DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 24 September 2018, 10:42 WIB

Kolom Kang Hasan

Menakar Prestasi Jokowi

Hasanudin Abdurakhman - detikNews
Menakar Prestasi Jokowi Hasanudin Abdurakhman (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Apa prestasi Presiden Joko Widodo (Jokowi)selama 4 tahun memerintah? Jawaban yang segera keluar adalah infrastruktur. Lalu, apa lagi? Ya, infrastruktur. Itu ditambah dengan prestasi Menteri Susi Pudjiastuti dalam hal kelautan. Yang lain? Ya, infrastruktur.

Mari kita lihat lebih detail soal infrastruktur. Selama 2014-2018 pemerintahan Presiden Jokowi sudah membangun sekitar 3400 km jalan biasa, ditambah 443 km jalan tol. Dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan prestasi ini main-main. Tapi, itu pun bukan tanpa catatan. Jalan tol ruas Brebes-Kendal yang sudah 2 kali difungsikan untuk mudik Lebaran, hingga saat ini belum selesai dibangun. Demikian pula tol Becakayu. Artinya, masih ada saja pekerjaan yang belum dituntaskan.

Ada 65 bendungan yang dicanangkan untuk dibangun, tapi baru 29 yang akan selesai 2019. Semoga tidak ada aral melintang yang membuatnya mangkrak, misalnya karena tersandung soal pendanaan. Belakangan ini, karena melemahnya nilai tukar rupiah, pemerintah terpaksa menunda sejumlah proyek kelistrikan, bagian dari proyek listrik 35.000 megawatt yang ambisius itu.

Soal proyek listrik itu, pemerintah sendiri menyatakan bahwa produknya ada kemungkinan akan sia-sia, tidak terserap, karena ada kesalahan perhitungan kebutuhan. Pelaksanaan proyeknya juga tercemar korupsi. Anggota kabinet Jokowi, yaitu Menteri Sosial Idrus Marham jadi tersangka.

Banyak hal dibuat Jokowi dalam soal infrastruktur. Tapi, seperti dicontohkan di atas, ada saja bolong dalam proyek-proyek itu. Tapi, baiklah kita catat saja itu sebagai prestasi Jokowi.

Apa lagi? Bagaimana dengan pembangunan ekonomi? Pertumbuhan yang ditargetkan sebesar 7% tidak tercapai. Angka pertumbuhan hanya berkisar di 5,5%. Inflasi cukup terkendali, cadangan devisa cukup bagus. Tapi, defisit neraca perdagangan agak tidak terkendali. Puncaknya adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

Apakah ini buruk? Tidak terlalu buruk. Secara umum fondasi ekonomi masih bagus. Tapi, tidak ada hal istimewa yang bisa dicatat sebagai prestasi menonjol pemerintahan Jokowi. Struktur APBN masih berciri gali lubang tutup lubang; menambah utang baru untuk menutup defisit. Salah satu sumber pengeluaran yang harus ditutup adalah cicilan utang masa lalu yang jatuh tempo.

Soal ketenagakerjaan, ada sedikit penurunan angka pengangguran terbuka. Titik terendah di periode pemerintahan sebelumnya adalah 5,7%, dengan variasi naik turun di beberapa tahun, saat ini angkanya adalah 5,13%, turun 0,57%. Kalau nilai perubahan angka yang dijadikan acuan, SBY membuat perubahan lebih drastis, menurunkan angka pengangguran dari 7,8% pada 2009 menjadi 5,7% tadi.

Soal tenaga kerja, ada catatan penting, yaitu tenaga kerja asing. Tidak ada tenaga kerja asing sebesar angka yang beredar di media sosial. Tapi, juga tidak bisa dibantah bahwa pemerintah meloloskan buruh-buruh kasar dari Cina dengan fasilitas diskresi, melanggar ketentuan bahwa hanya tenaga ahli yang boleh didatangkan dari luar. Terlepas dari jumlahnya, hal ini menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.

Angka kemiskinan turun hingga 9,8%, dengan kontroversi standar kemiskinan. Terlepas dari soal itu, ada hal yang agak luput dari perhatian khalayak, yaitu hunger index atau indeks kelaparan. Angka untuk indeks ini adalah 22, jalan di tempat selama pemerintahan Jokowi. Angka ini masuk kategori "serious". Di masa lalu angka ini pernah lebih tinggi, tapi juga pernah lebih rendah. Sebagai tambahan, angka ini termasuk buruk di Asia Tenggara. Kita hanya lebih baik dari Laos dan Myanmar, masih tertinggal dibanding Filipina dan Kamboja, dan jauh di belakang Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Dalam soal kesehatan, justru belakangan ini muncul wabah campak dan rubela. Kasus campak meningkat 2 kali lipat selama 2 tahun, dari 2015 ke 2017. Penderita rubela meningkat 3 kali lipat selama periode yang sama. Padahal kasusnya sudah menurun pada 2013. Pemerintah sedang kesulitan memadamkan perlawanan kelompok antivaksin yang berbasis agama. Akibatnya, tingkat pelaksanaan vaksinasi di berbagai provinsi hanya berkisar 20%. Di provinsi tertentu bahkan ada yang hanya 4%.

Sementara itu defisit dana BPJS juga makin parah, sehingga pemerintah harus jungkir balik untuk menutupinya. Terakhir dikabarkan bahwa defisit itu hendak ditutup dengan cukai rokok.

Bagaimana dengan pendidikan? Kita tidak menyaksikan ada hal khusus selama pemerintahan Jokowi. Ada 2 kali gagasan full day school hendak dipaksakan untuk diterapkan, dua kali pula gagasan itu ditolak masyarakat, sehingga pemerintah menghentikannya. Entah apa yang dianggap penting oleh pemerintah pada gagasan itu. Selebihnya tidak ada yang istimewa. Program revolusi mental yang dulu sempat berkumandang saat kampanye, tidak jelas wujudnya setelah Jokowi jadi Presiden.

Demikian pula dengan riset dan pendidikan tinggi. Di awal masa kerja kabinet sempat terdengar keinginan untuk melakukan hilirisasi riset, memperkuat kaitan dengan industri, tapi yang terdengar di media adalah penjelasan-penjelasan konyol, menggambarkan mentahnya gagasan itu. Pada akhirnya yang terdengar hanyalah gebrakan Menristek Dikti terhadap perguruan tinggi abal-abal, yang juga hanya panas sesaat.

Dalam soal pemberantasan korupsi, di masa awal pemerintahan Jokowi 2 komisioner KPK terpaksa harus non aktif hingga berakhirnya masa jabatan, karena diserang oleh kepolisian dengan kasus sumir. Sepanjang masa pemerintahan, kasus-kasus korupsi terus diungkap KPK. Artinya, tidak ada perbaikan dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan maupun sistem politik. Sementara itu para koruptor bisa senyum bahagia di sel-sel mewah mereka dalam LP Sukamiskin. Tidak nampak pembenahan memadai terkait soal ini.

Penegakan hukum juga tidak istimewa. Ada kesan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh kepentingan penguasa. Kasus Saracen maupun MCA terdengar bombastis di awal penyidikan, tapi berujung pada gagalnya pembuktian di pengadilan. Pelakunya dihukum ringan atas dakwaan yang terkesan dipaksakan. Demikian pula dengan kasus chat seks Rizieq Shihab, yang sejak awal terlihat aneh, dan berujung pada terbitnya SP3. Sementara itu, Meiliana harus mendekam di penjara selama 18 bulan atas kasus yang tidak jelas, sementara orang-orang yang melakukan pembakaran rumah ibadah dihukum ringan.

Dalam hal politik, janji untuk membentuk kabinet ramping langsung diingkari saat pembentukan kabinet pertama. Tekad untuk tidak bagi-bagi kekuasaan sama sekali tak tercermin di kabinet. Sebaliknya, inilah kabinet bagi-bagi kuasa yang sebenarnya. Orang-orang tak kompeten masuk di kabinet, akhirnya mereka harus diganti. Resuffle pun tidak serta merta membersihkan kabinet, orang-orang tak kompeten masih tetap dipertahankan.

Para anggota tim sukses Jokowi bergiliran mendapat imbalan berupa kursi komisaris BUMN. Ini tradisi lama dan korup yang diteruskan Jokowi. BUMN yang seharusnya dikelola secara profesional, tetap dipertahankan sebagai tempat bancakan politik. Itu masih ditambah lagi dengan seleksi anggota kabinet yang makin kendor karena harus mengakomodasi kekuatan politik. Idrus Marham lolos masuk kabinet, kemudian menjadi menteri pertama di kabinet Jokowi yang menjadi tersangka korupsi.

Kita masih bisa membuat daftar yang lebih panjang soal kinerja pemerintah Jokowi. Tapi, sejauh yang bisa saya saksikan pemerintahan ini tidak istimewa. Tidak ada alasan cukup kuat untuk mengatakan bahwa Jokowi perlu dipilih kembali. Bahkan para pendukung Jokowi pun banyak yang menyadari itu. Mereka hanya bertahan dengan keyakinan bahwa situasi akan jauh lebih buruk kalau Jokowi kalah, dan Prabowo berkuasa.

Soalnya sekarang, sanggupkah tim Prabowo menguliti setiap detail kelemahan Jokowi dengan data akurat, diolah dengan baik, dan disajikan secara cerdas? Kalau sanggup, mengalahkan Jokowi sebenarnya bukan soal yang terlalu berat.

Hasanudin Abdurakhman cendekiawan, penulis dan kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed