DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 19 Oktober 2018, 15:20 WIB

Kolom

Prospek Meikarta dan Nasib Konsumen

Ilham M. Wijaya - detikNews
Prospek Meikarta dan Nasib Konsumen Ilustrasi: Andhika Akbarayansyah
Jakarta -

Megaproyek Meikarta menyedot perhatian banyak pihak, terakhir kasus suap terjadi antara pejabat Lippo Group dengan pemerintah Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengimbau agar konsumen menunda pembelian produk yang dijual Lippo Grup tersebut, karena diduga belum melengkapi perizinan.

Di saat banyak pihak mengkhawatirkan Meikarta, pembangunan tetap jalan, penjualannya juga masih diminati pasar. Sebetulnya, apa yang dilakukan Meikarta secara bisnis tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh perusahaan properti lainnya. Namun, hebatnya Lippo melakukan terobosan dari sisi permodalan dan memangkas biaya hingga mereka bisa menjual unit dengan harga di bawah pasaran.

Sebetulnya kekhawatiran banyak pihak terkait proyek Meikarta memang cukup beralasan, mengingat tensi politik akhir-akhir ini cukup memanas. Namun, tetap duduk perkaranya mesti dilihat secara proporsional. Terutama melihat prospek bisnis Meikarta ke depan yang menyangkut proses perizinan pengembangan kota baru, dan juga mengenai nasib konsumen mengingat mereka merupakan pihak yang harus mendapatkan keamanan investasi.

Dalam proses perizinan suatu proyek properti skala besar, perizinan tentunya akan bertahap-tahap dan perencanaan proyeknya pun tidak akan sembarangan. Biasanya proses perencanaan dan pengadaan tanah dilakukan jauh-jauh hari, bisa sampai 3-7 tahun sebelumnya.

Launching Meikarta pada Mei 2017 yang lalu tentunya sudah memperhitungkan banyak hal termasuk pertanyaan soal perizinan. Biasanya jawaban dari developer sangat sederhana bahwa izin sudah dikantongi. Namun, detail perizinan apa, konsumen tidak memahami. Karena banyak sekali jenis perizinan yang harus dilengkapi.

Jika developer sudah melakukan penjualan atau disebut pre-selling dengan metoda nomor urut penjualan (NUP), biasanya hanya mengantongi izin pada level izin lokasi dan izin mendirikan bangunan. Selebihnya, untuk sertifikat laik fungsi dan pertelaan, itu pasti belum selesai mengingat prosesnya memang sangat panjang.

Pertanyaannya, apakah dengan izin tersebut dari sisi legal perizinan developer boleh melakukan penjualan? Dari sisi hukum bisnis, selama konsumen menerima kondisi apa pun, sebetulnya penjualan bisa berjalan. Meskipun model transaksi seperti ini sangat berisiko bagi konsumen.

Sebaiknya developer di awal sudah memiliki misi untuk menjelaskan secara detail menyangkut perizinan proyek. Konsumen tidak hanya diming-imingi gimmick marketing yang menggiurkan. Jadi, seolah-olah konsumen hanya diberikan janji manis dan dibuat tidak mengerti akan proses perizinannya.

Lantas, bagaimana prospek bisnis Meikarta ke depan? Secara aspek teknis prospek bisnisnya tidak akan terganggu secara signifikan, mengingat kasus suap itu hanya berada di level individu, bukan korporasi. Dari sisi bisnis properti pun lokasi tersebut akan menjadi lokasi primadona di mana akses kereta cepat dan double track Jalan Tol Cikampek-Jakarta akan memberikan efek domino terhadap Meikarta di kemudian hari. Dari sisi isu negatif pun Lippo akan mudah melakukan banyak cara men-counter opini dengan kekuatan media mereka.

Sedangkan, terkait nasib konsumen Meikarta yang sudah membeli sebetulnya tidak akan terjadi apa-apa selama pihak Lippo melakukan langkah-langkah positif, misalnya dengan cara meyakinkan konsumen bahwa mereka akan membangun tepat waktu. Atau, malah jika pihak Lippo berani memberikan gimmick potongan cicilan bagi konsumen, itu akan meningkatkan kepercayaan konsumen kembali.

Problemnya, untuk target konsumen Meikarta yang masih menimang invetasi di kawasan skala besar tersebut sekarang ini dilematis melihat kisruh Meikarta yang tidak pernah selesai dari masalah. Tentunya mereka akan menunggu, karena mereka ragu dan kepercayaannya terhadap Lippo Group semakin memudar.

Lain soal kalau ternyata Meikarta tidak diberikan izin, disetop mendadak oleh pemerintah, proyek ini akan terhenti dan jelas akan merugikan konsumen. Tetapi, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah mengingat secara hukum bisnis Meikarta sudah mengantongi izin awal. Ada aspek prosedural yang telah dilakukan, dengan terbukti adanya pembangunan tower-tower dan lainnya. Sangat tidak mungkin jika Meikarta berani membangun tanpa izin satu pun yang dikantongi. Tetapi, semua bisa saja terjadi --yang memegang otoritas adalah pemerintah.

Sebagai pelajaran, dari awal seharusnya pemerintah daerah yang memiliki otoritas perizinan memiliki perencanaan zonasi tata ruang yang bervisi sosial. Sehingga, setiap pengembangan skala besar ada skema sosial yang bermanfaat bagi daerah tersebut. Misalnya dari sisi perencanaan desain, kota baru yang ideal memiliki public space yang luas, tidak ada batas antara hunian mahal dan murah, serta memiliki kearifan lokal yang tinggi. Jika bisa dikombinasikan, maka kawasan tersebut akan menjadi tertata rapi dan bernilai.

Supaya tidak terjadi persoalan yang lebih besar terutama menyangkut isu sosial-politik, sebaiknya Meikarta menjelaskan sejelas-jelasnya seluruh aktivitas perizinan dan pembiayaan proyek tersebut kepada publik. Begitu juga pemerintah daerah perlu terlibat dalam perencanaan zonasi yang bervisi sosial.

Ilham M. Wijaya permerhati perumahan dan permukiman




(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed