DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 19 September 2018, 14:28 WIB

Mimbar Mahasiswa

PKPU dan Sanksi Moral Mantan Koruptor

Farida Azzahra - detikNews
PKPU dan Sanksi Moral Mantan Koruptor
Jakarta -
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan putusan yang meloloskan calon legislatif (caleg) mantan terpidana korupsi untuk dapat menjadi peserta Pemilu 2019. Putusan tersebut tentu saja menganulir Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada Pasal 4 ayat (3) PKPU tersebut dinyatakan bahwa partai politik dalam pengajuan caleg tidak boleh menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan juga korupsi.

Namun, sampai saat ini Bawaslu terhitung sudah meloloskan 12 caleg mantan terpidana korupsi untuk bertarung memperebutkan kursi legislatif. Putusan Bawaslu tersebut bahkan dinilai berpotensi meningkat, mengingat masih banyaknya polemik PKPU tersebut yang belum diputus Bawaslu di berbagai daerah.

Dalil Bawaslu meloloskan mantan terpidana korupsi untuk menjadi caleg adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu menyatakan bahwa dalam undang-undang tersebut tidak ada larangan bagi mantan terpidana korupsi untuk menjadi caleg dalam pemilu. Bawaslu justru beranggapan bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 inilah yang telah bertentangan dengan Undang-Undang.

Putusan Bawaslu tersebut tentu menjadi angin surga bagi para mantan terpidana korupsi yang hendak menjadi caleg di Pemilu 2019 mendatang. Namun, sebenarnya putusan Bawaslu ini merupakan persoalan serius dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, mengingat Bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya peraturan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga negara.

Kedudukan PKPU

Bawaslu menilai bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan hierarki peraturan di atasnya, yakni Undang-Undang Pemilu. Jika kita mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jenis Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh suatu komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau pemerintah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui keberadaannya dalam hierarki perundang-undangan. Ini berarti bahwa keberadaan PKPU tersebut telah diakui dan sah menurut undang-undang.

Terlebih lagi, PKPU tersebut juga telah diundangkan oleh Kemenkumham. Pengesahan PKPU tersebut memberi konsekuensi hukum bagi kita untuk menjalankannya. Dapat dikatakan bahwa PKPU No. 20 Tahun 2018 ini tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketetuan PKPU ini hanyalah sebagai peraturan pelaksana yang mengatur hal-hal teknis dari Undang-Undang Pemilu yang sudah ada. Apabila PKPU tersebut ingin dibatalkan, maka kewenangan membatalkan atau menganulirnya berada di bawah Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang bertugas melakukan judicial review.

Kini, setelah uji materil PKPU No. 20 Tahun 2018 tersebut dikabulkan oleh MA, menyusul tindakan Bawaslu sebelumnya yang telah dengan sepihak menganulir peraturan tersebut, masihkah ada harapan untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu yang berintegritas dengan memperhatikan kualitas calon peserta pemilu?

Sanksi Moral

Larangan eksplisit bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tentu menjadi tindakan preventif yang dilakukan KPU guna mengurangi praktik korupsi di Indonesia. Sekalipun larangan tersebut tidak dituangkan secara eksplisit, mantan terpidana korupsi yang terbukti terdaftar dalam peserta Pemilu 2019 hendaklah tidak diloloskan oleh Bawaslu. Karena meskipun para terpidana korupsi tersebut telah menjalankan hukuman penjara, rasanya hal itu belum cukup mampu untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Oleh sebab itu, diperlukan sanksi moral bagi para mantan terpidana korupsi sebagai konsekuensi atas perbuatannya.

Kehadiran PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut tentu harus tetap dijalankan, terlebih lagi baru-baru ini kita dihadapkan pada kasus praktik korupsi 41 anggota DPRD Kota Malang. Hal ini membuktikan urgensi negara untuk melaksanakan PKPU tersebut. Jika aturan tersebut dianulir, sama saja kita membuka peluang bagi para koruptor untuk menjalankan praktik korupsi yang sama di kemudian hari.

Memang mantan terpidana korupsi tersebut telah mendapatkan hukuman, dan mungkin efek jera juga telah mereka rasakan. Namun, tidak ada jaminan bagi mereka untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Lagipula mengapa kita tidak mencari dan memberi kesempatan kepada kandidat baru yang "bersih" dan lebih berintegritas untuk dapat menduduki jabatan legislatif di negara ini? Biarlah PKPU tersebut menjadi sanksi moral atas perbuatan mereka, biarlah terjadi pembatasan atas hak politik mereka. Karena sewaktu menjalankan praktik korupsi, mereka juga tidak memikirkan hak ekonomi rakyat, bukan?

Pemberantasan korupsi menjadi tugas kita semua sebagai warga negara. Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diadakan oleh suatu lembaga hendaknya mendapat dukungan dari lembaga lainnya. Saat ini, rakyat yang telah menunggu hasil judicial review MA yang akan menentukan nasib bagi para terpidana koruptor yang hendak mencalonkan diri itu tentu kecewa. Tentunya rakyat berharap MA tidak membatalkan PKPU tersebut. Karena kami sebagai rakyat membutuhkan wakil yang berintegritas dan mampu menjadi penyalur aspirasi yang sesungguhnya.

Farida Azzahra mahasiswi Fakultas Hukum Universtas Krisnadwipayana

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed