DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 19 Oktober 2018, 18:40 WIB

Kolom Kalis

Abah Makarim dan Gotong Royong Toleransi

Kalis Mardiasih - detikNews
Abah Makarim dan Gotong Royong Toleransi Kalis Mardiasih (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Sudah 20 tahun setelah kerusuhan Kupang 1998. Sejumlah 15 masjid, musala, dan ratusan rumah pernah rusak disebabkan embusan desas-desus ketakutan kepada para pendatang muslim. Selepas konflik, manusia selalu belajar bahwa kebaikan dan keburukan bukan milik agama tertentu, melainkan milik semua manusia. Masjid dan rumah yang terbakar bisa diperbaiki dan dibangun kembali, tapi sisa trauma dan saling curiga perlu waktu lebih lama. Lebih-lebih, mencegah sentimen curiga agar tidak terwaris kepada bayi-bayi yang harus memandang dunia dengan secerah-cerahnya.

Di kota Kupang, dengan pemandangan Pantai Lasiana yang membiru dari kejauhan, saya berjumpa dengan Abah Abdulkadir Makarim. Ia Ketua MUI NTT. Sosok yang hangat sekali, barangkali sebab pengalaman lebih dari tiga puluh tahun menjadi tokoh Islam dan aktivis. Sebagai tokoh agama, ia tak takut dipukuli atau bahkan terbunuh. Tapi, jika terjadi keributan dan permusuhan yang meminta korban orang banyak, ia tak mau. Itu sebabnya ia memilih menjaga kerukunan dan menjaga harmoni dibanding sekadar hasrat beragama yang sempit.

Ketika Jakarta ribut karena isu agama, Abah Makarim memastikan Kupang tidak ikut ribut. Spanduk eskalasi keributan dari Jakarta tak bisa dipasang di Kupang. Penceramah agama yang berusaha mengirim keributan ke daerah tak bisa dapat panggung di Kupang. Kepercayaan sebagai muslim itu mutlak, tapi muslim dengan realitas keseharian, baiknya memilih jadi muslim yang menyenangkan. Meskipun muslim jumlahnya kecil di Kupang, Abah ingin orang Kupang jadi muslim yang tak menakuti masyarakat yang hidup berdampingan.

Toleransi yang harusnya biasa-biasa saja kini perlu denormalisasi. Seperti ada pihak-pihak yang sengaja menguji ambisi dan kekuatan dengan mengoyak ikatan yang sudah rapi. Toleransi seperti tak cukup jadi kurikulum, ia bahkan jadi sesuatu yang mesti dipastikan dengan tanda centang pada tiap-tiap alat ukurnya.

Saya terpesona ketika Abah Makarim berujar, "Anggap gereja itu milik muslim. Anggap masjid juga milik umat Kristen." Gereja dan masjid dalam kalimat Abah lebih dari rumah ibadah, melainkan rumah tempat pulang. Saling menjaga rumah tetangga, juga berarti menjaga rumah kita sendiri yang artinya menjaga kehidupan bersama.

Orang-orang yang punya pengaruh di depan publik sudah seharusnya toleran. Itu pakem yang tak bisa diganggu gugat. Seorang tokoh selalu menjadi tempat bergantung dan tempat mencari rasa aman. Ia harusnya lebih dari seorang yang berilmu, melainkan orangtua untuk semua orang. Tokoh itu mestinya tak hanya ustaz, pendeta, uskup, bhante, tapi juga guru di sekolah, pimpinan partai politik, pemilik media, ketua paguyuban, hingga ketua RT bahkan tukang ojek dan sopir taksi online.

Kok sopir ojek? Ya. Ketika berkunjung ke satu daerah di Sumatera, saya bermaksud pergi ke sebuah restoran es durian. Tentu saya mendapat rekomendasi dari testimoni situs kuliner untuk mengunjunginya. Tak disangka, bapak tukang ojek sedikit protes pada pilihan restoran itu. Konon, restoran itu ada di daerah Pecinan. Kerudung di kepala yang menyatakan identitas kemusliman, membuat bapak tukang ojek merasa berhak memberi saran agar saya memilih restoran di ruas jalan yang lain.

Demikian pula dengan sopir taksi online yang sepanjang jalan menyetel suara murotal Al Quran sambil menyajikan data-data yang ia dapat dari sebuah grup Whatsapp. Data itu berupa asumsi-asumsi mengerikan tentang kepemimpinan yang anti-Islam. Ketika saya menyorongkan uang untuk membayar, ia pun sempat memberikan kode pilihan presiden lewat gerakan tangan.

Kepada bapak tukang ojek maupun sopir taksi online itu, saya hanya bisa manggut-manggut sebab mereka yang mengendalikan stir. Saya urung membantah. Takut dikerjain di jalan asing, atau minimal ia jadi seenak hati membawa motor. Itu gambaran relasi kuasa.

Itulah mengapa, laporan soal guru cenderung intoleran yang dirilis oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah boleh dianggap penting. Metode pembelajaran tradisional menempatkan guru cenderung dalam posisi sumber pengetahuan tunggal. Guru berceramah di depan kelas dan seringkali lupa memberi kesempatan siswa buat bertanya. Pertanyaan kritis seringkali tak terjawab. Pertanyaan menyinggung seringkali justru dihukum. Guru adalah pihak dengan kuasa penuh di dalam kelas. Siswa adalah pengikut yang terbebani dengan standar moralitas yang seringkali jadi lebih penting dibanding kapasitas lain yang ia miliki.

Belum lama, ada seorang dosen Jurusan Seni Rupa Murni yang mengharamkan menggambar makhluk hidup di kelas. Sudah tak mau mengajar teknik menggambar, ia malah rajin ceramah surga-neraka. Makhluk dosen begini tentu cukup merepotkan. Kalau ia tak lagi mau menggambar, silakan saja. Tapi, mahasiswa di kelas kan potensi dan seleranya bermacam-macam. Toh, dosen dibayar untuk mengajar semuanya. Seharusnya ia pamit saja dari institusi jika daripada bekerja tak sepenuh hati.

Untung saja, mahasiswa punya keberanian untuk protes. Bagaimana kalau kejadiannya ada di sekolah TK dan SD? Lebih dari sekali saya menjumpai bocah TK yang ketakutan bergaul dengan teman beda iman. Konon, guru sekolah yang mengajari makna "kafir" sebagai kelompok yang bertentangan dengan dirinya. Salah satu hasil penelitian dari PPIM UIN menyatakan, 21% guru tidak setuju tetangga yang berbeda agama mengadakan acara keagamaan di lingkungan tempat tinggal mereka. Seandainya keyakinan begini masuk ke dalam kelas, tentu guru diragukan bisa adil kepada murid dengan identitas yang beragam.

Ruang belajar anak-anak harus lapang dari prasangka. Intoleransi sementara memang berupa kecenderungan sikap. Kecenderungan menjadi kecenderungan semata ketika sendirian, tetapi dapat berubah jadi tindakan ketika bertemu banyak suara. Pembenaran dilegitimasi sebagai kebenaran dalam arus kerumunan.

Jonathan Haidt dan Greg Lukianoff menulis esai How to Play Our Way to a Better Democracy yang yakin kalau tempat terbaik untuk berdemokrasi adalah taman bermain anak-anak.

Ketika bermain bola atau bermain petak umpet, anak-anak bersolidaritas sosial dengan baik, belajar berkompromi, memberi penghargaan pada semua nilai, dan punya kemauan untuk berbaur dengan mereka yang berbeda pendapat.

Demokrasi orang dewasa justru sulit dipamerkan di serikat, di parlemen, dan di tubuh partai, sebab orang dewasa tak ingin lagi bermain-main. Orang dewasa ingin memenangkan pertarungan, tak peduli cara-cara telah terlampau banal.

Kalis Mardiasih menulis opini dan menerjemah. Aktif sebagai periset dan tim media kreatif Jaringan Nasional Gusdurian dalam menyampaikan pesan-pesan toleransi dan kampanye #IndonesiaRumahBersama. Dapat disapa lewat @mardiasih


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed