DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 27 September 2018, 14:05 WIB

Kolom

Kepala Daerah dan Konsolidasi Demokrasi

Hatta Abdi Muhammad - detikNews
Kepala Daerah dan Konsolidasi Demokrasi Pelantikan kepala daerah baru hasil Pilkada 2018 (Foto: Hilda Meilisa Rinanda)
Jakarta - Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo telah melantik Gubernur dan Wakil Gubernur di Istana Negara. Untuk beberapa pekan mendatang, hal demikian pun akan terus dilakukan mengingat belum semua kepala daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilantik sebagai awal mula memijakkan diri secara sah untuk melaksanakan proses pembangunan di setiap daerah sesuai dengan aturan konstitusi.

Pilkada Serentak 2018 yang telah dilangsungkan merupakan bagian dari rangkaian proses pilkada serentak yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu pada 2015 dan 2017. Di samping itu juga merupakan sebuah rangkaian dalam proses penataan akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum diselenggarakannya pilkada serentak secara nasional dan menyeluruh di berbagai tingkatan baik di level legislatif dan eksekutif daerah (kabupaten/kota, provinsi) maupun nasional pada 2024.

Untuk menempuh tahun tersebut, masih akan dilakukan Pilkada Serentak 2020 yang merupakan pemilihan baru kepala daerah untuk mengisi jabatan dari masa usai pada Pilkada Serentak 2015. Dari proses demokrasi prosedural tersebut, fenomena apa yang telah muncul dan apa yang seharusnya dilakukan untuk memperbaiki kualitas pembangunan di daerah?

Korupsi Raja-Raja Kecil

Pemilihan kepala daerah di Indonesia tak lepas dari proses desentralisasi dengan disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Pada tahapan ini, cita-cita yang diharapkan adalah terwujudnya pembangunan daerah di Indonesia yang lebih baik dengan memberikan keleluasaan penuh di berbagai daerah untuk membangun dan memperbaiki kualitas baik sumber daya manusia yang ada maupun sektor riil pembangunan. Di samping itu, proses ini merupakan angin segar masyarakat untuk ikut aktif dalam proses pembangunan daerah dan demokrasi lokal yang ada.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Proses pilkada yang berlangusng sejak 2004, ditambah perubahan pilkada menjadi pilkada serentak yang telah dimulai dari 2015, justru malah menghadirkan persoalan-persoalan yang mencederai proses pemilihan prosedural tersebut. Setidaknya, penilaian masyarakat terhadap hal ini adalah masih seringnya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah yang ditangani oleh KPK. Korupsi seakan tidak akan hilang dari kehidupan para pejabat publik.

Berdasarkan data KPK, hingga saat ini terdapat 98 kepala daerah yang sudah diproses dalam 109 perkara korupsi dan pencucian uang. Lebih jauh, sejak Januari hingga pertengahan Juli 2018, sebanyak 19 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka. Dari jumlah itu, 15 di antaranya berawal dari operasi tangkap tangan.

Selain kasus korupsi, persoalan lain yang timbul juga tak kalah buruk. Publik juga berpendapat bahwa berlangsungnya pilkada dan otonomi daerah justru memunculkan kepala daerah yang seakan menjadi "raja-raja kecil" di tingkat daerahnya. Kepala daerah tersebut seakan hanya "duduk manis" menikmati jabatan yang telah diraih, menancapkan jaringan kekuasaan, dan membiarkan proses pembangunan yang berlangsung.

Dalam satu kesempatan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa persoalan daerah seharusnya juga merupakan tanggung jawab kepala daerah masing-masing, bukan dilimpahkan kepada pemerintah pusat. Fenomena ini menandakan masih gagapnya proses konsolidasi nasional dan otonomi daerah yang merupakan bagian dari cita-cita reformasi. Persoalan pilkada juga diharapkan tidak justru merusak tatanan yang ada.

Banyak kasus, misalnya proses pembangunan yang akan berlangsung, gagal dilakukan karena persoalan kepala daerah yang memiliki visi-misi yang berbeda. Visi-misi serta program kampanye yang populis, namun tidak mewujudkan proses pembangunan berkesinambungan terhadap program kerja pemerintah pusat. Jika ini terjadi, muncul persoalan pembangunan di tatanan masyarakat yang tak kunjung baik.

Oleh karena itu, sudah seharusnya proses pilkada yang berlangsung merupakan bagian kerja dalam rangka untuk mempercepat proses integrasi pembangunan nasional yang tengah berlangsung.

Konsolidasi Demokrasi

Perjalanan reformasi yang telah bergulir dua dekade sebenarnya telah memberikan perubahan positif pembangunan daerah. Sebagai contoh nyata adalah pembangunan yang terjadi di berbagai daerah seperti Surabaya, Bandung, dan kota-kota lainnya. Berbagai penghargaan juga tengah dirasakan atas tercapainya mewujudkan pembangunan daerah yang nyata. Kepercayaan publik terhadap pemimpin daerah menjadi perihal yang tidak omong kosong. Tokoh-tokoh dengan pencapaian bagus seperti Tri Rismaharini, Ridwan Kamil, serta lainnya juga muncul. Fenomena tersebut merupakan buah cita dari keberhasilan pelaksanaan pilkada.

Sebagai contoh, Tri Rismaharini "tidak diizinkan" mayoritas masyarakat Surabaya untuk ikut Pilkada Jawa Timur yang juga berlangsung pada 2018. Fenomena ini sangat beralasan; masyarakat Surabaya tidak ingin kehilangan pemimpin daerah yang memberikan kontribusi, prestasi, dan perubahan atas kerja membangun kota selama beberapa tahun terakhir.

Namun, contoh tersebut belum dapat mempresentasikan kerja-kerja pembangunan yang baik di banyak daerah di Indonesia. Persoalan-persoalan mendasar atas kebutuhan masyarakat di banyak daerah belum mampu terealisasi. Percepatan pembangunan dalam upaya memperkuat konsolidasi nasional dan sistem desentralisasi bukan menjadi persoalan pemerintah pusat semata. Pemerintah daerah harus mengambil peran lebih untuk mewujudkan pembangunan yang nyata untuk masyarakat. Dan, pengaturan hubungan antar berbagai tingkatan pemerintahan di tingkat pusat-daerah harus benar-benar terwujud.

Maka, yang tak kalah penting adalah konsolidasi demokrasi yang harus terus diupayakan. Proses demokrasi menurut Diamond (1999) harus dipandang sebagai fenomena yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pilkada merupakan bagian dalam rangka membangun masa depan demokrasi yang tiada henti, elemen-elemen demokrasi harus diperkuat dan diarahkan menuju lebih baik. Pemerintahan hasil pelaksanaan pilkada harus selalu diperkuat baik penguatan institusi maupun civil society, dan diharapkan menyeluruh di banyak kota atau daerah di Indonesia.

Tantangan bagi penguatan demokrasi atau konsolidasi demokrasi tersebut adalah bagaimana memberikan akses demokrasi kepada masyarakat dan pembentukan serta penguatan institusi-institusi demokrasi di mana kepala daerah yang terpilih juga harus memberikan kerja nyata. Di titik inilah desentralisasi dengan perwujudan otonomi daerah memiliki peran yang sangat vital dalam konsolidasi demokrasi.

Peran desentralisasi dalam konsolidasi demokrasi tersebut berasal dari adanya proses demokrasi yang memotivasi otoritas lokal dalam mewujudkan serta menjawab tantangan yang ada. Tak kalah penting adalah memahami dan merespons aspirasi lokal karena jika dilihat dari aspek jarak institusi dan masyarakat lokal yang dekat, mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi.

Hatta Abdi Muhammad dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed