DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 25 September 2018, 13:06 WIB

Kolom

Pilu CPNS bagi Guru

Hascaryo Pramudibyanto - detikNews
Pilu CPNS bagi Guru Demo guru honorer di Ciamis (Foto: Dadang Hermansyah)
Jakarta -

Minggu-minggu ini hingga beberapa waktu ke depan, kabar tentang seleksi CPNS diduga masih mendominasi. Padahal cerita tentang seleksi CPNS dari waktu ke waktu terkadang menyisakan kisah pilu. Tahun ini pun terjadi lagi ketika para guru berumur lebih dari 35 tahun tak bisa ikut seleksi. Profesi mulia ini menempati angka tertinggi dalam perebutan status PNS tahun ini. Lulusan yang punya ijazah guru membludak, namun alokasi rekrutmennya tak sebanding. Separuhnya saja tak ada. Yang makin menyesakkan para guru calon peserta seleksi CPNS ini adalah batasan umur.

Sejatinya sudah sejak beberapa tahun belakangan ini pemerintah memberikan batas usia itu, dan lagi-lagi hal ini jadi alasan kemarahan para guru yang di saat mendaftarkan diri sudah terdiskualifikasi. Masa penantian panjang seakan tak lagi bernilai dan raihan predikat sarjana pendidikan pun raib ditelan usia. Status guru bantu, guru kontrak, atau guru tidak tetap tak lagi mampu menarik minat. Iming-iming akan diberikannya tunjangan profesi atau sertifikasi tak lagi mengusik hati para punggawa pendidikan itu.

Bagi yang tak memenuhi syarat, sudah ada yang mulai enggan masuk kelas. Akibatnya, siswa pun tak punya kegiatan belajar. Kalau pun ada, itu karena dirangkap kelas oleh guru PNS yang ada. Kita bisa saksikan betapa sedihnya mereka yang tak bisa ikut seleksi. Sesuatu yang sangat ditunggu hilang begitu saja. Dan, lagi-lagi jika mereka masih bersedia menjadi guru, statusnya pun tetap diikuti kata "bantu", "tidak tetap", atau "kontrak". Begitulah kebijakan publik, yang jika benar-benar diterapkan ada kalanya menelan "korban".

Untuk menahan emosi dan meredam amarah guru yang meluap seperti sekarang ini bukanlah perkara mudah. Lantas, jalan tengah apa yang bisa ditawarkan pada mereka? Sepertinya tetap harus kembali pada penyediaan tunjangan khusus guru yang punya masa kerja tertentu, yang --mungkin saja-- dapat dialokasikan dari pendapatan daerah. Ini semua demi keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah, sehingga tidak merugikan siswa.

Andai Anda menyatakan bahwa biarlah guru PNS saja yang mengajar, dan biarkan saja yang non PNS mau keluar atau berhenti mengajar, sepertinya kurang pas sebab jumlah siswa, kelas, dan guru yang menangani proses belajar di sekolah tertentu mungkin saja timpang. Artinya, keberadaan guru tidak tetap, atau apapun sebutannya, patut dipertahankan. Tanpa bermaksud menjalankan praktik pungutan liar di sekolah, agaknya jika menawarkan kepada orangtua siswa untuk memberikan iuran demi tetap bertahannya guru-guru tersebut, masih bisa dipertimbangkan. Jujur harus diakui bahwa penghasilanlah yang dibutuhkan oleh semua tenaga kerja!

Realitas menunjukkan bahwa untuk guru yang statusnya belum PNS, biasanya punya reputasi kerja yang lebih bagus sebab mereka sangat berharap agar suatu saat bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi PNS. Untuk kalimat ini, saya berharap agar guru yang sudah PNS tidak merasa sakit hati. Kenyataannya memang demikian, sebab para guru PNS terkadang punya ego tersendiri ketika jam belajarnya tidak dikelola secara baik. Jika sekarang sudah berubah, semoga saja bisa ditiru guru di tempat lain yang masih belum mengelola kelas secara baik.

Satu-dua guru belum berstatus PNS pernah berujar bahwa keinginannya bersaing di CPNS adalah karena jika diterima akan ada jaminan kesejahteraan di waktu purna, serta diberikannya tunjangan yang sesuai dengan ijazah, masa kerja, dan bidang profesi yang digeluti. Ternyata benar juga bahwa yang mereka inginkan adalah penghasilan tetap yang diterima setiap bulan, dan ada dana pensiun. Hingga saat ini, masih versi mereka, hanya PNS-lah yang bisa menjanjikan ini. Yang swasta hanya ada pesangon. Itulah pernyataan mereka.

Sebenarnya ada benarnya, dan ada juga salahnya. Andaikan mereka tak lagi berebut status sebagai guru negeri, mereka yang tercatat sebagai tenaga yayasan atau honor daerah justru punya kesempatan lebih leluasa jika diimbangi dengan karya yang bisa mendatangkan duit. Sebagai guru yayasan, mereka punya kesempatan untuk menciptakan buku pegangan atau diktat tambahan bagi siswa. Tampilkan hal-hal penting yang menukik, searah dengan kurikulum yang ditetapkan. Carilah celah tematik yang belum terkupas. Ini bisa diproduksi dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan cara membeli dengan harga murah.

Bukan itu saja. Mereka juga bisa memberikan pelajaran tambahan di rumah atau pascabubar sekolah. Atau, menyempatkan diri sebagai pengembang karya ilmiah dalam bentuk kompetisi penelitian yang bisa didanai oleh pemerintah. Bahkan jika temuannya memukau negara lain, mereka pun bisa meraih dana hibah untuk penelitian lanjutan. Masih ada waktu untuk berkarya. Jika mereka bisa menembus pasar internasional, tidak menutup kemungkinan mereka pun akan bisa jadi referensi sekolah lain sebagai narasumber pengembangan berbagai karya monumental.

Hascaryo Pramudibyanto dosen Ilmu Komunikasi pada FHISIP Universitas Terbuka


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed