DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 17 September 2018, 15:47 WIB

Kolom

Emak-Emak Jelang Pilpres 2019: Eksistensi atau Eksploitasi?

Lasmi Purnawati - detikNews
Emak-Emak Jelang Pilpres 2019: Eksistensi atau Eksploitasi? Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -
Suara emak-emak menjadi kekuatan yang berusaha diperebutkan oleh setiap kubu politik yang akan berlaga dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2019. Meski sebenarnya penggalangan suara kaum perempuan tersebut telah berjalan jauh sebelum pendaftaran bahkan pengumuman calon presiden dan wakil presiden, namun secara resmi upaya penggalangan suara kaum emak-emak ini disampaikan oleh Sandiaga Uno dalam pidatonya sesaat setelah mendaftarkan diri ke komisi pemilihan umum (KPU) sebagai bakal calon wakil presiden yang akan berpasangan dengan bakal calon presiden Prabowo Subianto.

Sandiaga Uno menyampaikan, begitu banyak partai tetapi belum ada 'partai emak-emak' yang memikirkan nasib para ibu di Indonesia. Jokowi sebagai calon presiden petahana sebenarnya juga telah menggarap suara emak-emak melalui kerja nyata dengan berbagai program yang berpihak pada kepentingan dan hak-hak kaum perempuan. Hasilnya sudah dirasakan langsung meski tanpa deklarasi untuk membentuk 'partai emak-emak'.

Diliriknya suara emak-emak dalam kancah politik nasional tidak terlepas dari kesadaran partai politik atas bonus demografi populasi perempuan di Indonesia. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nations Population Fund jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 131,88 juta jiwa berjenis kelamin perempuan. Selisih jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki semakin menyempit. Jika pada 2010 selisihnya mencapai 1,19 juta jiwa, diproyeksi pada 2035 hanya tinggal 266 ribu jiwa.

Bonus demografi populasi perempuan Indonesia ini memang patut diperhitungkan dalam kontestasi politik nasional, dimana satu suara sangat berharga untuk menentukan kemenangan kursi kekuasaan.

Pertarungan Persepsi

Kemenangan persepsi dalam pertempuran udara di dunia maya menjadi salah satu kunci kemenangan dalam pertarungan yang sesungguhnya di bilik suara. Kemenangan persepsi menjadi salah satu pijakan penting bagi kedua kubu untuk juga memenangkan pertarungan di darat atau pada saat kampanye langsung ke masyarakat dengan adu program.

Kerasnya pertarungan persepsi di dunia maya terutama media sosial memaksa setiap kubu yang akan bertarung memaksimalkan semua kekuatan untuk mempengaruhi preferensi politik pemilih melalui pembentukan opini. Salah satunya adalah dengan membidik segmentasi emak-emak untuk men-delivery pesan-pesan politik dari masing-masing kubu yang akan bertarung. Seketika emak-emak menjadi selebritis politik untuk "mengkampanyekan" salah satu pasangan calon presiden 2019.

Emak-emak menjadi influencer untuk meraih hati para pemilih. Harus diakui, faktor emosional kadang mampu mempengaruhi dan mengubah pilihan rasional pemilih. Selama ini sosok "emak" dianggap sebagai figur yang bisa dipercaya karena memiliki nilai kejujuran sehingga apa yang disampaikannya menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan, bahkan wajib diikuti oleh keluarga --suami, anak, cucu, kerabat, serta orang lain yang mencintai dan menghormati emak. Inilah yang kemudian dikapitalisasi atau mungkin dipolitisasi oleh para aktor politik agar "the power of emak-emak" bisa dijadikan sebagai mesin pendulang suara.

Lihat saja, dalam waktu singkat tiba-tiba bermunculan grup-grup media sosial atas nama "emak" di hampir semua kanal seperti Facebook, Instagram, Twitter, maupun Whatsapp. Sebut saja Barisan Emak-Emak Militan, Gerakan Emak-Emak Indonesia, Emak-Emak Milenial, Gerakan Emak-Emak Peduli Rakyat (Gempur), Suara Perempuan Untuk Jokowi (Super Jokowi), hingga Brigade Emak-Emak Militan Jokowi (BEM Jokowi). Bila dicermati kehadiran grup emak-emak ini memiliki keterkaitan dengan salah satu pasangan calon presiden yang akan berlaga pada Pilpres 2019. Ini artinya, kehadiran grup-grup media sosial emak-emak tidak berada di ruang hampa dan bebas nilai.

Eksistensi atau Eksploitasi?

Meskipun terjadi peningkatan partisipasi kaum emak berkaitan isu-isu politik, namun perempuan harus tetap kritis dalam melihat fenomena ini. Apakah kehadiran kaum emak yang membawa pesan-pesan politik tertentu tersebut merupakan wujud penguatan eksistensi kaum perempuan di ranah politik, ataukah justru bentuk eksploitasi politik gaya baru yang justru kontraproduktif dengan esensi perjuangan perempuan yang sesungguhnya.

Kehadiran kaum emak yang lantang menyuarakan isu-isu politik maupun isu-isu ekonomi hanya bisa dikatakan sebagai penguatan eksistensi dan pengakuan atas peran penting perempuan dalam pengelolaan negara dan proses demokratisasi, apabila aspirasi kaum emak tersebut murni muncul secara organik. Dalam artian, aspirasi yang disampaikan kaum emak bukanlah aspirasi titipan hanya untuk menggebuk lawan politik. Melainkan, aspirasi yang muncul sebagai bentuk kesadaran kaum emak atas kondisi sosial, politik, dan ekonomi negara saat ini.

Kaum emak merasa terpanggil untuk ikut ambil bagian dan berkontribusi dalam pembangunan dengan menyampaikan ide-ide dan pendapatnya dari perspektif perempuan. Gerakan ini harus merefleksikan kapabilitas perempuan sebagai individu otonom yang memiliki pengetahuan dan ilmu yang komprehensif dalam merespons perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi.

Namun, jika kehadiran kaum emak hanya bersifat mobilisasi dan dijadikan komoditas politik untuk tujuan pragmatis jangka pendek yaitu Pilpres 2019, maka kondisi ini adalah bentuk eksploitasi gaya baru oleh para aktor politik dengan memanipulasi peran strategis kaum emak dalam sistem sosial budaya masyarakat Indonesia. Kaum emak hanya dijadikan alat, bukan sebagai mitra yang berdaya. Fenomena ini merupakan wujud pendegradasian nilai dan citra sejati emak.

Emak hanya bayangan semu dari aktor-aktor politik di belakangnya, tumbal, dan sasaran tikam dari lawan politik. Ketika emak berhasil mengantarkan tujuan politik mereka, emak pun tak mustahil langsung ditinggalkan dan menjadi objek kebijakan yang tak pernah berpihak kepadanya.

Penjaga Negeri, Penjaga Generasi

Kedudukan seorang emak sangatlah mulia. Dalam tatanan budaya masyarakat Indonesia, misalnya masyarakat Minangkabau, dikenal istilah bundo kanduang. Bundo artinya emak atau ibu, sementara kanduang berarti sejati. Sehingga, sosok perempuan dalam tatanan budaya Minangkabau dipandang sebagai ibu sejati.

Perempuan memegang posisi sentral dan strategis dalam keluarga dan masyarakat. Ia adalah kunci penyelesaian semua masalah keluarga, manajer, sekaligus problem solver. Di samping itu perempuan atau emak atau ibu juga dipandang sebagai pemersatu dan penyelaras segala perbedaan (termasuk perbedaan pandangan dan pilihan politik). Emak adalah penjaga adat, nilai, dan peradaban.

Mestinya nilai-nilai kemuliaan emak ini harus tetap dijaga oleh seluruh emak-emak masa kini. Apalagi emak-emak yang terlibat aktif dalam isu-isu politik kontemporer. Jika dalam nilai budaya Minangkabau, bundo kanduang digambarkan sebagai sosok perempuan yang jauh lebih ulet dan tangguh dari laki-laki, maka emak-emak masa kini bukan hanya dituntut cerdas, peka, kritis, dan ulet tetapi juga harus bijaksana.

Kehadiran emak harus memberikan keteduhan, optimisme, ketauladanan dalam segala perkataan dan perilakunya, kejujuran untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Sebab, perempuan adalah jantung sebuah bangsa, penjaga negeri, penjaga generasi. Perempuan adalah pemegang remote control dalam keluarga, bangsa, dan negara. Perempuan menjaga keluarga, bangsa, dan negara dengan olah pikir, rasa, dan jiwanya.

Semoga emak tak menjadi buih di pusaran gelombang yang hanya akan terseret arus, lalu tenggelam tanpa memiliki kekuatan sedikit pun untuk bertahan. Begitu pula pada arus politik saat ini, tetaplah menjaga jati diri dan berpegang pada tujuan sejati perjuangan perempuan.

Perempuan harus berdiri di garis paling depan, menjaga keberlanjutan pembangunan yang berpihak pada kepentingan dan hak-hak kaum perempuan yang telah diletakkan oleh Presiden Jokowi dalam masa pemerintahannya. Hanya di era Jokowi, kabinet pemerintahan tidak bias gender, dengan memiliki jumlah menteri perempuan yang paling banyak dibandingkan dengan pemerintahan era sebelumnya.

Di era Jokowi, perempuan juga tidak hanya ditempatkan di kementerian urusan perempuan tetapi juga pada kementerian strategis lainnya. Di samping, program-program kerja pemerintahan Jokowi sangat responsif terhadap perlindungan hak-hak dan pemberdayaan kaum perempuan. Tak bisa dipungkiri bahwa kehidupan perempuan saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya sebagai dampak nyata program-program pemberdayaan dan perlindungan sosial pemerintahan Jokowi.

Lasmi Purnawati Direktur Eksekutif Pena Demokrasi Indonesia (Incrap)

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed