DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 18 September 2018, 12:00 WIB

Kolom

Altruisme Politik Perempuan

Fransisca Ayu Kumalasari - detikNews
Altruisme Politik Perempuan Caleg PSI Febri Wahyuni (Foto: dok. istimewa)
Jakarta - Calon legislatif DPR daerah pemilihan Sumatera Barat Febri Wahyuni Sabran (25) tiba-tiba menghebohkan kita setelah official akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Rabu (29/8) lalu mengunggah video pengakuannya soal pengorbanannya untuk maju menjadi calon legislatif. "Banyak banget yang aku korbanin, salah satunya putus dari mantan aku yang beda partai," ucap Febri.

Kita angkat topi atas langkah politik Febri yang tulus berkomitmen memperjuangkan idealismenya di arena politik praktis. Suatu 'keberanian' berbasis idealisme yang cukup jarang dimiliki oleh teman-teman milenial seusianya. Apalagi hal itu ditempuh di kala persepsi mayoritas kaum muda terhadap dunia politik masih lekat dengan stigma negatif. Anak muda umumnya masih mempersepsikan politik dengan nada yang negatif. Mereka masih mengaitkan politik dengan rebutan kekuasaan, korupsi, dan kebohongan. Politik yang seperti ini dianggap jauh dari upaya merajut politik yang menyejahterakan rakyat.

Kaum Tua

Kenapa atensi politik kaum muda segenerasi Febri terhadap dunia politik masih minim? Salah satunya karena organ-organ politik kita lebih banyak didominasi oleh kehadiran kaum tua dengan segala privilege penguasaan modal dan jejaring. Dominasi kaum tua akan melahirkan oligarki partai di mana proses kekuasaan bertumpu pada segelintir elite. Mindset merekalah yang selama ini mewarnai pengambilan keputusan-keputusan bercita rasa status quo dalam partai, di mana pengesampingan kader-kader perempuan dalam proses kaderisasi maupun rekrutmen di internal kepartaian menjadi hal biasa.

Tidak heran jika sebelumnya Bawaslu menemukan sejumlah parpol mengidap krisis 30 persen kuota caleg perempuan di level DPRD di 17 kabupaten/kota, di antaranya Asahan, Keerom, Mimika, Teluk Wondama, dan Kaimana. Di dapil Kabupaten Asahan, Sumatera Utara terdapat 4 parpol yang tidak memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan yakni Partai Garuda, Partai Berkarya, PBB, dan PKPI. Di Kabupaten Keerom Papua ada 2 partai yakni PKB dan Partai Garuda. Di Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat, PKB dan Partai Berkarya gagal mendaftarkan 30 persen caleg perempuan. Di Kabupaten Mimika Papua dan Kabupaten Kaimana Papua Barat, masing-masing Partai Garuda dan PKS pun tidak memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.

Padahal akomodasi perempuan dalam politik pencalegan bukan sekadar tren kesempatan struktural politik, namun kehendak sejarah konstruktivitas demokrasi. Solusi dalam menghasilkan kebijakan visioner yang pro-perempuan dan memiliki sensitivitas gender dan kesederajatan hak laki-laki dan perempuan, agar kepentingan dan masa depan perempuan bisa diperjuangkan dalam kadar kualitas kemanusiaan hanya bisa ditempuh jika sistem politik yang mengintroduksi kehadiran perempuan dibuka lebar.

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Eliminationof All Forms of Discrimination Against Woman atau CEDAW) juga telah merekomendasikan terhadap semua negara untuk memberlakukan afirmasi aktif untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi appointif (yang ditunjuk/diangkat) maupun elektif (dipilih) baik secara lokal maupun nasional (Herita Dewi, 2016).

Perempuan butuh ruang bagi representasi dirinya untuk menegosiasikan secara langsung berbagai kepentingan terkait dengan posisi tawar dirinya dalam struktur pengambilan kebijakan publik. Pada 2016 misalnya, tidak kurang dari 421 perda diskriminatif terhadap perempuan yang dihasilkan dan berimplikasi pada ketidakadilan, pembatasan ekspresi dan identitas terhadap perempuan serta keterbelakangan dan kemiskinan perempuan karena tidak dilibatkannya mereka dalam pengambilan kebijakan-kebijakan penting.

Salah satu sektor yang menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan adalah pendidikan. Data BPS menunjukkan rata-rata perempuan di Indonesia hanya berpendidikan kelas 2 SMP sehingga membuat tingkat partisipasi perempuan di dunia kerja jauh di bawah laki-laki. Ini selaras dengan fakta di mana Indonesia pada 2015 menempati peringkat 92 dari 145 negara dalam indeks kesenjangan gender karena partisipasi dan kesempatan ekonomi yang masih rendah. Berdasarkan data Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas ) pada 2017, tingkat partisipasi perempuan hanya 50, sedangkan laki-laki 83.

Perempuan lebih banyak terserap di dunia kerja informal yang rentan dengan keterbatasan akses sumber daya keuangan dan modal termasuk akses untuk mendapatkan peningkatan kapasitas. Ini tak sebanding dengan kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi yang dikelola oleh 70 persen perempuan. Ini akan semakin membuat perempuan terstigma sebagai 'masyarakat kelas dua' yang rentan dieksploitasi (Gastaldi, Jordhus Lier dan Prabawati, 2018).

Formalitas

Lalu, kenapa hingga kini parpol belum mampu menunaikan kuota 30 persen dalam pencalonan perempuan? Parpol berdalih, sulit mendapatkan kader perempuan berkualitas. Lagi-lagi ini aroma patriarkis. Alasan tersebut tak sepenuhnya valid, karena sudah 4 kali kita melaksanakan pemilu yang memberlakukan syarat afirmasi 30 persen perempuan. Parpol secara organisatoris mestinya sudah cukup berpengalaman untuk mendesain kemunculan caleg-caleg perempuan kapabel dan berintegritas, setidaknya melalui organisasi-organisasi sayapnya.

Sejauh ini parpol masih menjalankan politik 'dekoratif' (formalitas/hiasan) dalam menyuguhkan caleg perempuan karena sistem pengambilan keputusan dan rekrutmen politik yang lebih didominasi oleh tokoh-tokoh tua prominen partai yang notabene memiliki kepentingan berseberangan dengan idealisme masyarakat dan perempuan untuk memajukan keadilan gender. Kalaupun ada nama perempuan dalam daftar caleg, sebatas untuk memenuhi persyaratan administratif ketimbang substansial.

Ini misalnya bisa dibuktikan dengan pemosisian caleg perempuan di nomor urut besar yang probabilitas keterpilihannya minim. Riset Formappi menjelang Pemilu 2014 menunjukkan hanya 140 dari 2.465 total caleg perempuan (5,7 persen) yang ditempatkan di nomor urut 1. Lebih banyak mereka ditempatkan di nomor urut 3 (25,7 persen) dan nomor urut 6 (19,9 persen), dikalahkan caleg bermodal ekonomi kuat atau caleg laki-laki yang memiliki pengaruh politik ke level elite parpol, meskipun secara kapasitas dan modal sosial tidak lebih baik dari caleg perempuan.

Kemunculan orang-orang muda seperti Febri yang 'altruis' dalam panggung politik harus diberikan tepukan panjang dan dukungan penuh oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai aliran darah segar dalam perpolitikan nasional. Saatnya kaum hawa unjuk gigi meruntuhkan dominasi politik patriarkis dengan seluruh ide, gagasan segar dan cerdasnya. Membuktikan bahwa kaum muda bukan lagi sekadar pengisi bangku cadangan apalagi cuma penonton dari bergulirnya sejarah perubahan menuju keadaban di republik ini. Membuktikan bahwa tak sedikit kaum perempuan yang punya komitmen dan daya juang tulus menegakkan politik bermartabat yang berakar pada nilai kesetaraan dan kemanusiaan.

Fransisca Ayu Kumalasari Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed