DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 10 September 2018, 12:15 WIB

Kolom

Udang dan Peluang Perhutanan Sosial

Riza Damanik - detikNews
Udang dan Peluang Perhutanan Sosial Ekspor udang beku terus digenjot (Foto: Pool)
Jakarta -

Setelah kelompok salmon, udang menjadi salah satu komoditas primadona yang merajai perdagangan dunia. Sebagian kalangan menyebutnya "emas putih".

Laporan Organisasi Pertanian dan Pangan (FAO, 2018) menyebut proporsi perdagangan komoditas udang mencapai 16 persen dari total nilai perdagangan ikan di pasar global. Tak heran, negara-negara yang termasuk dalam papan atas eksportir ikan adalah pedagang udang. Ambil contoh Vietnam, selain ikan patin, komoditas udanglah yang mengantarkan Vietnam masuk tiga besar eksportir ikan di dunia.

Saat ini total nilai ekspor perikanan Indonesia pada kisaran 4 miliar dolar AS. Angka ini lebih rendah dibanding Cina yang sudah mencapai lebih dari 20 miliar dolar AS, Vietnam 7 miliar dolar AS, dan Thailand 5 miliar dolar AS. Ke depan, Indonesia dapat memperbesar kapasitas ekonomi perikanan melalui pengelola budidaya udang.

Dipasena

Bagi masyarakat kepulauan-tropis seperti Indonesia, berbudidaya udang bukanlah hal baru. Bahkan, tiga dekade silam Indonesia telah mulai membangun kawasan pertambakan udang terpadu dengan pola inti-plasma di Dipasena, Lampung. Luasnya tak tanggung-tanggung, 16,250 hektar. Terluas di dunia kala itu!

Proses rekrutmen-khusus juga dilakukan untuk mendatangkan lebih dari 7.000 calon petambak dari seluruh penjuru negeri. Produksinya pada 2002 sempat mencapai 27 ribu ton dengan nilai sekitar Rp 3,2 triliun. Celakanya prestasi ini tak bertahan lama. Produktivitas tambak berangsur turun sejalan dengan melebarnya konflik sosial yang dipicu kesepakatan kerja sama yang timpang antara perusahaan inti dan petambak plasma. Lingkungan rusak akibat konversi hutan mangrove yang tak terkendali. Satu per satu kolam tambak rakyat tak beroperasi dan ditumbuhi ilalang. Kriminalitas meningkatkan. Ekonomi udang nasional pun ikut merosot.

Sejak 2011, Dipasena mulai bangkit kembali. Tambak-tambak rakyat yang dulunya dikendalikan sepenuhnya oleh korporasi, sekarang dikelola secara mandiri oleh perhimpunan petambak. Infrastruktur yang hancur satu per satu terpulihkan dengan mengandalkan hasil sumbangan Rp 1.000 dari penjualan tiap kilogram udang petambak.

Mulai dari perbaikan kanal sepanjang 1.200 km, pembangunan 7 jembatan penghubung antarkampung masing-masing sepanjang 120 meter, hingga pembangunan dan perbaikan sarana dan prasara sekolah. Bahkan, tahun lalu petambak bertekad untuk memiliki pesawat sendiri agar produk udangnya dapat langsung dipasarkan dengan harga premium.

Dipasena mengajarkan kita tentang esensi berbudidaya: berbudilah terlebih dahulu, barulah dapat berdaya. Berbudidaya, bukan sekadar urusan teknis memilih bibit dan pakan yang baik. Apa budinya? Kemandirian para petambak. Kemandirian yang melekat pada individu-individu petambak harus diorganisir menjadi kemandirian kolektif petambak.

Secara teknis, budidaya udang adalah kegiatan ekonomi yang memiliki risiko tinggi. Meski berbeda kepemilikan, kolam tambak di satu kawasan terhubung dalam satu sistem pengairan yang sama. Kesalahan di satu kolam dapat berdampak buruk ke seluruh kolam. Maka, kerja sama yang dilandasi rasa senasib-sepenanggungan dalam mengelola kawasan pertambakan udang akan memastikan seluruh perlakukan di tiap-tiap kolam: sama sehat dan sama untung. Dalam kondisi terburuk, kerugiannya pun tak terlalu terasa karena dipikul bersama-sama pula.

Peluang

Presiden Joko Widodo bertekad mengatasi ketimpangan ekonomi masyarakat yang salah satu strategi utamanya memulihkan ketimpangan penguasaan lahan, termasuk di pesisir. Melalui skema Perhutanan Sosial, ditargetkan lahan seluas 12,7 juta hektar diberikan aksesnya kepada masyarakat untuk dikelola agar produktif secara ekonomi, adil secara sosial, dan lestari secara lingkungan.

Tidak saja di dataran rendah, Perhutanan Sosial juga diarahkan untuk memulihkan lingkungan dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan-hutan pantai. Kombinasi kemitraan usaha budidaya udang di dalam skema Perhutanan Sosial belum banyak dilakukan. Salah satunya diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2017 di Muara Gembong, Karawang, Jawa Barat.

Di kawasan tersebut, tiap petambak mendapat akses 2 hektar lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekitar 40-50 persen lahannya dimanfaatkan untuk berbudidaya udang, dan sebagian sisanya untuk pemulihan hutan mangrove. Sejalan dengan itu, infrastruktur dasar juga diselenggarakan.

Perusahaan Listrik Negara mulai menyambungkan aliran listrik ke tambak-tambak rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum mulai mempercepat akses jalan tambak agar pada saatnya nanti memudahkan proses pengangkutan hasil panen petambak. BUMN Perindo --dan terbuka bagi swasta untuk-- membeli hasil panen petambak. Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan para pendamping menemani petambak agar dapat mengelola tambak udang secara bertanggung jawab. Dan, BUMN Bank Mandiri membuka akses permodalan bagi para petambak.

Belajar dari Dipasena maupun Muara Gembong, saya percaya fondasi ekonomi perikanan kita akan semakin kuat dengan bekal kemitraan dan kemandirian. Kerja berikutnya mereplikasi model Muara Gembong dan Dipasena ke desa-desa pesisir lain agar segera bertransformasi menjadi simpul kekuatan ekonomi baru perikanan nasional.

M. Riza Damanik Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed