DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 09 Oktober 2018, 11:30 WIB

Kolom

Beras: Impor atau Tidak?

Dwi Ardian - detikNews
Beras: Impor atau Tidak? Foto: Moehammad Bakrie/detikcom
Jakarta - Klaim swasembada beras oleh Kementerian Pertanian (Kementan) tidak cukup ampuh menghentikan impor oleh pemerintah. Surplus beras dan kecenderungan peningkatan produksi menurut data Mentan kembali tidak diacuhkan oleh pemerintah. Sejumlah capaian, yang disampaikan oleh Mentan dianggap angin lalu dan disangsikan kevalidan datanya.

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan (Mendag) memastikan akan kembali melakukan impor untuk melengkapi impor beras sebesar 2 juta ton pada tahun ini. Meskipun hal itu ditolak berbagai kalangan termasuk Kepala Bulog. Menurut Mendag, impor tetap akan dilanjutkan sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB).

Hingga Juni 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras telah mencapai 865.519 ton. Berarti masih ada lebih dari 1 juta ton beras yang belum didatangkan ke dalam negeri.

Di sisi lain, Kementan telah mengeluarkan data melalui web resminnya bahwa produksi padi sebesar 81,3 juta ton gabah kering giling pada 2017 atau 46,3 juta ton beras (konversi 0,57). Dengan angka itu berarti ada surplus 16,6 juta ton beras karena konsumsi beras pada waktu yang sama sebesar 29,07 juta ton (oleh 260 juta penduduk).

Yang terbaru Mentan menjamin bahwa beras akan tercukupi hingga Januari 2019, bahkan diperkirakan surplus sebesar 400 ribu ton.

Gejolak permasalahan beras yang selalu berulang ini menjadi tanda tanya bagi kita, kira-kira di mana letak permasalahan beras di negara kita? Tentu saja itu harus diarahkan kepada dua lembaga penghasil data tersebut yakni Kementan dan BPS. Kementan melakukan pengumpulan luas baku lahan, luas panen, serta mengukur produktivitas padi yang jumlah sampelnya 50 persen berbanding 50 persen antara petugas pertanian dan petugas BPS. Kalau mau dipersentasekan, sekira 75 persen dilaksanakan Kementan, dan 25 persen dilaksanakan oleh BPS (termasuk bagian publisitas data).

Metode klasik berupa eye estimate, pendekatan banyaknya benih yang dipakai, serta blok pengairan sawah untuk menghitung luas panen dianggap tidak bisa dipertanggungjawabkan secara statistik. Hasil yang diperoleh akan cenderung over estimate apalagi kalau itu ditambah tekanan harus "kejar target". Sehingga, ada kesan dari berbagai kalangan bahwa data akan cenderung "ditingkatkan" sesuai target lembaga karena pengumpulan datanya tidak independen. Sebuah anggapan berbau tuduhan yang memang tetap harus dibuktikan kebenarannya.

Memang bagi pemerintah pasti akan menjadi pukulan yang sangat telak kalau swasembada tidak bisa dipenuhi padahal program nasional yang menggelontorkan banyak anggaran sudah sangat intens dilakukan, seperti upaya khusus (upsus) yang melibatkan TNI, asuransi petani, pengadaan alat dan mesin pertanian, subsidi pupuk, serta pendampingan bagi para petani. Untuk tahun ini pemerintah menganggarkan untuk Kementan dana yang cukup fantastis yakni sekitar Rp 32.7 triliun.

Jika kita memperhatikan data bersama yang di-publish terakhir oleh BPS pada 2015 ada tren kenaikan produksi beras yang cukup besar yakni 54,15 juta ton pada 2005 menjadi 75,40 juta ton pada 2015. Berarti bahwa kenaikan yang besar adalah luas panen. Inilah yang memicu produksi beras yang seakan besar sekali. Benar saja, menurut data yang sama 11,84 juta hektar luas panen pada 2005 menjadi 14,12 juta hektar pada 2015. Atau, 7,74 juta hektar luas baku lahan pada 2005 menjadi 8,09 juta hektar luas baku lahan pada 2015.

Pertanyaannya, dari mana luas baku lahan sebesar 0,35 juta hektar dalam kurun waktu tersebut, padahal kenyataannya di lapangan adalah ada tren pemukiman warga dan alih fungsi lahan kian meningkat? Tidak pernah kita mendengar berita ada pemukiman menjadi lahan sawah, tetapi lahan sawah jadi pemukiman sangat banyak.

Kalau kita mengamati luas panen dibandingkan luas baku lahan (setelah dikurangi luas sawah tadah hujan yang sekali setahun ditanami sebesar 1,4 juta hektar) berarti ada sebanyak 2 sampai 3 kali ditanami pada sawah yang sama dalam setahun. Artinya, seakan-akan lahan ditanami padi 2 sampai 3 kali padahal sawah masih harus berbagi dengan jagung yang di waktu yang sama juga diklaim produksinya surplus 1,6 juta ton pada 2015. Nyatanya, pada tahun tersebut juga ada impor 3,5 juta ton jagung.

BPS sendiri sejak 2016 secara resmi tidak melakukan rilis data pangan (utamanya beras) karena sedang melakukan uji coba metode baru. Desakan Forum Masyarakat Statistik (FMS) serta didukung Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menginginkan ada metode yang bisa menjawab keganjilan data pangan kita.

Metode Baru

Kerangka Sampel Area (KSA) dianggap cocok untuk menggantikan metode penghitungan luas panen klasik sejak 1973 oleh Kementan. KSA merupakan kumpulan sampel area (segmen) dengan ukuran tertentu dalam suatu wilayah administrasi yang mewakili suatu populasi (areal pertanian/sawah). Survei dilakukan langsung terhadap objek di sampel segmen dan bertujuan untuk mengestimasi luasan atau produksi pertanian dengan ekstrapolasi dari sampel ke populasi dalam periode yang relatif pendek (rapid estimate).

Bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), BPS telah selesai melakukan uji coba di beberapa daerah Pulau Jawa pada 2017 dan mulai melaksanakan di seluruh daerah di Indonesia sejak Januari 2018, tinggal menunggu waktu untuk melakukan rilis data. Tidak sempurna memang, tetapi cara ini cukup akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memotret luas baku lahan (serta luas panen) melalui citra satelit dibantu teknologi android yang telah dimiliki oleh setiap petugas BPS.

Melalui uji coba KSA di Indramayu dan Garut pada periode Maret-Desember 2016 misalnya, ada perbedaan cukup signifikan antara hasil KSA dan cara klasik oleh petugas pertanian. Di Indramayu luas panen dengan KSA 183.000 hektar, sedangkan menurut metode klasik (SP-Padi) sebesar 201.200 hektar. Itu berarti ada over sekitar 9,96 persen. Di Garut, luas panen metode KSA 55.100 hektar, berbanding 110.200 hektar dengan metode klasik. Berarti bahwa ada selisih yang hampir 100 persen. Luar biasa.

Dengan data beras yang tidak jelas siapa penanggung jawab utama dan memiliki "power" untuk mempertahankan datanya, maka sangat layak jika dipersoalkan di mana-mana. Yang mengklaim surplus tentu tidak salah sepenuhnya, yang menganggap kita perlu impor juga tidak salah sepenuhnya. Hal itu semua terjadi karena belum adanya data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

Saatnya beralih kepada metode yang lebih baik dan lebih bisa dipertanggungjawabkan yakni kombinasi KSA dan ubinan (mengukur produktivitas) yang dilaksanakan secara mandiri dan independen oleh BPS. Temuan Ombudsman di awal tahun ini yang menemukan sejumlah kekurangan dan memastikan bahwa stok beras hanya pas-pasan dan distribusi yang tidak merata. Tidak ada salahnya mengakui kekurangan metode klasik dan melakukan amnesti data beras. Lupakan kekurangan masa lalu dan mari bangun data beras yang lebih baik.

Dengan metode yang lebih baik dan dilaksanakan secara independen, tentu akan memberikan jawaban terhadap dua kubu yang ekstrem. Kubu yang berlebihan dalam mengklaim beras telah surplus dan juga kubu oknum yang memanfaatkan kekurangan metode yang ada dengan impor sesukanya.

Dwi Ardian Statistisi Pelaksana di BPS Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Sedang menyelesaikan pendidikan tugas belajar Diploma IV Statistika Politeknik Statistika STIS, Jakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed