DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 06 September 2018, 15:00 WIB

Kolom

Bias Demokrasi, Berbahaya!

Gerry Mahendra - detikNews
Bias Demokrasi, Berbahaya! Ilustrasi: Fuad Hasyim/detikcom
Jakarta -

Indonesia bersiap, kurang lebih tujuh bulan dari sekarang, untuk pesta demokrasi rakyat akan digelar melalui gelaran pemilihan umum (pemilu) presiden yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada April 2019. Namun, euforianya sudah dirasakan secara intens saat ini. Bahkan, euforia yang terjadi mulai mendapatkan perhatian dan antisipasi dari berbagai pihak, dikarenakan intensitas dan situasi yang dirasa semakin memanas. Melalui media cetak maupun elektronik (media sosial), publik selalu disuguhi pemberitaan yang terkait dua kubu (Jokowi dan Prabowo) yang sudah memasuki aktivitas pra-kampanye.

Dari kubu Jokowi, kita bertubi-tubi disuguhi pemberitaan yang secara asumsi dapat meningkatkan elektabilitas dan popularitas menjelang Pilpres 2019. Sedangkan dari kubu Jokowi, meskipun belum mengeluarkan aksi maupun kebijakan populis yang berpotensi meningkatkan elektabilitas, namun ada satu momentum yang justru dianggap membuat Jokowi menjadi sangat populer di mata masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat Internasional. Yakni, momentum pembukaan Asian Games 2018.

The New Prabowo

Dari kubu Prabowo, pemberitaan mengenai The New Prabowo perlahan tapi pasti juga mulai menggeliat di berbagai media pemberitaan. The New Prabowo mencitrakan Prabowo sebagai sosok baru. Jika sebelumnya terkesan kaku dan berapi-api, The New Prabowo saat ini digambarkan sebagai sosok yang dekat dengan anak muda, mudah diajak berdiskusi, dan cair dalam setiap suasana. Rebranding tersebut intens diperkenalkan oleh pasangannya (Sandiaga Uno), dan diharapkan dapat menjangkau para calon pemilih pada rentang usia yang lebih luas lagi.

Branding tersebut juga didukung oleh latar belakang pasangannya dalam Pilpres 2019, yakni Sandiaga Uno yang secara umum sangat mewakili sosok anak muda yang pintar dan berprestasi. Dua fenomena tersebut sangatlah indah diterapkan dalam upaya persiapan pesta demokrasi mendatang. Adu strategi, adu marketing politik, dan adu branding pasangan calon yang membutuhkan daya kreativitas dan analisis yang jitu menggambarkan kompetisi positif dalam bingkai demokrasi Indonesia.

Namun, sayang beribu sayang, masih saja ada rentetan aksi yang justru dianggap oleh banyak pihak sebagai langkah mundur dalam kehidupan demokrasi, atau saya sebut sebagai bias demokrasi. Bias demokrasi, sebuah istilah yang menggambarkan keadaan yang mengatasnamakan kehidupan demokrasi, namun secara realitas justru kontraproduktif dengan esensi demokrasi.

Dalam KBBI, kata bias diartikan sebagai penyimpangan atau berbelok dari tujuan semula. Sedangkan, demokrasi menurut Charles Costello dalam Ubaedillah (2006) adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Secara umum, bias demokrasi bisa disimpulkan sebagai penyimpangan tujuan kehidupan demokrasi yang sudah susah payah diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia.

Perang Tagar

Bias demokrasi mulai terasa belakangan ini. Perang tagar di media sosial, antara '2019tetapjokowi' vs '2019gantipresiden' dianggap sebagai pembuka bias demokrasi di Indonesia saat ini. Semula hanya saling membuat tagar di media sosial, terutama Twitter. Saat ini, keduanya sudah mengoperasionalkan tagar tersebut. Hasilnya cukup kontras, dan masing-masing pihak mengklaim mereka yang dizalimi. Pihak pendukung Jokowi merasa aksi '2019gantipresiden', yang belakangan ini mendapatkan penolakan di berbagai daerah, dianggap salah satu bentuk persekusi terhadap presiden saat ini, dan mengarah pada tindakan makar terhadap pemerintah.

Sedangkan, dari pendukung Prabowo, larangan terhadap aksi '2019gantipresiden' dinilai sebagai salah satu bentuk kekhawatiran dan ketakutan pemerintah terhadap suara kelompok masyarakat. Dan, dianggap sebagai langkah mundur kebebasan berekspresi dan bersuara dalam bingkai demokrasi masyarakat yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja pemerintah saat ini. Padahal, di sisi lain aksi yang digelar oleh para pendukung Jokowi melalui '2019tetapjokowi' relatif dapat berlangsung secara lancar tanpa adanya halangan dari berbagai pihak.

Hal ini jika terus dibiarkan dan bergerak liar tentu sangat berpotensi menimbulkan gesekan baik secara horizontal maupun vertikal. Potensi gesekan konflik antarpendukung di akar rumput, adu pernyataan antartim kampanye, saling sindir antarcalon pasangan, hingga potensi konflik berkepanjangan ketika dan setelah Pilpres 2019 berlangsung sangat mungkin terjadi apabila bias berpolitik dan berdemokrasi ini tetap dibiarkan demikian adanya.

Perlu ada kejelasan dan keadilan peraturan dalam upaya mengkondusifkan situasi politik menjelang Pilpres 2019. Paling utama, tentu saja political will dari pemerintah untuk dapat berlaku adil terhadap siapapun, termasuk pihak yang menginginkan pergantian pemimpin pada 2019 mendatang. Jika memang aksi '2019tetapjokowi' dapat dilaksanakan di berbagai pihak tanpa halangan dan pertentangan dari berbagai pihak, sudah sewajarnya izin terhadap aksi '2019gantipresiden' juga diberikan porsi yang sesuai.

Untung saja, melalui ajang Asian Games 2018, tensi politik yang tadinya sempat memanas, mendadak luruh melalui aksi ikonik dari salah satu atlet pencak silat Indonesia peraih medali emas, Hanifan Yudani Kusumah. Tanpa direncanakan dan diduga-duga ia memeluk Jokowi dan Prabowo di hadapan ribuan penonton yang menghadiri langsung pertandingan pencak silat tersebut, dan ditonton ratusan juta masyarakat Indonesia lainnya. Momen tersebut dapat dijadikan titik balik pendewasaan proses demokrasi Indonesia.

Hal-hal seperti itu tentu sangat diperlukan agar siklus dan dinamika kehidupan demokrasi Indonesia dapat tetap stabil. Kestabilan tersebut tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat, namun juga menguntungkan bagi aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Jokowi sebagai representasi pemerintah yang sedang berkuasa saat ini, bersama pendukungnya, tidak perlu takut terhadap aksi yang digelar oleh kubu lawan. Justru, bila para pendukung Jokowi mampu secara elegan memberikan ruang terbuka bagi pihak lawan untuk menggelar aksi-aksinya (selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan aturan lainnya) bukan tidak mungkin respek dan simpati masyarakat akan mengalir pada mereka.

Begitu pun sebaliknya, bila di kemudian hari para pendukung Prabowo memiliki kesempatan untuk menyuarakan dan menggaet simpati masyarakat, gunakanlah kesempatan tersebut secara maksimal dengan cara-cara yang elegan dan kompetitif. Tulisan ini setidaknya dapat dijadikan sebagai pengingat, bahwa ketidakadilan dan ketimpangan porsi dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat sangat berpotensi merongrong keharmonisan kehidupan berdemokrasi dan berujung pada kehidupan demokrasi yang bias. Semoga itu tidak terjadi di negara yang kita cintai, Indonesia.

Gerry Mahendra dosen Administrasi Publik Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed