Statistik Nasional di Era Disrupsi

Jakarta - Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar bahwa saat ini kita tengah berada dalam era disruption atau disrupsi. Era disrupsi merupakan sebuah masa di mana berbagai lini dapat berubah dan bergerak dengan cepat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "disrupsi" memiliki arti yaitu hal tercabut dari akarnya. Atau, jika diartikan dalam kehidupan sehari-hari, disrupsi bermakna terjadinya perubahan pada hal yang mendasar (baca: fundamental).

Teori mengenai disrupsi ini pertama kali dipopulerkan oleh profesor Harvard Clayton M. Christensen dalam penelitiannya tentang industri disk drive dan kemudian dipopulerkan oleh bukunya The Innovator's Dilemma yang diterbitkan pada 1997. Teori disrupsi menjelaskan fenomena di mana sebuah inovasi dapat mengubah hal yang ada dengan memperkenalkan kesederhanaan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keterjangkauan (simplicity, convenience, accessibility, and affordability).

Dalam tahapan awalnya, inovasi yang terjadi tampak mengganggu bagi sesuatu hal yang sudah eksis (incumbents), tetapi pada akhirnya produk atau ide baru inilah yang akhirnya mampu memenangkan persaingan. Era disrupsi juga tampaknya mulai dirasakan di Indonesia. Sebut saja pada sektor transportasi, yaitu dengan munculnya layanan transportasi berbasis online dengan segala macam bentuk layanan jasa yang ditawarkan, yang semakin lama menggerus pasar transportasi konvensional.

Salah satu hal yang tak kalah penting dari sekadar mentransformasikan bisnis ke arah digital adalah kemampuan memanfaatkan data. Data semakin menjadi kebutuhan penting dalam era disrupsi. Pengguna data menginginkan untuk mendapatkan data yang cepat, akurat, dan berkualitas karena data merupakan instrumen penting yang dipakai untuk memantau perkembangan dan mengambil langkah kebijakan berdasarkan hasil analisis data.

Instansi penghasil data khususnya statistik resmi di Indonesia saat ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang dihasilkan BPS saat ini dapat diakses oleh semua pihak, mulai dari pelaku usaha, pelajar, sampai dengan pemerintah. Beragamnya jenis data yang disediakan oleh BPS tentunya diharapkan mampu dimanfaatkan di era disrupsi ini. Menjadi sebuah tantangan bagi BPS tentunya untuk terus berinovasi di era disrupsi guna menghasilkan data yang cepat, akurat, dan berkualitas untuk semua.

Hari Statistik Nasional

Mungkin tidak semua orang mengetahui bahwa bulan ini tepatnya hari ini, 26 September merupakan Hari Statistik Nasional (HSN) yang diperingati sejak 1996 yang ditandai dengan keluarnya surat Nomor B.259/M.Sesneg/1996 pada 12 Agustus 1996. Momen 26 September dianggap sebagai tonggak awal secara resmi penyelenggaraan kegiatan perstatistikan di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik.

Makna di balik munculnya HSN ini adalah momentum untuk menyebarluaskan kesadaran masyarakat tentang statistik sehingga harapannya adalah terwujudnya masyarakat yang "melek" akan data statistik. Jika masyarakat sudah "melek" data statistik, pemahaman tentang data statistik yang dihasilkan BPS tentu dengan sendirinya akan terbit pada diri setiap masyarakat. Sehingga, seluruh penyelenggaraan kegiatan perstatistikan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat data dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, momen ini bagi BPS sendiri juga bermanfaat untuk terus berbenah diri guna memenuhi tuntutan para stakeholder kepada BPS untuk penyediaan data yang mudah, cepat, lebih baik, dan murah.

Terus Berinovasi

Guna menyesuaikan dengan tantangan di era disrupsi ini BPS telah banyak melakukan perubahan. Secara organisasi BPS sebagai instansi resmi pemerintah dengan visi Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua telah meluncurkan program STATCAP-CERDAS (Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics) pada 2010. Ini merupakan program transformasi BPS yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi BPS dalam memproduksi dan menyebarluaskan data yang dapat diandalkan, tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan pengguna data yang sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik.

STATCAP-CERDAS berfokus pada empat komponen, yaitu peningkatan kualitas statistik, peningkatan peran teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kualitas dan manajemen sumber daya manusia, serta dengan adanya penyelarasan organisasi.

Salah satu hal revolusioner yang dilakukan BPS seiring dengan perkembangan teknologi informasi di era disrupsi dan kebutuhan permintaan data yang cepat, maka saat ini berkembang metode pengumpulan dan pengolahan data dengan metode CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) maupun CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). CAPI dan CAWI adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan alat bantu komputer, berupa notebook, laptop, PC tablet, atau smartphone yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

Metode tersebut mampu melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang jauh lebih cepat dibandingkan metode konvensional yang menggunakan kertas (PAPI-Paper And Pencil Interviewing). Waktu yang dibutuhkan juga lebih cepat karena data di lapangan bisa langsung tersimpan dalam bentuk softcopy, dan dapat segera digabungkan untuk pengolahan. Dalam pemanfaatan Big Data pun BPS sudah mulai untuk mencoba memanfaatkan hal tersebut. Dengan adanya Big Data, ke depan diharapkan semua pengguna data dapat dengan mudah mengakses apapun data yang mereka butuhkan.

BPS telah meluncurkan pemanfaatan Big Data untuk data pariwisata melalui mobile positioning data pada Oktober 2016 yang lalu. Terobosan-terobosan yang dilakukan BPS ini diharapkan mampu menjawab tuntutan di era disrupsi yang menuntut terus adanya perubahan dan perbaikan dengan memanfaatkan teknologi.

Reformasi Birokrasi

Seiring dengan semangat perubahan di era disrupsi ini, BPS juga telah mencanangkan reformasi birokrasi sejak 2010. Reformasi birokrasi yang dilaksanakan BPS merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan BPS sebagai instansi pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani dengan baik. Sebagai satu-satunya instansi penyedia data official statistics di Indonesia, BPS dituntut untuk dapat menyediakan data lebih cepat, murah, mudah, dan lebih berkualitas. Diharapkan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, BPS dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan melakukan perbaikan proses bisnis dan kualitas aparaturnya.

Selama perjalanan reformasi birokrasi sampai saat ini, BPS telah mengukir berbagai prestasi dengan tetap berpegang teguh pada tiga nilai inti BPS (profesional, integritas, dan amanah). Jumlah penghargaan yang diterima BPS (pusat dan daerah) terus mengalami peningkatan. Perbaikan tata kelola administrasi keuangan telah berbuah kembalinya penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini akan tetap dipertahankan dengan beragam upaya baru seperti Sistem Current Audit Online, Sistem e-SPIP, Sistem Dash Board Penilaian Satuan Kerja menuju WBK/WBBM, Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan sebagainya.

Peranan BPS juga semakin meningkat dalam pembangunan perstatistikan dunia, baik berupa pemberian technical assistance maupun sharing knowledge ke beberapa National Statistics Office (NSO) yang membutuhkan. Peranan BPS tersebut semakin diperkuat dengan terpilihnya Kepala BPS sebagai Chair of Committee on Statistics for Asia and the Pacific pada Desember 2016. Capaian demi capaian dan semangat terus berinovasi ini dapat dilakukan karena komitmen seluruh insan BPS untuk mewujudkan good governance di lingkungan BPS.

Salam, dan Selamat Hari Statistik Nasional!

Nuri Taufiq Fungsional Statistisi di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (Hansos) Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia
(mmu/mmu)