DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 17 September 2018, 12:46 WIB

Catatan Agus Pambagio

Dilema Gagalnya Mengatur Transportasi Daring

Agus Pambagio - detikNews
Dilema Gagalnya Mengatur Transportasi Daring Agus Pambagio (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Begitu kita dengar, lihat, atau baca istilah daring, pasti ingatan kita langsung mengarah pada transportasi umum berbasis online yang persoalannya selalu riuh rendah, namun tanpa penyelesaian tuntas. Sebaliknya, justru menimbulkan masalah sosial ekonomi baru bagi bangsa ini di tengah minimnya lapangan pekerjaan. Awalnya usaha transportasi daring seolah-olah menjadi dewa penolong untuk menanggulangi pengangguran dan masalah transportasi umum, sehingga berbondong-bondonglah orang menjadi mitra aplikator. Mitra saat itu tergiur dengan pendapatan yang fantastis dan waktu kerja yang fleksibel.

Selama 2-3 tahun berjalan, bisnis transportasi daring memang "terlihat" menjanjikan. Bahkan, seorang ekonom kondang mengatakan bahwa bisnis transportasi daring atau online merupakan bisnis masa depan generasi milenial. Ekonom tersebut menyebut bisnis daring merupakan disruption bagi usaha konvensional. Usaha non-online akan terlindas dan mati karena tidak dapat bersaing dari sisi harga. Untuk bisnis lain, seperti retail, kuliner, dan sebagainya kemungkinan benar tetapi tidak untuk bisnis transportasi umum yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, bukan bisnis semata.

Sejak awal saya selalu mengatakan, apapun jenis usaha yang beroperasi di wilayah kedaulatan Republik Indonesia harus diatur oleh negara melalui peraturan perundang undangan dengan tujuan keberlangsungan usaha, perkembangan usaha, keamanan, dan keselamatan pelanggan. Jika pemain daring menolak diatur, maka negara melarang beroperasi. Sayangnya tidak terjadi bahkan negara tunduk pada aplikator, meskipun tanpa imbal balik seperti pajak.

Untuk itu saya akan bahas kondisi terkini transportasi daring dan apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah setelah munculnya putusan Mahkamah Agung (MA) atas PM No. 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Merugikan Mitra dan Konsumen

Persoalan dasar kusutnya transportasi daring disebabkan oleh tiga (3) hal, yaitu tidak tegasnya pemerintah, kedua "ngeyel"-nya mitra (yang tidak sadar telah dimanfaatkan oleh aplikator), dan fanatiknya konsumen dengan angkutan murah. Ketidaktegasan pemerintah sangat dimanfaatkan oleh aplikator melalui mitra, tanpa sadar mitra telah diperdaya. Sementara, konsumen dibuai dengan isu transportasi murah.

Begitu pemerintah menerbitkan aturan supaya mitra dan konsumen terlindungi, langsung diserang oleh aplikator melalui tangan-tangan mitra dan konsumen. Demo dan gugatan Judicial Review ke MA langsung dilakukan, seolah olah mitra yang melakukan, padahal patut diduga aplikator sendiri karena target jumlah konsumen dan mitra yang bergabung belum optimal secara bisnis.

Upaya buruk aplikator untuk tidak mau diatur sudah terlihat sejak awal, misalnya mereka tidak mau disebut penyedia jasa angkutan umum yang punya kewajiban setumpuk. Menolak membayar pajak, tidak perlu mengikuti proses perizinan yang berlaku di angkutan umum. Tujuan aplikator adalah memperbesar nilai perusahaan melalui pengumpulan data mitra dan konsumen sebanyak mungkin untuk dijual sebagai big data. Buat aplikator, pengeluaran investasi triliunan untuk menarik mitra dan konsumen melalui program diskon bukan suatu hal yang sulit.

Untuk mengatur taksi daring, pemerintah sudah membuat beberapa peraturan perundang undangannya, namun tidak dapat diterapkan karena selalu diprotes oleh aplikator melalui tangan mitra. Maka, jadilah Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 32 Tahun 2016 harus direvisi menjadi PM No. 26 Tahun 2017 yang lalu ditolak MA. Sehingga muncullah PM No. 108 Tahun 2017 yang pada akhirnya juga dihentikan oleh MA melalui putusan No. 15 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018.

Apapun alasannya, kemampuan dan kewibawaan pemerintah untuk mengatur taksi daring patut diduga telah dilecehkan oleh "institusi dewa hukum" yang bernama MA. Saya meragukan kejernihan berpikir dan tata cara pengambilan putusan MA. Bagaimana bisa pasal-pasal yang seharusnya dapat melindungi mitra dan konsumen dihapuskan. Nasib konsumen tidak dilindungi dari kemungkinan munculnya tindak kejahatan oleh mitra di taksi daring. Begitu pula para mitra, pembatalan beberapa pasal di PM No. 108 Tahun 2017 sangat membahayakan para mitra dan rawan gugatan konsumen.

Dibatalkannya beberapa pasal dan ayat pada PM No. 108 Tahun 2017 oleh MA, seperti Pasal 27 Ayat (1) terkait dengan stiker atau tanda kendaraan taksi daring sangat berbahaya bagi konsumen. Bagaimana konsumen atau publik mengetahui bahwa taksi yang menjemputnya adalah taksi daring yang ditunggu, bukan taksi palsu atau abal-abal.

Pasal lain yang dibatalkan oleh MA adalah Pasal 48 ayat (10) huruf a angka 2, Pasal 48 ayat (10) huruf b angka 2, Pasal 48 ayat (11) huruf a angka 3, Pasal 48 ayat (11) huruf b angka 3, Pasal 51 ayat (9) huruf a angka 2, Pasal 51 ayat (10) huruf a angka 3, Pasal 56 ayat (3) huruf b angka 1b, Pasal 57 ayat (10) huruf a angka 2, dan Pasal 57 ayat (11) huruf a angka 2 terkait dengan uji KIR. Kalau kendaraan umum penumpang tidak diuji KIR selain melanggar UU N. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan juga melanggar UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena nasib keselamatan dan keamanan pengguna kendaraan umum dipertaruhkan.

Baru dari dua persoalan di atas, saya meragukan dasar putusan MA atas PM No. 108 Tahun 2017. Seharusnya MA mengundang ahli keselamatan dan keamanan transportasi karena tidak semua ahli hukum paham soal keselamatan dan keamanan transportasi serta perlindungan konsumen. Sungguh ironis kalau banyak putusan MA bukannya melindungi warga negara, tetapi justru meletakkan posisi publik dan mitra tidak terlindungi. Terus terang mulai hari ini saya tidak lagi percaya MA dapat bertindak adil.

Dampak Nyata dan Langkah Pemerintah

Dari pemantauan dan wawancara langsung di Jakarta, pendapatan kotor mitra (belum dikurangi biaya pribadi, operasi, cicilan, dan perawatan kendaraan) berkisar antara Rp 200.000 - Rp 600.000 per hari dengan waktu kerja rata-rata 16 jam/hari selama 27 hari/bulan. Jadi, tidak heran mitra protes, karena di awal usaha ini mitra bisa mendapatkan Rp 300.000 - Rp 500.000/per hari bersih dengan waktu kerja lebih pendek dan fleksibel. Saat ini untuk cicilan kendaraan dan BBM, mitra sering mengandalkan pada bonus yang diatur oleh aplikator secara sepihak.

Slogan mitra "waktu kerja fleksibel pendapatan besar" sudah hilang. Waktu kerja semakin panjang dan pendapatan semakin menyusut berdampak buruk bagi kesehatan mitra. Masih ingat ada beberapa mitra taksi daring yang meninggal di mobil karena patut diduga kelelahan. Itu bukti beratnya bekerja sebagai mitra tanpa masa depan kecuali penyakit yang harus ditanggung oleh BPJS.

Dari sisi negara, berkembangnya usaha taksi atau ojek daring tidak membuat kocek pemerintah bertambah karena usaha transportasi daring tidak menghasilkan pemasukan dari sektor pajak. Pemerintah justru kehilangan pendapatan dari pajak perusahaan taksi konvensional yang gulung tikar.

Jika negara tidak sanggup mengatur angkutan umum daring melalui implementasi peraturan, maka Pemerintah Pusat dan Daerah harus segera membenahi angkutan umum yang nyaman, aman, terintegrasi, terjangkau, dan terjadwal. Point to point transportation-nya harus beres, sehingga publik merasa angkutan umum lebih baik dan lebih aman daripada angkutan daring

Sebagai penutup, sebaiknya pemerintah (Kemenhub) segera menerbitkan PM Perhubungan hanya untuk taksi daring saja. Jangan semua kendaraan umum bukan dalam trayek, supaya mitra dan konsumen terlindungi dari ulah para apliator yang sudah mirip penjajah zaman now. Salam.

Agus Pambagio pemerhati kebijakan pubik dan perlindungan konsumen


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed