DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 22 Oktober 2018, 11:02 WIB

Kolom

Nasionalisme Santri Jilid Dua

Jamal Ma'mur Asmani - detikNews
Nasionalisme Santri Jilid Dua Peringatan hari santri di Banyuwangi (Foto: Istimewa)
Jakarta - Tanggal 22 Oktober ditetapkan Hari Santri Nasional. Hal ini disebabkan latar historis yang menginspirasi anak bangsa. Pada 22 Oktober 1945, eksponen utama santri KH. M. Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang mewajibkan kaum santri mengangkat senjata melawan penjajah. Resolusi jihad ini mengobarkan kaum santri untuk tampil di garda terdepan melawan kaum kolonial yang ingin merebut kemerdekaan yang diraih bangsa dan menjajah kembali Indonesia. Cinta Tanah Air yang sudah menyatu dalam jiwa menggerakkan kaum santri mengangkat senjata menuju Surabaya yang menjadi sasaran utama kaum kolonial untuk mencengkeramkan kekuatannya.

Nasionalisme yang inheren dalam jiwa para santri memanggilnya mendarmabaktikan hidup demi mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan para pahlawan negeri, termasuk para kiai mereka yang aktif dalam laskar Hizbullah dan Sabilillah. Perang dahsyat 10 Nopember 1945 yang sangat heroik adalah bukti kehebatan nasionalisme kaum santri dalam mempertahankan kemerdekaan.

Nasionalisme ini harus terus dikobarkan dalam jiwa para santri di tengah tantangan meningkatnya fundamentalisme dan radikalisme sekarang ini yang antinasionalisme. Menurut riset Kementerian Agama, bibit radikalisme sudah merambah ke anak-anak sekolah menengah atas yang lebih mengidolakan tokoh-tokoh seperti Bakhtiar Nashir dan Habib Riziq Syihab dan menginginkan tegaknya khilafah di Indonesia. Perguruan tinggi di Indonesia sudah banyak terserang virus radikalisme dengan berbagai macam variannya (Muhtarom, 2017).

Sejarah radikalisme dan fundamentalisme ini adalah gerakan politik Ikhwanul Muslimin di Mesir yang diinisiasi oleh Jamal Al-Banna yang masih mengedepankan cara-cara persaudaraan dan persatuan. Namun, pengikutnya melakukan tindakan brutal yang bertentangan dengan prinsip pemimpinnya dengan membunuh pejabat negara. Hal ini berujung kepada pembunuhan Jamal Al-Banna, dan gerakan Ikhwanul Muslimin dilarang di Mesir. Gerakan ini dilanjutkan oleh muridnya Sayyid Quthb yang mempunyai kitab tafsir Fi Dlilalil Qur'an. Akhirnya gerakan ini terus bermetamorfosis ke dalam banyak gerakan, termasuk di antaranya adalah Ansharud Daulah, Ansharut Tauhid, dan Jamaah Islamiyah yang doktrinnya semakin ekstrem dan radikal. Gerakan ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia (Said Aqil Siradj, 2018).

Dalam konteks Indonesia, politik identitas yang mengarah kepada radikalisme dan fundamentalisme semakin menemukan bentuknya ketika bersinggungan dengan simpul dan perebutan kekuasaan. Mereka akan memihak kepada salah satu kontestan pemilu yang memperjuangkan aspirasi politiknya. Meskipun mereka minoritas, namun soliditas dan solidaritas kelompok ini sangat kuat, sehingga mempunyai gema besar dalam perpolitikan Tanah Air.

Di sisi lain, banyak sekali politisi Tanah Air yang pragmatis dan oportunis untuk kepentingan jangka pendek. Dukungan politik menjadi kalkulasi utama, dibanding internalisasi nasionalisme dan patriotisme. Kemenangan politik diburu dengan menggunakan segala cara demi meraih kekuasaan. Realitas ini menyedihkan dan harus dilawan dengan gerakan-gerakan kebangsaan yang meneguhkan pluralitas, solidaritas, dan demokrasi substansial.

Di tengah meningkatnya tensi radikalisme dan fundamentalisme di negeri ini, maka santri harus terpanggil mengokohkan spirit nasionalisme jilid dua yang akan membawa bangsa ini menuju kebangkitan masa depan di berbagai aspek kehidupan. Nasionalisme jilid dua diwujudkan dalam beberapa kiprah nyata. Antara lain, pertama, menguatkan militansi ideologi ahlussunnah wal jamaah (aswaja) an-nahdliyyah yang bersendikan nilai-nilai kebangsaan. Toleransi dan moderasi yang menjadi karakter utama Aswaja An-Nahdliyyah sangat relevan dengan realitas multikultural bangsa Indonesia. Trilogi ukhuwwah islamiyah (persaudaraan antara sesama umat Islam), ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan antarsesama warga negara), dan ukhuwwah basyariyyah (persaudaraan antarsesama umat manusia) diejawantahkan dalam kehidupan sosial lintas sektoral sehingga terjadi harmoni sosial yang mengokohkan spirit Binneka Tunggal Ika.

Kedua, menyusun kurikulum kontra radikalisme yang bisa diaplikasikan sejak level dasar sampai perguruan tinggi. Kurikulum ini mutlak diperlukan supaya bangsa ini terhindar dari bahaya radikalisme yang banyak menggunakan lembaga pendidikan sebagai media utamanya. Nahdlatul Ulama, khususnya pesantren kaya terhadap khazanah keilmuan, namun miskin metodologi yang mampu mengolahnya menjadi rumusan efektif-aplikatif dalam bentuk kurikulum. Sudah saatnya ilmuwan santri menyusun kurikulum yang bisa diterapkan secara berjenjang dan sistematis untuk membangun pemahaman kebangsaan dan kontra radikalisme.

Ketiga, mengembangkan kemandirian umat. Aspek ekonomi sangat penting diperkuat untuk menggapai fondasi ekonomi yang kuat menuju kemandirian umat. Ketergantungan ekonomi membuat umat mudah dieksploitasi kepentingan sesaat yang mengorbankan kepentingan kolektif dan jangka panjang. Kaum pemodal melihat celah ini sehingga sering melakukan manuver politik yang membahayakan persatuan bangsa demi meraup keuntungan individu dan kelompok.

Keempat, soliditas antartokoh digalakkan supaya tidak mudah terprovokasi dan diagitasi pihak ketiga yang ingin memecah belah bangsa dengan statement yang memecah belah antarkelompok. Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi kaum santri, dan Muhammadiyah adalah dua gerbong utama Islam moderat yang harus memberikan contoh yang baik dalam menggalang soliditas yang akan diikuti kelompok sipil lainnya.

Kelima, menguatkan kerja sama sinergis antarseluruh elemen bangsa, khususnya antara santri dengan TNI-Polri yang sudah mendeklarasikan sebagai pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Binneka Tunggal Ika sebagai empat pilar negara yang sangat fundamental. Selama keduanya berada di jalur yang benar, maka bahaya radikalisme bisa eliminasi. Lima langkah ini mutlak diperlukan untuk meneguhkan nasionalisme jilid dua kaum santri di tengah bahaya radikalisme dan fundamentalisme era sekarang.

Jamal Ma'mur Asmani Wakil Ketua PCNU Pati, Direktur Lembaga Studi Kitab Kuning (LESKA), alumnus PPWK PBNU

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed