Rupiah dan Meningkatnya Transaksi Digital

Jakarta -

Beberapa hari lalu, Kolom detikcom menayangkan tulisan opini yang berjudul Mereken Rupiah di Negeri Sendiri. Tulisan tersebut pada intinya menjabarkan potensi meningkatnya nilai inflasi akibat masifnya penggunaan uang elektronik akhir-akhir ini. Yang pada simpulannya, fenomena tersebut dikhawatirkan akan menambah defisit neraca perdagangan jadi makin berbahaya.

Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan beberapa kesalahan teoritis dari analisis yang disampaikan dalam artikel tersebut. Sebab kesalahpahaman kadang bisa sangat menakutkan.

Berdasar sejarah, kajian tentang hubungan antara jumlah uang dengan tingkat inflasi di suatu negara bermula pada fenomena yang terjadi di era kolonialisme. Ketika Bangsa Spanyol menjajah Amerika, banyak emas dan perak milik bangsa Aztec yang dibawa ke Benua Eropa. Herannya, harga barang dan jasa di Spayol beserta negara tetangganya malah meningkat drastis setelahnya.

Pangkal musababnya ternyata emas dan perak yang berfungsi sebagai alat tukar saat itu jumlahnya meningkat dengan cepat. Sementara, barang dan jasa pemenuh kebutuhan riil jumlahnya relatif tetap. Tidak bertambah sekencang laju pertambahan alat tukarnya.

Inflasi pertama dalam sejarah Ilmu Ekonomi modern pun terjadi saat itu. Secara teoritis, inflasi kemudian disebutkan sebagai sebuah fenomena ketika nilai uang mengalami penurunan akibat penambahan jumlah uang yang beredar. Atau, suatu kondisi ketika pertambahan jumlah uang melebihi peningkatan jumlah barang dan jasa di pasar yang sama.

Teori tersebut masih relevan sampai sekarang. Terutama ketika mata uang negara-negara di dunia secara umum sudah mengadopsi sistem mengambang bebas (free floating) pasca Nixon Shock pada 1971 silam.

Contoh ekstremnya saat ini adalah Venezuela. Negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia itu mengalami kegagalan ekonomi akibat berbagai hal dalam beberapa tahun belakangan. Hingga pemerintahan Presiden Nicolas Maduro terus mencetak uang untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Seperti untuk menggaji pegawai, atau untuk membayar utang.

Mata uang Bolivar pun berlimpah jumlahnya sampai tidak ada nilainya di pasar domestik mereka. Bahkan untuk membeli sepotong roti pun seorang penduduk harus membawa sekarung uang. Hyperinflasi terparah sepanjang sejarah.

Kondisi inilah yang dikhawatirkan terjadi oleh Nini Avieni lewat tulisan tersebut. Okelah, memang tidak akan seekstrem yang terjadi di Venezuela. Tetapi, dasar hipotesisnya sama. Berasumsi bahwa masifnya penggunaan uang elektronik bisa menambah jumlah uang yang beredar di Indonesia. Hingga dikhawatirkan akan memicu inflasi di kemudian hari.

Persoalannya, tulisan tersebut kurang cermat dalam mengkategori dan memberi definisi dari uang elektronik itu sendiri. Misalkan, penulisnya tidak membedakan antara uang elektronik yang bersifat prepaid, debit, atau kredit. Jadi, apakah itu TapCash BNI, E-toll Card Mandiri, Kartu Brizzi, ATM BCA, sampai Kartu Kredit HSBC pun semua dianggapnya sama sebagai uang elektronik. Dipukul rata tanpa menyajikan fakta bahwa seluruh kartu itu sebenarnya berbeda pengaruhnya terhadap supply rupiah.

Perlu dipahami dulu bahwa jumlah uang yang beredar di suatu negara terbagi menjadi dua kategori umum. Yaitu, uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas maupun uang logam yang diproduksi dan didistribusi oleh Bank Sentral. Sementara, uang giral adalah produk perbankan umum (commercial bank), seperti cek dan bilyet giro, yang dalam praktiknya bisa digunakan sebagai alat transaksi juga.

Ada pula sebenarnya kategori uang kuasi, yang berupa sertifikat berharga dengan denominasi mata uang. Tapi, demi menghemat karakter, uang kuasi ini tidak perlu dibahas lebih lanjut. Kurang relevan dengan tema utama tulisan.

Uang elektronik yang beredar masif belakangan sebenarnya dapat dikategorikan sebagai uang giral juga. Hanya saja, karena kemajuan teknologi penerbitnya sudah tidak terbatas lagi pada kalangan perbankan umum. Misalkan, Gojek yang menerbitkan GoPay, Tokopedia yang memiliki Tokocash, atau Telkomsel yang mengaplikasi T-Cash.

Satu kritik krusial terhadap tulisan Nini Avieni adalah penulis tidak menjelaskan sifat dari berbagai uang elektronik yang baru bermunculan itu. Terutama karena sebagian besar rupiah digital itu sebenarnya bersifat prepaid. Alias harus diisi saldo dulu berdasarkan jumlah uang kartal yang sama.

Jadi, misalkan kita hendak mengisi saldo e-toll card Mandiri sebesar Rp 100 ribu, maka kita harus menyetor uang sebanyak Rp 100 ribu juga di gerai pengisiannya. Sama halnya dengan saldo GoPay, Tokocash, ataupun T-Cash. Seluruh uang elektronik itu hanya bentuk transformasi uang kartal menjadi saldo digital. Tanpa menambah jumlah uang kita. Tanpa menambah jumlah rupiah yang beredar pula.

Mirip halnya dengan uang elektronik yang bersifat debit. Entah itu Debit Card milik BCA, BNI, Mandiri yang lazimnya bisa berfungsi sebagai kartu ATM juga. Seluruh saldo yang berada dalam kartu debit itu merupakan transformasi digital uang kartal yang dimiliki dan disimpan di rekening bank penerbit kartu semata. Tidak ada kaitannya dengan penambahan daya beli pemegang kartunya.

Perbedaannya, uang elektronik yang bersifat prepaid menyimpan saldo pada teknologi chip di kartu sehingga bisa dimanfaatkan dalam berbagai transaksi offline. Sementara, pada uang elektronik yang bersifat debit, saldo tersimpan dalam server sehingga setiap transaksi harus dilakukan secara online.

Bagaimana dengan kartu kredit? Nah, dalam beberapa analisis memang disebutkan bahwa penggunaan credit card mampu menyumbang penambahan jumlah uang di pasar. Karena, seseorang dianggap mampu meningkatkan konsumsinya di atas saldo uang kartal yang dimilikinya. Yang dalam bahasa Nini Avieni disebut memicu konsumerisme.

Tapi, hipotesis penggunaan kartu kredit yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi juga kurang tepat sebenarnya. Jauh lebih logis kalau hipotesisnya menjadi: tingkat suku bunga kredit berpengaruh terhadap nilai inflasi. Karena, ada juga pemegang kartu kredit yang menggunakan kartunya hanya untuk memudahkan belanja. Dan, begitu selesai berbelanja mereka cepat-cepat membayar tagihannya sebelum jatuh tempo, demi terhindar dari perhitungan bunga.

Artinya, bukan kartu kreditnya yang berkorelasi terhadap jumlah konsumsi. Tapi, tingkat suku bunganya yang menentukan seseorang jadi konsumtif atau tidak. Sementara, kartunya bisa jadi hanya berfungsi sebagai alat transaksi saja; peringkas dompet kaum millenial, istilahnya.

Maka dari itu, analisis pada tulisan tersebut yang menyebutkan bahwa penggunaan uang elektronik secara masif mampu memicu naiknya inflasi justru bisa ditolak seluruhnya. Karena, berdasar berbagai uraian di atas, sudah terjabarkan bagaimana penggunaan uang elektronik tidak cukup relevan dalam menambah jumlah uang yang beredar.

Sebaliknya, justru dengan meningkatnya transaksi digital segala kemudahan dan efisiensi bisnis malah mungkin terjadi. Barang dan jasa bisa lebih banyak diproduksi karena kecepatan transaksi. Velocity of Money ala Irving Fischer pun meningkat. Kecepatan uang berputar menunjang pertumbuhan GDP tanpa terbeban inflasi. Paling tidak ini lebih relevan secara teori.

Contohnya saja, dengan dilakukannya migrasi sistem pembayaran jalan tol di Indonesia beberapa tahun ini. Pihak pengelola jalan tol jelas mendapat kemudahan bisnis dan efisiensi transaksi dengan adanya kebijakan ini. Bayangkan berapa banyak waktu dan biaya yang terhemat dari masifnya penggunaan uang elektronik. Dari berkurangnya beban biaya tenaga kerja, berkurangnya waktu proses administrasi dan akuntansi cash, sampai berkurangnya segala risiko bisnis dan risiko kerja.

Okelah, mungkin contohnya terlalu kompleks kalau bicara keuntungan operator jalan tol dari migrasi transaksi uang elektronik. Bagaimana kalau contohnya pelaku bisnis online saja? Dengan skala usaha kecil sambil iseng, supaya lebih mudah dinalarnya. Seperti istri saya yang sambil bekerja bisa berjualan kerudung di kantornya. Seratus ribuan dapat dua atau tiga. Konsumennya rekan sejawat atau nasabah atau pimpinan, siapa saja asal cocok dan mau bayar.

Modalnya sekedar kumpulan gambar. Calon pembeli tinggal pilih lalu order. Istri saya langsung transfer ke sepupu yang produsen di Bogor. Besoknya kerudung sampai diantar. Lalu, kadang karena langsung dipakai, ada temannya lagi yang "ngiler". Repeat order. Repeat process from transfer to deliver in less than an hour. Terkadang repeat order bisa terjadi berkali-kali dari pagi sampai malam. Sebabnya emak-emak galau memilih barang. Yang ini bagus, yang itu lucu, yang lain juga oke. Akhirnya dibeli semua. Selama gadget di tangan, dan dekat dengan tanggal gajian, selalu ludes dagangan.

Manajemen order dan transaksinya bisa dikatakan sambil lalu saja. Sebab, reseller, produsen, maupun supplier, dan vendor diusahakan dalam satu jaringan bank. Sehingga, seluruh perpindahan dana bisa cepat, terkontrol, dan tanpa biaya. Plus tidak repot melakukan rekapitulasi transaksi. Tinggal download rekening koran, lalu selebihnya bisa dikerjakan sambil ngerumpi.

Bayangkan bila istri saya dan sepupunya itu tidak menggunakan uang elektronik untuk menunjang bisnis mereka. Berapa banyak waktu dan kesempatan yang terbuang, sekadar untuk antre di bank demi mengirim uang misalnya, atau untuk melakukan kerja-kerja administrasi usahanya? Padahal istri saya termasuk sibuk di kantornya. Padahal sepupunya itu juga ibu dua anak tanpa asisten rumah tangga.

Uang elektronik jelas meningkatkan transaksi barang dan jasa. Karena kaum ibu iseng saja jadinya bisa berkontribusi dalam meningkatkan GDP negara. Menggairahkan sektor ritel, minimalnya. Lewat dagang online sebisanya.

Memang, risiko inflasi tetap mengintip di sana. Misalnya, bila ada yang gelap mata dan pakai kredit untuk maksa belanja. Tapi, urusan kredit ini juga tidak selalu diselesaikan dengan credit card saja. Bisa dengan pinjam uang teman, nego cicil bayar, atau janji lunas saat gajian bulan depan. Belum tentu pakai bunga juga jadinya. Sebab banyak artis idola kaum hawa yang hijrah, katanya. Hingga ibu-ibu arisan bisa bicara soal riba sambil meneruskan hobi belanjanya.

Intinya, urusan inflasi itu jadi tergantung dengan transaksi yang terkait instrumen utang. Bukan terkait dengan potensi masifnya transaksi uang elektronik di masa mendatang. Sama-sama transaksi non-cash, tapi beda jauh implikasinya. Yang satu bersifat delayed payment, yang lainnya sekadar tidak menggunakan uang kartal karena berorientasi pada kecepatan dan kemudahan transaksi uang giral.

Mungkin ini yang akhirnya membuat sebagian orang salah paham, hingga membuat yang lainnya ketakutan. Semoga saya juga tidak terlalu salah dalam memahami persoalan.

Pamuji Widodo kontraktor

(mmu/mmu)