DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 18 September 2018, 13:20 WIB

Kolom

Menjaga Hak Pilih di Seluruh Negeri

Neni Nur Hayati - detikNews
Menjaga Hak Pilih di Seluruh Negeri Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta - Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mungkin tidak berlebih untuk menyatakan tentang "menjaga hak pilih di seluruh negeri." Bait yang kerap didendangkan dalam Mars Bawaslu tersebut adalah bentuk penyadaran bahwa demokrasi ini harus dikawal.

Dipahami bahwa pelanggaran pemilu nyaris terjadi dari hulu hingga hilir, maka pengawalan pada setiap tahapan pemilihan sudah menjadi sebuah kemestian. Salah satunya adalah pengawalan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemilihan, karena daftar pemilih adalah komponen penting pada proses pemungutan dan penghitungan suara.

Terciptanya daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir adalah harapan seluruh rakyat tanpa kecuali untuk memastikan hak memilih konsitusional warga terpenuhi. Namun, apa mau dikata persoalan daftar pemilih ini selalu terjadi dari pemilu ke pemilu. Mestinya, hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pada pemilu selanjutnya.

Terlebih, pada daerah yang sebelumnya melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada 2018, idealnya pada Pemilu 2019 daftar pemilih bisa lebih baik. Tapi, faktanya di lapangan berdasarkan hasil pengawasan masih terdapat banyaknya pemilih yang bermasalah. Semua menyadari bahwa daftar pemilih ini bersifat dinamis, karena penduduk setiap hari bisa bertambah dan berkurang.

Tingkat dinamis tersebut tentunya juga harus diukur secara rasional. Apakah iya orang yang sudah meninggal atau pindah pada tahun 2014 masih terdaftar pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap di Pemilu 2019 di TPS yang sama? Pemilih potensial yang seharusnya tercatat di daftar pemilih nyatanya tidak terdaftar, sebaliknya pemilih tidak memenuhi syarat yang seharusnya terhapus dari daftar pemilih justru masih terdata.

Hal yang lebih mencengangkan lagi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan banyaknya data pemilih ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni sejumlah 1.013.067 pemilih. Data tersebut merupakan hasil analisis Bawaslu terhadap DPT di 285 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan total 91.001.344 pemilih (Bawaslu RI, 2018). Tiga hal yang dijadikan dasar Bawaslu dalam melakukan analisis kegandaan yakni pada elemen NIK, nama dan tanggal lahir pemilih.

Padahal jelas pada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pasal 198 ayat 2 menyatakan bahwa warga Negara Indonesia didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. Problem yang kerap juga muncul adalah adanya tidak sinkronsisasi data pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU dengan by name by address yang disampaikan di TPS.

Ada pula pemilih di TPS yang jumlahnya lebih dari 300 pemilih. Menurut Peraturan KPU No.11 Tahun 2018 Pasal 9 ayat 3, "Penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang dengan memperhatikan tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain, kemudahan pemilih ke TPS, tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda, hal-hal berkenaan dengan aspek geografis, jarak waktu dan tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara."

Problem selanjutnya juga muncul dari sistem yang dimiliki oleh KPU sendiri yaitu Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Terjadi di beberapa daerah, kasus seperti sistem jaringan yang lamban dan Sidalih error mengakibatkan proses input membutuhkan waktu yang lama atau bisa terhenti seketika. Jika dilakukan upload ulang, maka akan terjadi penumpukan data yang bisa berpotensi memunculkan data ganda.

Pembenahan

Kesadaran dari pihak KPU, Dukcapil, dan Bawaslu untuk melakukan pembenahan pada daftar pemilih di Pemilu 2019 perlu diapresiasi. Artinya, ada ikhtiar maksimal yang dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Adapun pembenahan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki daftar pemilih.

Pertama, KPU, Dukcapil, Bawaslu, dan peserta pemilu harus selalu bersinergi untuk bersama-sama melakukan pencermatan data pemilih guna menghasilkan data pemilih yang benar benar akurat. Temuan pemilih tidak memenuhi syarat berupa ganda, meninggal, pindah domisili, dan lain sebagainya harus dengan real data by name by address.

Kedua, Bawaslu di seluruh tingkatan harus memastikan bahwa proses penghapusan data ganda pemilih dan memasukkan pemilih potensial dalam daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU berjalan dengan benar. Untuk memastikan hal ini, perlu kiranya Bawaslu melakukan penelusuran lebih lanjut dengan faktualisasi langsung ke lapangan dan mengecek KTP pemilih.

Ketiga, untuk mengatasi system error yang terjadi pada Sidalih, KPU harus memiliki back up data manual. Selain data manual digunakan sebagai data pembanding keabsahan data TPS dengan Sidalih juga mengantisipasi beberapa hal yang tidak diinginkan. KPU juga harus memberikan akses informasi data pemilih secara utuh terhadap pengawas pemilu. Hal ini dilakukan agar proses pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu bisa dilakukan secara maksimal. Berbagai macam hal kendala ataupun permasalahan yang akan muncul bisa dicegah sejak dini dengan adanya keterbukaan informasi.

Keempat, keterlibatan peran aktif masyarakat sebagai pemilih untuk bersama-sama melakukan pencermatan pada daftar pemilih serta memberikan masukan dan tanggapan bilamana terdapat adanya pemilih yang tidak sesuai. Selain itu, bersama-sama juga mendorong masyarakat yang belum melakukan perekaman untuk segera dilakukan perekaman khususnya pemilih pemula demi menjaga hak konstitusional warga sebagai pemilih.

Upaya perbaikan daftar pemilih dalam menjaga hak pilih pada Pemilu 2019 harus dilakukan secara optimal. Ini sudah menjadi tugas dan kebutuhan bersama karena kita semua adalah kunci dari data pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir.

Neni Nur Hayati bekerja di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, aktivis Nasyiatul Aisyiyah


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed