleransi dan perdamaian bangsa masih dapat dijaga. Kelompok-kelompok ekstremis Islam yang berorientasi memecah belah bangsa dan berniat mendirikan Negara Islam juga menjadi tidak leluasa menggencarkan agenda mereka.

Namun, apakah itu saja cukup? Kalau melihat potensi besar yang dimiliki oleh NU sebenarnya belumlah cukup. NU memiliki basis massa puluhan juta jumlahnya. Kekayaan kultural yang dimiliki oleh NU demikian besar. Banyak kekuatan NU tersebar di birokrasi dan partai politik. Akses NU ke media juga sangat terbuka. Intelektual di tubuh NU tak terhitung jumlahnya. Apalagi jumlah orang "sakti" dan linuwih sangat melimpah.

Wajar kalau orang awam seperti saya percaya bahwa banyak capaian penting yang bakal dapat diraih jika saja potensi itu didayagunakan semaksimal mungkin bagi kemaslahatan umat. Karena jika tidak, "kemenangan" politik kaum santri hanyalah kemenangan yang eksklusif sifatnya. Ia hanya dinikmati kaum santri dan warga nahdliyin saja. Bahkan, bisa jadi di kalangan nahdliyin juga tidak merata, sebatas elitenya misalnya.

Resolusi Jihad dikumandangkan sebanyak dua kali demi mempertahankan kemerdekaan, menegaskan kedaulatan negara, dan kehormatan agama. Resolusi Jihad pertama bertarikh 22 Oktober 1945. Berisi keputusan permohonan kepada pemerintah RI untuk menentukan sikap dan tindakan nyata terkait ancaman Belanda dan sekutu-sekutunya terhadap kemeredekaan dan agama. NU juga meminta pemerintah untuk melanjutkan perang yang sabilillah sifatnya. Selain itu, muncul tiga fatwa penting yang memompa semangat perjuangan: fardhu 'ain bagi orang Islam untuk memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan; syuhada bagi pejuang yang membela kemerdekaan Indonesia; dan, warga pemecah belah sekaligus memihak Belanda wajib dibunuh.

Sedangkan, Resolusi Jihad jilid kedua dikeluarkan pada 29 Maret 1946, bertepatan dengan Muktamar NU ke-XVI di Purwokerto. Resolusi kedua ini merupakan penegasan sekaligus kritik bagi perubahan sikap politik pemerintah yang melunak dan memilih cara-cara diplomasi terhadap penjajah.

"Kemenangan" politik kaum santri setidaknya bertolak dari sana. Mengingat, setiap tahun Hari Santri dirayakan demikian meriah. Jika dulu yang dilawan adalah penjajah berwujud kolonial Belanda, maka hari ini penjajah itu harus dirumuskan ulang dalam bentuk siapa, apa, dan bagaimana? Jika masa itu yang dipertahankan adalah kemerdekaan dan kedaulatan negara, maka hari ini apa dan siapa yang mengancam kemerdekaan serta kedaulatan negara ini? Jika waktu itu ada bagian dari warga pemecah belah sekaligus memihak Belanda, maka hari ini siapa pemecah belah dan kelompok musang berbulu domba tersebut?

Tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagaimana di atas, atau bahkan pertanyaan serupa yang lebih mendalam, "kemenangan" politik kaum santri bisa saja terjebak dalam pelanggengan dan pembenar status quo. Kesenjangan ekonomi-politik juga pengetahuan menjadi tak tersentuh. Janji keadilan dibiarkan sebatas bibir politisi dan penjaja kekuasaan. Ketidakadilan menjelma luka yang selalu ditutup-tutupi. Padahal, menurut Gus Dur, perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi.

Apa iya kita bakal hidup damai satu rumah, sementara yang satu mengisap yang lain? Sederhananya, "kemenangan" politik kaum santri ini paling tidak membawa serta aspirasi warga NU dan rakyat pada umumnya. Terutama mereka yang berada pada kondisi dilemahkan dan dikalahkan. Di luar semua itu, Selamat Hari Santri 2018!

HA. Muntaha Mansur santri Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Malang


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed