DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 10 Oktober 2018, 14:10 WIB

Kolom

"Criminal Justice System" dalam Kasus Ratna Sarumpaet

Nizar Kherid - detikNews
Criminal Justice System dalam Kasus Ratna Sarumpaet Ratna Sarumpaet (Foto: Kanavino Ahmad Rizqo)
Jakarta -

Kasus hoaks yang dibuat Ratna Sarumpaet menyita perhatian publik. Rentetan peristiwa tersaji rapi mulai beredar foto muka Ratna menderita luka lebam, kecaman dari calon presiden Prabowo Subianto kepada pelaku penganiaya, hingga pengakuan dosa bahwa dirinya berbohong dari pemukulan sejumlah orang di Bandung pada 21 September. Semua kebohongan tersebut patah di tangan penyidik Polda Metro Jaya yang menyatakan lebam di wajah aktivis pembela Marsinah itu merupakan dampak dari operasi sedot lemak di sebuah rumah sakit kecantikan di kawasan Jakarta Pusat.

Kasus ini sudah masuk ke ranah hukum pidana. Ratna pun menyandang status tersangka. Elite politik sibuk perang opini sehingga masyarakat pun ikut terbelah. Sebuah hal yang sebenarnya wajar di era keterbukaan. Namun, di sisi lain kasus ini menjadi bom waktu karena melibatkan emosi publik dengan bumbu politik 2019.

Mengingat sudah masuk di ranah pidana, pendekatan "reformis" dalam penyelesaian kasus ekstra sensitif ini perlu dilakukan. Adalah Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana yang sering dipakai dalam perspektif hukum pidana modern. Teori yang lahir dari Amerika Serikat ini juga sering diterapkan dalam berbagai kasus besar karena efektivitasnya menyederhanakan sistem penegakan hukum.

Mengutip dari Black Law Dictionary, Criminal Justice System adalah "the network of court and tribunals which deal with criminal law and it's enforcement." Definisi ini melingkupi jaringan atau koordinasi antarlembaga peradilan maupun pada fungsi penegakan hukum. Dalam teori ini Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan terikat sebuah sistem yang memiliki kesamaan sudut pandang sehingga memudahkan proses persidangan.

Dalam skala lebih luas, Criminal Justice System (CJS) bisa menguji kadar keadilan sebuah norma hukum, apakah bisa diterapkan seutuhnya atau hanya memenuhi sebagian unsur pemidanaan. Di sinilah peran ketiga lembaga penegak hukum agar tidak tercerai berai dan tidak berjalan sendiri. Pakar hukum pidana Muladi berpendapat, Criminal Justice System merupakan jaringan penegakan hukum yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana atau hukum acara pidana. Menurutnya, CJS harus dilihat dalam konteks sosial agar tidak hanya fokus pada unsur kepastian hukum, namun juga keadilan yang bisa diterima semua pihak.

Lilik Mulyadi dalam bukunya Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (2007) mengungkap bahwa Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem. Sistem ini merupakan cikal bakal lahirnya Criminal Justice System yang diterapkan di era 1960-an sebagai respons peningkatan kriminalitas yang disebabkan krisis kepercayaan dan ketidakpuasan kepada institusi penegak hukum terutama kepolisian.

Criminal Justice System terus berkembang sebagai modernisasi peradilan pidana, dan sistem ini efektif diterapkan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK). KPK sebagai lembaga penegak hukum yang lahir pada 2002 mampu bergerak cepat membongkar sebuah kasus korupsi hingga menyeret para pihak, siapapun pihaknya. Sistem CJS yang diterapkan KPK mampu menyingkirkan eksklusivisme lembaga penegak hukum yang seringkali menghambat sebuah kasus. CJS juga memudahkan KPK membongkar kasus apakah menggunakan pola pencucian uang ataupun pola penyuapan.

Kasus Ratna Sarumpaet secara substansi bukan kasus luar biasa, bukan pula kasus besar dengan ancaman pidananya puluhan tahun atau bahkan ancaman hukuman mati. Namun, harus diakui perhatian masyarakat melihat drama Ratna seperti melihat kasus besar dengan keterlibatan para elite politik. Seakan kasus ini tidak dilihat klausul deliknya, yakni penyebaran berita bohong sesuai Undang-Undang ITE dengan pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Setidaknya kasus Ratna bisa menggunakan pola CJS agar meredam sejuta opini yang dilontarkan kedua kubu. Memang harus diakui belum genap sepekan berlalu berbagai spekulasi cenderung menguatkan unsur politik dibanding murni pidana. Pihak koalisi menilai ada skenario politik yang tidak lagi menggunakan agama sebagai propaganda, dan beralih menggunakan tema besar "kekerasan terhadap perempuan." Ini terbukti dengan narasi Prabowo di hadapan media meskipun tanpa bukti hukum dan hanya bermodal pengakuan sang pelaku sandiwara.

Pihak oposisi membantah menyusun skenario politik. Oposisi mengaku tidak tahu-menahu adanya kebohongan terstruktur. Mereka hanya terdorong empati sesama manusia. Sebaliknya, mereka menuduh pemerintah menggunakan perangkat intelijen dan penegak hukum untuk membunuh karakter oposisi. Para elite kedua kubu menggunakan ruang publik sebagai medan pertempuran. Sebuah potret yang mencoreng demokrasi karena seharusnya ruang publik diisi dengan pendidikan politik sesuai amanat Undang-Undang Partai Politik.

Menelusuri Motif

Polisi bisa menggunakan pendekatan CJS untuk menelusuri motif dan siapa saja yang terlibat di balik kasus ini. Penahanan selama 20 hari memang dapurnya Kepolisian sebelum P21 atau diserahkan ke ranah Jaksa. Tetapi, Polda Metro Jaya sangat mungkin jika langsung menggandeng Kejaksaan meski sifatnya monitoring. Pola monitoring dari Kejaksaan di level penyidikan bisa efektif membedah kasus apakah kebohongan ini sistematis atau memang ulah seorang Ratna Sarumpaet.

Demikian halnya terkait motif, Kepolisian dan Kejaksaan bisa sejak dini mengungkap apa yang hendak dicapai dari motif ini dan ke mana tujuannya. Pengungkapan motif sangat penting agar tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan mengingat efek kasus ini bisa terjadi gesekan antarpendukung.

Pendekatan seperti ini adalah contoh mekanisme kerja dalam sebuah Criminal Justice System. Sebuah sistem peradilan pidana yang menguatkan fungsi koordinasi masing-masing lembaga penegak hukum sejak awal penanganan kasus. Nantinya, di hadapan hakim bukti-bukti yang dibawa dan kesaksian yang dihadirkan akan terlihat berbobot.

Saat ini bola berada di Kepolisian. Polisi bisa menunjukkan profesionalisme sebagai lembaga penegak hukum sekaligus pengayom masyarakat di tahun politik. Jangan sampai kasus Ratna dengan segala intrik politik membuat bangsa ini berjalan mundur dan terjebak polarisasi seperti Pilkada DKI Jakarta 2016 lalu. Energi yang terbuang sangat percuma karena tidak produktif sama sekali.

Keberanian polisi untuk menggandeng jaksa melakukan monitoring sejak dini dan fungsi Kejaksaan yang harus mendalami motifnya sangat penting, karena secara tidak langsung institusi penegak hukum didukung semua elite politik dan kedua kubu peserta Pilpres 2019. Para kontestan politik sudah menandatangani kesepakatan moral melawan kampanye hoax dan segala macam penyakit demokrasi saat deklarasi kampanye damai 23 September lalu. Artinya, dukungan saat deklarasi damai adalah energi Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan agar memberi keadilan dengan konsep Criminal Justice System.

Hanya dengan jalur hukum yang fair dan terbuka, semua pihak akan menerima hasil dari proses hukum. Seperti halnya KPK, penegakan hukum yang mereka bangun dengan konsep CJS mampu memberi kepercayaan tinggi di mata publik dan demokrasi.

Nizar Kherid mahasiswa Magister Hukum Undip, peneliti hukum dan konstitusi

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed