Kolom

Politik Infantil dan Kebohongan Kita

Umbu TW Pariangu - detikNews
Kamis, 04 Okt 2018 15:20 WIB
Drama Ratna Sarumpaet (ilustrasi: Zaki Alfarabi/detikcom)
Jakarta - Ratna Sarumpaet, aktivis sosial yang kebetulan ada dalam gerbong pemenangan Capres Prabowo Subianto, mengentak publik dengan pengakuannya terkait polemik wajah lebamnya yang menurutnya karena dipukul tiga orang tak dikenal di Bandara Husein Bandung. Prabowo lewat konferensi persnya (2/10) mengungkapkan kegeramannya atas perlakuan yang dialami Ratna. Ia berjanji akan segera menemui Kapolri untuk meminta penjelasan terkait insiden kekerasan tersebut.

Belum 24 jam konferensi pers Prabowo, Ratna, sosok yang mengaku sebagai pejuang demokrasi ini, mendadak muncul di kamera TV melalui konferensi pers, sore hari (3/10). Ia pun mengungkapkan sejujurnya, bahwa apa yang diceritakannya kepada Prabowo itu adalah rekayasa semata demi menenangkan perasaan keluarganya. Ternyata bonyok di wajah Ratna bukan karena dianiaya, melainkan efek dari penyedotan lemak yang dilakukannya di sebuah rumah sakit.

Clear sudah siapa yang salah dan benar. Politisi tidak pernah percaya atas ucapannya sendiri, mereka justru terkejut bila rakyat mempercayainya. Mungkin, ungkapan Charles de Gaulle tersebut bisa menjadi ledekan paling pantas buat kita hari-hari ini. Kata memang sudah ditarik oleh sumbernya, tapi efeknya telanjur viral dan membias-tempias di mana-mana. Tak sedikit yang menghubungkan pelaku pengeroyok itu adalah orang-orang yang menjadi lawan politiknya, kemudian ini digoreng serta dikapitalisasi dalam berbagai status dan tautan di media sosial.

Maklum saja karena Ratna sejauh ini memang dikenal sebagai aktivis yang sangat vokal menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Peristiwa yang dialami Ratna itu seolah mendapat vibrasi serta peneguhan penuh atas kritik dan resistensi 'kubu seberang' terhadap pemerintah selama ini. Jangan-jangan benar kata Maureen Murphy, aktor dan pelawak Australia yang terkenal di AS, bahwa "alasan kurangnya politisi perempuan adalah terlalu banyak kesulitan memoles dua wajah." Memoles wajahnya sendiri, dan wajah politik yang ia masuki.

Kekanak-kanakan

Sungguh menyedihkan. Ternyata memang level politik kita masih sebatas politik infantil, kekanak-kanakan. Tanpa melakukan konfirmasi yang akurat dengan data yang mumpuni, kita langsung membuat konklusi dan statemen di depan publik lengkap dengan bunga-bunga kemarahan yang menyulut silat lidah di khalayak luas. Ironisnya kegaduhan yang diproduksi ini dilakukan di saat saudara-saudara kita di Palu, Sigi, Donggala, dan sekitarnya sedang dirundung petaka gempa dan tsunami. Alih-alih larut dalam empati kemanusiaan atas apa yang mereka alami, sebagian kelompok, mengatasnamakan HAM dan antikekerasan malah sibuk memantik gaduh dengan selaksa penghakiman yang sungguh menghina nurani dan kewarasan publik.

Macam inikah demokrasi yang mau kita perjuangkan untuk republik tercinta? Apakah pola demokrasi yang sarat drama dan keributan ini yang akan kita bungkus dan bawakan dalam pesta demokrasi 2019 nanti? Sungguh kita mesti banyak belajar lagi untuk konsisten mengimani demokrasi secara patut dan beradab agar kita tidak terus menjadikan rakyat sebagai kuda troya dari politik infantil selama ini.

Kalau kita kembali ke belakang, perkembangan demokrasi di dunia sering digolongkan dalam tiga jenis: demokrasi pura-pura (facade/pseudo democracy), demokrasi elektoral, dan demokrasi liberal. Demokrasi pura-pura adalah demokrasi langsung yang bersifat kamuflase karena pelaksanaannya masih dikontrol kekuatan militer, sedangkan jenis kedua merupakan demokrasi yang menitikberatkan pada aturan dan proses-proses hukum. Demokrasi jenis ketiga adalah pengejawantahan demokrasi prosedural dan penegakan hak-hak minoritas (Maribeth Erb, Priyambudi Sulistiyanto, 2009:5-9). Meskipun demikian, demokrasi oleh para pakar ilmu politik sampai kini masih menjadi sistem pemerintahan terbaik dibandingkan sistem-sistem yang lain (monarki, aristokrasi, otokrasi, plutokrasi, gerontokrasi).

Keunggulan demokrasi, mampu melahirkan pemimpin dengan tingkat legitimasi yang kuat dan dipilih oleh pemilih yang nyata (real voters). Dengan kuatnya legitimasi ini diharapkan pemimpin mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Selain itu rakyat memiliki ruang melatih kedewasaan politiknya dengan berpartisipasi menjalankan hak-hak politiknya secara langsung. Ini seturut definisi demokrasi yakni pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh dan untuk rakyat.

Namun, prinsip, nilai, dan roh demokrasi hanya akan efektif di tengah sistem dan insitusionalisasi lembaga kepolitikan yang matang dan kuat. Terkait ini, pada 1975, Samuel Huntington dalam bukunya The Crisis of Democracy: Report on Governability of Demoracies to the Trilateral Comission sudah memprediksi bahwa demokrasi di masa depan bakal mengalami krisis (kebablasan) ketika suatu negara gagal menciptakan struktur dan budaya politik yang dewasa, adil, dan akuntabel.

Selain itu kultur materialisme yang kuat pada masyarakat dan rangsangan korupsi yang tidak terkendali kian membuat aura demokrasi juga terkontaminasi. Demokrasi sulit menciptakan suara mayoritas yang rasional dan kritis manakala di saat bersamaan rakyat kesulitan memperoleh akses informasi yang objektif dan berimbang karena telanjur dikuasai oleh struktur politik yang mengedepankan kepentingan kelompok semata.

Terbius

Pelaksanaan demokrasi tidak melulu menyangkut proses politik yang bebas dan kompetitif, tetapi juga proses politik yang membutuhkan kecerdasan sikap, sportif, dan santun. Kita suka mengklaim sukses berdemokrasi saat mampu menyelenggarakan pemilu maupun pilkada, namun lupa bahwasanya behind every freat fortune there is a crime (Puzo,1969:2) --di balik kesuksesan yang besar kerap tersimpan "kejahatan". Dengan kata lain, kita suka menyimpan "api" keinfantilan nilai dan budaya politik ke dalam "sekam" demokrasi formal.

Kira-kira ini yang sedang dialami Indonesia. Triliunan uang telah dikeluarkan untuk membiayai format (form) pilkada (termasuk undang-undang dan partai politik) yang menyapu seluruh daerah di Indonesia, tetapi isi (content)-nya diabaikan. Akibatnya, lembaga-lembaga demokrasi terjerembab dalam praktik manipulasi yang disokong kekuatan dan hasrat kapital(isme). Dan, elite-elite politik kita terus terbius oleh sikap pragmatisme, menghalalkan segara cara demi 'tuhan' elektabilitas.

Semua itu memicu lahirnya kultur politik konservatif tidak siap kalah --baik di kalangan kandidat maupun pendukungnya-- dengan memproduksi segala macam insinuasi lewat perang kebohongan, propaganda sesat dengan menyeret pula simbol-simbol SARA yang menaikkan tensi relasi dan komunikasi publik karena dihalalkannya segala cara itu. Huntington benar, bahwa proses demokrasi yang efektif hanya bisa terjadi di dalam kondisi masyarakat dan elite politik yang sudah memiliki kematangan politik.

Persoalan semakin rumit ketika kematangan berdemokrasi yang seharusnya didapatkan dari elite-elite politik tidak kunjung datang. Partai politik lebih sibuk mengelola hasrat kekuasaannya ketimbang melakukan konsientiasi (membangkitkan kesadaran kritis) dengan membagi pencerahan politik kepada konstituen. Inilah yang terjadi ketika di media sosial dihujani dengan ekstraksi kemarahan dan ketakutan berupa cercaan, provokasi, saling fitnah yang memicu benih konflik dan kekerasan.

Jika kita ingin demokrasi kita menuju pada kedewasaan, kita harus membuka rekening politik baru untuk memperkaya peradaban demokrasi dengan nilai-nilai dan budaya politik yang lebih elegan, bermartabat, dan bertanggung jawab. Berhenti membangun surplus sensitivitas kepada kepentingan elite/kelompok, dan mulailah membangun sensitivitas pada penciptaan kepentingan yang lebih luas dengan bahasa dan sikap politik yang dewasa, rasional, kritis-konstruktif, dan humanis. Mari galang bersama politik yang menyejukkan dan damai untuk meninggikan satu tangga peradaban bangsa kita.

Umbu TW Pariangu dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

(mmu/mmu)