DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 19 September 2018, 13:04 WIB

Kolom

Memupuk Keberanian KPU Pasca Putusan MA

Ali Rido - detikNews
Memupuk Keberanian KPU Pasca Putusan MA
Jakarta -
Lika-liku perjalanan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 mungkin telah berakhir dengan vonis Mahkamah Agung (MA) yang menganulirnya. Sontak hal itu menjadi kabar gembira bagi calon legislatif (caleg) yang selama ini terkatung-katung harapannya untuk dapat duduk di kursi parlemen. Di sisi lain, vonis itu dapat menegasikan spirit dalam tujuan pemilu agar tercipta dan terlahirnya aktor dalam pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Corong Undang-Undang

Dalam terminologi hukum, hakim memiliki dua peran sentral selain sebagai penegak hukum formal (undang-undang) juga sebagai penegak hukum material (nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat). Kedua peran itu dimaksudkan agar putusan yang dilahirkan dapat mencerminkan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Konstruksi demikian mengharuskan seorang hakim untuk tidak hanya berkiblat pada apa kata (isi) undang-undang, melainkan harus berpijak pula pada alas nilai dan pandangan yang hidup dalam masyarakat.

Jika hakim hanya tunduk pada undang-undang, maka pola hakim yang demikian harusnya hidup pada abad ke-19. Pada abad itu, hakim diposisikan hanya sebagai corong undang-undang tanpa memperhatikan aspek-aspek lain di luar logika dan aturan hukum. Vonis MA terhadap PKPU dengan alasan bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu rasanya mengembalikan peran hakim yang hidup dan menganut paham di abad ke-19 dimaksud.

Padahal, era itu telah tergantikan cukup lama dengan paham bahwa di luar hukum, hakim diberi kebebasan untuk menemukan hukum (rechtsvinding) guna tercapainya keadilan masyarakat luas. Dalih PKPU bertentangan dengan UU Pemilu menjadi bukti hukum hanya dilihat secara tekstual. Padahal dalam terminologi hukum modern, hukum seyogianya senantiasa menyandingkan antara teks dan konteks regulasi secara bergandengan.

Konteks saat ini tegas bahwa korupsi menjadi musuh bersama, sehingga berbagai upaya luar biasa (extra ordinary) diperlukan. Karena itu, hadirnya PKPU sejatinya merupakan bagian dari upaya extra ordinary di tengah regulasi yang semestinya mengatur (undang-undang) tak kuasa mengakomodasinya karena pertimbangan politik pragmatis elite. Sayangnya, spirit itu tidak dimaknai dan dipahami sama oleh semua penyelenggara negara sehingga poin pembatasan politik bagi penjahat amanah publik menjadi sesuatu yang tak lazim bagi elite bangsa ini. Putusan MA rasanya menjadi penegas atas fenomena itu.

Padahal, PKPU yang melarang eks napi korupsi menjadi caleg pada dasarnya tidak membuat norma baru sehingga kemudian dinilai bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. PKPU tersebut sejatinya menguatkan poin-poin yang telah tersirat dalam UU Pemilu, yaitu dalam rangka melahirkan wakil rakyat yang mengerti moral dan kultur bangsa dan memiliki hasrat kuat untuk mengelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Spektrum itulah yang sesungguhnya menjadi prinsip utama dilakukannya pemilu untuk memilih wakil amanah publik. Bukan sekadar terjaminnya hak calon legislatif agar dapat berkontestasi dalam demokrasi.

Kembali dapat ditegaskan, PKPU soal larangan koruptor lebih bersifat penegasan atas makna tersirat dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Pengejawantahan itu kemudian dibunyikan melalui aturan berjenis kelamin PKPU tersebut. Tujuannya tentu sangat jelas, yaitu dalam rangka merespons kegelisahan masyarakat soal substansi pemilu yang seolah-olah tiap periode hanya menampilkan kontestan itu-itu saja dan seakan miskin dari kontestan yang berintegritas. Karenanya, PKPU sesungguhnya bukan sesuatu yang baru sehingga dinilai bertentangan dengan undang-undang. Sayangnya, kacamata kuda yang digunakan oleh hakim MA melalui vonisnya telah berpotensi mendegradasi semangat moral kebangsaan berupa terciptanya roda pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Celah KPU

Sangat disayangkan tentunya dengan vonis MA tersebut, namun sebagai bangsa yang telah bersepakat hidup dalam alam hukum yang demokratis maka menyikapi secara arif menjadi solusi yang beradab. Namun, diam tanpa memanfaatkan celah yang ada sudah barang tentu tidak etis. Mengapa demikian? Karena KPU masih memiliki peluang untuk berupaya mengaktualisasikan "ulang" PKPU soal larangan napi koruptor. Adanya Peraturan MA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menjadi peluang sekaligus tantangan terakhir bagi KPU siap-tidaknya meneguhkan PKPU yang telah dibuatnya agar tetap eksis dan legitimate.

Dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan MA tersebut disebutkan: Dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim ke Badan atau Pejabat Usaha Tata Negara, yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Makna pasal di atas, mengartikan bahwa KPU dalam tempo 90 hari diberi pilihan untuk tetap melaksanakan PKPU atau tunduk pada putusan MA. Artinya, PKPU yang melarang calon legislatif napi koruptor masih sah (legal) selama 90 hari ke depan. Dengan demikian, jika KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) caleg pada saat-saat krusial seperti sekarang ini maka tetap dianggap sah. Apabila melihat penetapan DCT caleg, adalah tanggal 20 September alias kurang dari 90 hari sejak putusan MA itu. Dengan demikian, jika KPU berani menetapkan DCT tepat 20 September mendatang maka praktis PKPU larangan napi koruptor tetap legal untuk dijadikan pijakan hukum.

Alasan yang dapat dibangun, salah satunya karena jika tidak menetapkan DCT caleg lebih dari tanggal 20 September akan menghambat tahapan lain dalam alur pemilu yang telah didesain matang jauh hari sebelumnya. Dengan kata lain, penundaan atau perpanjangan penetapan DCT caleg akan menghambat tahapan lanjutan dari pemilu itu. Tentu hal yang lumrah jika alasan itu yang digunakan, mengingat KPU merupakan lembaga resmi penyelenggara kepemiluan sehingga mengetahui betul kendala yang akan dihadapi manakala harus menunda atau memperpanjang penetapan DCT caleg.

Adanya Peraturan MA tersebut bisa diartikan bahwa rezim putusan uji materi melalui MA berbeda dengan rezim putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila dalam putusan MK, maka secara otomatis ketika diketuk palu langsung mengikat (final and binding) dan menggugurkan pasal atau undang-undang yang diujinya. Meskipun demikian, jika KPU ternyata mengesampingkan vonis MA sejatinya merupakan langkah yang konstitusional karena dipayungi hukum berupa Peraturan MA tersebut. Karena itu, tidak salah jika KPU ternyata memilih opsi tetap mendudukkan PKPU itu sebagai alat untuk "mencegah" eks koruptor nyaleg.

Pada akhirnya, bolanya kini kembali kepada KPU apakah berani mengambil langkah radikal mengesampingkan vonis MA tersebut atau malah justru sebaliknya. Guna memupuk keberanian KPU, maka masyarakat dan elemen civil society harus bersatu padu mengawal KPU dalam memperjuangkan PKPU soal larangan eks koruptor nyaleg tersebut.

Ali Rido dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed