DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 24 September 2018, 11:09 WIB

Kolom

#2019BebasKorupsi

Dinda Balqis - detikNews
#2019BebasKorupsi Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta - Memasuki triwulan ketiga 2018, Indonesia sudah banyak dikejutkan oleh kasus-kasus korupsi yang fantastis. Mulai dari kasus suap Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, kasus suap kepala lapas Sukamisin, kasus suap PLTU Riau-1 yang menyandung mantan Menteri Sosial Idrus Marham, kasus suap dan gratifikasi miliaran rupiah Gubernur Jambi Zumi Zola, hingga korupsi massal anggota DPRD Kota Malang.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2017 menduduki peringat ke 96 berdasarkan Transparency International, atau turun 6 posisi dari 2016. Posisi Indonesia terpaut sangat jauh dari negera tetangga, Singapura.

Usaha pemberantasan korupsi bukan merupakan agenda baru. Pemberantasan korupsi secara yuridis telah dimulai sejak 1957, dengan dibuatnya pengaturan tentang perilaku korupsi melalui Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Pemerintahan Orde Baru pun dapat dikatakan sebagai rezim yang paling banyak mengeluarkan peraturan terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, pada kenyataannya kebijakan dan organ yang dibuat tidak bekerja maksimal, malah dapat dikatakan tidak berfungsi.

Pemerintahan B.J Habibie menerbitkan kebijakan baru, salah satu kebijakan yang menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan, pada 2002, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang disahkan oleh Presiden Megawati terbentuklah KPK yang kita kenal saat ini.

Selama hampir 16 tahun berdiri, KPK seumpama bibit optimisme bagi masyarakat yang telah kehilangan pegangan kepercayaan terhadap pemangku kekuasaan. Semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan sejak 2002 rupanya tidak menghasilkan echo yang sempurna. Bukan sekali-dua upaya menjegal KPK dilakukan oleh pemilik kekuasaan.

Dari Pusat ke Daerah

Perilaku korupsi seperti menjadi kebiasaan bagi para pemangku kekuasaan. Jika pada era Orde Baru skala korupsi dapat dikatakan berputar di pusat, saat ini korupsi sudah menyebar ke daerah. Mulai dari wakil rakyat di Senayan hingga wakil rakyat di daerah sudah terjaring oleh KPK. Bukan hanya pemimpin saja, praktik korupsi telah dilakukan mulai dari "meja pertama" di birokrasi daerah maupun pusat.

Upaya pemberantasan korupsi saat ini pun mendapat terobosan baru. Menyambut pentas politik tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD.

PKPU ini ditujukan sebagai regulasi pencalonan anggota DPR maupun DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta DPD pada Pemilu 2019. Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Pasal 60 huruf J PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelarangan mencalonkan anggota DPR maupun DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta DPD yang pernah menjadi mantan narapidana korupsi, narkotika, dan kejahatan seksual terhadap anak.

Lagi-lagi Ditikam

Namun, lagi-lagi kebijakan ini mendapat penolakan terlebih dari para bacaleg mantan narapidana korupsi. Mirisnya, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu mengkhianati pakta integritas yang telah mereka buat bersama partai politik pengusung bacaleg dengan meloloskan bacaleg mantan narapidana korupsi. Ditambah langkah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan uji materi PKPU tersebut terhadap Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pemberantasan korupsi lagi-lagi ditikam. Undang-undang yang dibuat dijadikan sebagai celah untuk lolos dari hukum. Penegak hukum dianggap musuh dan disudutkan. Pemegang kekuasaan pun menganggap lumrah praktik korupsi dan cenderung melindungi anggotanya yang melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana kita ketahui, pelaku korupsi ialah orang-orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan. Jika kewenangan yang mereka miliki disalahgunakan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan kelompoknya, maka akan berimbas buruk bagi masyarakat. Sebagai contoh kasus korupsi massal anggota DPRD Kota Malang. Sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan salah satunya memberi persetujuan atas RUU tentang APBD. Namun, kewenangan tersebut diselewengkan untuk kepentingan salah satu oknum, dengan pemberian suap yang tak seberapa, namun berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi pengalokasian APBD Kota Malang. Yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, melenceng kepada kepentingan salah satu pihak.

Akar Korupsi

Menurut Jack Bologne akar korupsi ada empat. Pertama, greedy, yakni terkait keserakahan para pelakunya. Kedua, opportunity, sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi. Ketiga, needs, sikap mental yang tidak pernah merasa cukup. Terakhir, exposes, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi tidak memberi efek jera.

Undang-undang pemberantasan korupsi sudah memiliki sanksi yang tegas. KPK sebagai lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi pun sudah dapat dikatakan maksimal dalam mengungkap kasus-kasus korupsi mulai dari yang dilakukan oleh bupati hingga yang menyangkut petinggi DPR.

Instrumen hukum yang telah ada seharusnya diimbangi dengan kesamaan pandangan akan pemberantasan korupsi di seluruh lapisan masyarakat. Ketika seluruh lapisan masyarakat sudah kompak memandang korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan perbuatan tercela, diharapkan tidak ada lagi upaya-upaya melemahkan KPK maupun aturan hukum tipikor yang dilakukan oleh penguasa itu sendiri.

Masyarakat juga dituntut kritis terlebih di era milenial ini. Masyarakat dapat memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi dan menyebarkan semangat pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dimulai dengan membuat trending topic di media sosial dengan tagar #2019BebasKorupsi.

Dinda Balqis alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed