DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 19 Oktober 2018, 14:40 WIB

Kolom

Skandal Meikarta dan Fenomena "State Capture"

Nurrochman - detikNews
Skandal Meikarta dan Fenomena State Capture Ilustrasi: Fuad Hasyim/detikcom
Jakarta - Daftar pejabat daerah pemakai rompi oranye dipastikan bertambah panjang pasca ditetapkannya Neneng Hasanah Yasin sebagai tahanan KPK. Selasa, 16 Oktober lalu Bupati Bekasi itu resmi menyandang status tersangka KPK atas dugaan menerima suap pemberian izin pembangunan Meikarta.

Bersamanya, turut dicokok bos Lippo Group Billy Sindoro, pegawai dan konsultan Lippo Group, serta sejumlah kepala dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Total ada sembilan tersangka dalam skandal suap proyek Meikarta ini.

Neneng hanyalah satu di antara sekian banyak kepala daerah yang terjerembab ke dalam kubangan perilaku korup. Di tahun ini saja, sudah 20 kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Jika dicermati, pola korupsi yang dilakukan para pejabat daerah tersebut memiliki kesamaan. Mereka umumnya menerima suap dari kalangan swasta sebagai semacam imbal jasa atas pemberian izin usaha, izin pengelolaan sumber daya alam, izin pembangunan, atau pemenangan tender proyek.

Aktivitas suap itu biasanya melibatkan pejabat eksekutif sebagai penerima suap, birokrat-PNS sebagai perantara, dan pihak swasta sebagai pemberi suap. Jenis korupsi inilah yang disebut sebagai state capture. Istilah ini pertama kali dipakai oleh World Bank pada tahun 2000 untuk mendeskripsikan situasi di kawasan Asia Tengah yang tengah mengalami masa transisi pascalepas dari komunisme Uni Soviet.

State capture adalah kondisi di mana kekuatan privat-swasta secara signifikan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah agar menguntungkan kepentingan pihak tertentu. State capture tidak lain merupakan sebuah aktivitas mengkooptasi, mengintervensi, dan mendominasi kebijakan negara melalui suap dan tekanan.

Catatan Buruk

Robin Renwick dalam buku How to Steal a Country mencirikan state capture ke dalam tiga praktik. Pertama, pemberian suap pada pejabat publik atau pengambil keputusan untuk mempengaruhi proses pembuatan aturan dan undang-undang. Kedua, menekan pejabat publik atau pembuat kebijakan tanpa harus memberikan sogokan. Hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh elite politik atau orang-orang yang memiliki kedekatan dengan elit politik. Ketiga, korupsi administratif, yakni pemberian suap pada pejabat, birokrat atau penegak hukum agar tidak melaksanakan aturan sebagaimana mestinya.

Dalam laporan bertajuk Business Environment and Enterprise Performance yang dirilis World Bank (2010) disebutkan bahwa praktik state capture marak terjadi di negara miskin dan berkembang. Rendahnya integritas pejabat publik dan kacaunya rantai birokrasi negara-negara miskin dan berkembang ditengarai menjadi lahan subur bagi berkembangbiaknya persekongkolan antara pengusaha nakal, politisi, serta birokrat korup.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki catatan buruk mengenai praktik state capture. Praktik korupsi yang melibatkan elite politik dan elite pemilik modal ini bahkan sudah terjadi sejak era Orde Baru. Bradley R. Simpson dalam buku Economist With Guns mendedahkan bagaimana pembangunan di era Orde Baru digerakkan oleh persekutuan antara elite politik, pengusaha, dan militer.

Di era Orde Baru, nyaris tidak ada pemain bisnis besar yang tidak memiliki afiliasi dengan lingkaran Cendana. Di satu sisi, praktik persekongkolan antara negara dengan elite kapital yang terjadi di era Soeharto itu telah menjadi penopang utama dari pertumbuhan ekonomi.

Namun, di sisi lain praktik busuk yang melibatkan negara dan segelintir pemilik modal itu telah menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebar. Praktik state capture menutup kemungkinan bagi pihak yang tidak memiliki kedekatan dengan penguasa untuk mengakses sumber-sumber ekonomi.

Praktik state capture di era Orde Baru juga telah melahirkan semacam pandangan bahwa persekongkolan elite politik dan elite pemilik modal adalah hal yang lumrah. Hal inilah yang membuat masyarakat cenderung permisif pada fenomena korupsi dalam berbagai macam bentuknya.

Ancaman Serius

Reformasi 1998 yang salah satu agendanya adalah menghapus praktik state capture agaknya belum sepenuhnya berhasil. Seperti kita lihat, dua dasawarsa sejak Reformasi bergulir, praktik state capture justru tumbuh kian subur dan berevolusi sedemikian rupa.

Tidak hanya di level pusat, state capture kini merambah pula ke level politik-birokrasi daerah. Diterapkannya sistem otonomi daerah dan sistem pemilihan kepala daerah langsung diyakini menyumbang andil pada maraknya praktik state capture di level lokal-daerah.

Di bidang ekonomi, sistem otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah mengelola sumber daya alam dan aset ekonominya secara mandiri tanpa intervensi pemerintah pusat. Sementara di bidang politik, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memungkinkan bagi siapa pun, terutama yang memiliki modal sosial dan finansial untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik lokal.

Situasi ini mendorong terjadinya persekongkolan terlarang antara elite politik daerah dengan elite pemilik modal. Menjadi wajar jika menjelang pemilihan kepala daerah langsung, transaksi korupsi state capture marak terjadi. Di daerah-daerah yang dikenal akan kekayaan alamnya, izin tambang dan perkebunan diobral oleh para kepala daerahnya yang berniat mencalonkan kembali.

Di satu sisi, elite politik mendapat logistik segar untuk membiayai ongkos politik (dan tentunya juga gaya hidup hedonistiknya). Di sisi lain, para mafia ekonomi bisa dengan leluasa menguasai sumber-sumber kekayaan dan aset bangsa yang sebenarnya milik seluruh warga negara. Sementara, rakyat kecil dipaksa berada di pinggir menjadi penonton.

Langgengnya praktik lancung state capture dilatari oleh setidaknya dua faktor. Pertama, faktor kultural, yakni masih tertancap kuatnya budaya feodalisme-patrimonialisme di masyarakat. Dalam relasi feodal-patrimonial, hubunga antara elite politik dan masyarakat cenderung bersifat asimetris, untuk juga mengatakan hierarkis. Elite politik direpresentasikan sebagai pemegang kekuasaan dan pengambil kebijakan.

Sebaliknya, rakyat diposisikan melulu sebagai objek kekuasaan dan kebijakan yang bersifat pasif. Sebagai patron, elite politik berhak mendominasi sumber daya politik-ekonomi. Sementara, masyarakat diposisikan sebagai klien yang harus memberikan imbalan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi-politik tersebut. Tidak mengherankan jika para pengusaha memberikan upeti kepada kepala daerah untuk mendapatkan izin usaha, izin pembangunan atau memenangkan tender proyek tertentu.

Faktor kedua ialah lemahnya kontrol sosial-politik yang idealnya dimainkan oleh masyarakat sipil (civil society). Etos civil society adalah menjadi penyeimbang dan bersikap kritis pada pemegang kekuasaan. Gejala yang tampak belakangan ini adalah hilangnya etos civil society karena runcingnya polarisasi politik di tengah masyarakat. Publik kadung terbelah ke dalam fanatisme kubu-kubuan yang tidak hanya melunturkan kritisisme, namun juga melemahkan nalar pikir objektif.

Hilangnya etos civil society sebagai kekuatan penyeimbang adalah ancaman serius. Seperti kita tahu, bentuk negara ini adalah republik (res publica). Konsekuensinya adalah, terlepas dari afiliasi dan ideologi politik, kita semua memiliki kewajiban yang sama untuk bersikap kritis terhadap penguasa. Sikap kritis non-partisan itu akan menjadi semacam ikhtiar kecil untuk memutus lingkaran setan state capture.

Nurrochman mahasiswa S3 UIN Sunan Kalijaga


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed