Kolom Kalis

Donald Trump, Humas Pemerintah, dan Timses "Kapusan"

Kalis Mardiasih - detikNews
Jumat, 05 Okt 2018 15:39 WIB
Kalis Mardiasih (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Ketika Fadli Zon beberapa kali menyatakan Donald Trump sebagai inspirasi, saya berpikir keras. Yang muncul di ingatan adalah Kelly, salah satu moderator debat calon Presiden Amerika yang disiarkan saluran TV Foxnews, yang terlihat brutal ketika mengejar Trump dengan sederet pertanyaan. Ia memprotes kebiasaan Trump memanggil perempuan dengan sebutan "fat pigs", "dogs", "slobs", "disgusting animals", dan menegaskan apakah rakyat Amerika harus memilih seorang laki-laki temperamen yang kerapkali melecehkan perempuan.

Malam itu, 7 Agustus 2015. Selepas acara, Donald Trump langsung nge-tweet, "I really enjoyed the debate tonight even though the @FoxNews trio, especially @megynkelly, was not very good or professional." Kalimat Trump mencoba membalikkan fakta dan mengubah persepsi publik. Trump tidak peduli dianggap bodoh atau menyebalkan. Kemenangan Trump dalam pesta demokrasi Amerika memunculkan banyak analisis.

Tweet-tweet Trump melahirkan banyak musuh. Ia menikmati perseteruan. Pernyataannya apokaliptik. Buku How Trump Thinks: His Tweets and the Birth of a New Political Language menganggap, Twitter dengan karakter pesan yang cenderung pendek-pendek cocok bagi Trump yang ingin membuat dunia tampak hitam-putih. Trump menyatakan kebohongan, ngeles dan mengarang asumsi untuk menjatuhkan lawan politik. Jika belakangan publik tahu letak cacat logikanya, ia tak peduli dan santai saja.

Saya tak mengerti apa yang membuat Fadli Zon terinspirasi selain menyadari bahwa Fadli Zon memang sering membuat jagad Twitter gempar. Di Twitter, Fadli Zon sama sekali tidak terlihat sebagai intelektual, melainkan seseorang yang gemar mengaburkan sentimen dan fakta.

Bahasa politik di media sosial itu tentu berbeda dengan model komunikasi lain yang lebih lawas. Dari seorang teman yang bekerja sebagai analis berita harian di sebuah perusahaan swasta berklien pemerintah daerah, saya jadi tahu sebuah pekerjaan yang kita sebut saja government branding. Setiap hari berita-berita yang diproduksi oleh media dicari kata kuncinya, lalu dianalisis secara cepat untuk mengetahui persepsi masyarakat secara umum.

Jika ada permasalahan pelik di daerah, misalnya kenaikan harga bahan pokok di pasar lokal atau sengketa tanah antara warga dan korporasi, tugas tim humas pemerintah untuk menjelaskan hal tersebut dengan bahasa dan gaya komunikasi yang selincah-lincahnya kepada publik. Tim humas tidak terlihat kagok karena sudah membaca data sekaligus membaca pikiran masyarakat. Dan, yang paling penting konflik tidak dibiarkan menjadi bola liar sebab data itu telah terbaca lebih cepat oleh pemerintah.

Kegagalan para aktivis seringkali ada dalam poin krusial ini. Para aktivis sudah mengadvokasi sebuah kasus sampai berpeluh, tapi yang sampai kepada masyarakat adalah citra aktivis yang hanya bisa marah-marah, memaki dengan kata kasar, dan tidak memiliki tuntutan yang jelas. Kerja-kerja pengorganisasian massa, penyadaran, sosialisasi, dan sebagainya kembali ke nol hanya sebab kegagalan menyiapkan pembawa pesan yang punya potensi dipercaya masyarakat.

Bandingkan saja tim humas pemerintah atau korporasi swasta yang bertampang menarik, rapi jali, dengan retorika yang menyenangkan di layar kamera dengan penampilan aktivis yang tampak lelah, cenderung sarkas, dan memasang tampang murka. Ini belum membicarakan country branding, yang struktur penyampaian pesannya bersifat linier sehingga kompak satu suara dari pusat hingga tingkat lokal. Sedangkan, untuk para aktivis pendapat antara serikat satu dan lainnya selalu berbeda-beda yang menyebabkan kekaburan informasi sehingga berujung distrust di kalangan masyarakat.

Tapi, ada banyak cerita yang terbukti terlalu buruk dikerjakan oleh para elite akhir-akhir ini. Dalang korupsi kasus E-KTP menggunakan skenario sakit, mulai dari katerisasi jantung hingga kecelakaan mobil menabrak tiang listrik yang menyebabkan benjolan sebesar bakpao pada jidat. Seorang walikota yang terlibat kasus korupsi di Jawa Barat dikabarkan mengalami hilang ingatan setelah terjatuh ketika ikut pertandingan bola voli pada acara Agustusan.

Terakhir, tim pemenangan salah satu calon presiden bermaksud menarasikan kezaliman penguasa yang membungkam kekritisan para aktivis. Si aktor kali ini disetarakan dengan nasib buruk para aktivis pejuang HAM masa lalu. Apa daya, untung gagal diraih, malang gagal ditolak. Skenario gagal karena aktor utama yang akan dipakai untuk menajamkan narasi ternyata tidak bisa diajak bekerja sama. Luka-luka di wajahnya bukan karena dikeroyok penggebug misterius, melainkan hasil operasi plastik yang belum sempurna.

Masalahnya, peristiwa terakhir ini tidak masuk dalam bahasa komunikasi politik jenis pertama maupun kedua. Meski Fadli Zon, Dahnil Anzar, Hanum Rais hingga Rachel Maryam grusa-grusu dan cenderung spontan khas strategi komunikasi Twitter, namun kali ini mereka salah menimbang langkah. Kali ini, publik tak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Apakah peristiwa ini sesederhana Ratna Sarumpaet yang memang hanya tak menyangka hoax domestiknya ternyata menjadi isu nasional? Atau, sebetulnya lebih rumit daripada itu?

Cuitan "our kindness is our greatest weakness" berujung parodi warganet. Dahnil dan beberapa juru bicara lain mencoba balik kanan kembali ke isu kritik ekonomi, namun kita tahu, warganet tidak mudah lupa. Upaya memusatkan kesalahan pada Ratna Sarumpaet dengan menjadikannya tersangka lebih tampak seperti lanjutan episode sinetron dengan terlalu banyak pemeran antagonis yang saling cuci tangan dalam konflik yang antiklimaks.

Media sosial membuat semua peristiwa terjadi secara real time. Tanpa perlu konferensi pers hasil penyelidikan secara resmi dari pihak kepolisian, publik internet dengan mudah menjalankan investigasi mandiri. Misalnya, beberapa cuitan @dr_tompi yang kebetulan punya otoritas untuk bicara soalan operasi bedah plastik teramplifikasi dengan cepat dan mendapat kepercayaan publik.

Di masa kecil dulu, nenek pernah bilang betapa merinding ia ketika mendengar Sukarno berpidato lewat radio. Ketika mengenal Youtube, saya terpaksa setuju dengan pendapat nenek saat berulang kali memutar pidato Sukarno. Naskah pidato Sukarno tentu lahir dari tangannya sendiri dan seringkali bersifat spontan. Presiden Gus Dur grusa-grusu, tapi itu dilakukan untuk hak-hak warga negara yang dimarjinalisasi.

Kini, hanya lewat linimasa, kita bisa melihat banyak tokoh mengungkapkan sikap-sikap politiknya. Perkara pencitraan tak lagi sebatas caleg perempuan yang tiba-tiba berkerudung atau caleg laki-laki yang tiba-tiba mengunjungi pesantren. Seorang mantan presiden dapat melanjutkan rasa prihatin menahun dan tampak lelah di linimasa. Dan, Presiden Jokowi pernah memecat admin akun Twitter-nya yang ternyata seorang Wota alias penggemar JKT48.

Jadi, mana bahasa politik pilihan Anda?

Kalis Mardiasih menulis opini dan menerjemah. Aktif sebagai periset dan tim media kreatif Jaringan Nasional Gusdurian dalam menyampaikan pesan-pesan toleransi dan kampanye #IndonesiaRumahBersama. Dapat disapa lewat @mardiasih
(mmu/mmu)