DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 29 Agustus 2018, 10:50 WIB

Kolom

Postur Ekspansif RAPBN 2019

Muhammad Husein Heikal - detikNews
Postur Ekspansif RAPBN 2019 Foto: Rengga Sencaya
Jakarta - Menjelang berakhirnya masa kekuasaan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, tampaknya pemerintah terus gencar merebut simpati rakyat. Simpati ini bisa jadi dimanfaatkan untuk mendulang kembali kepercayaan rakyat untuk memilih kembali penguasa yang incumbent. Dalam guliran waktu yang terus berjalan simpati ini mesti direbut dengan berbagai kiat dan strategi yang tampak bermanfaat bagi rakyat.

Sebelum rezim berakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo masih memiliki satu kesempatan lagi dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2019. Sebagaimana dalam penyusunan anggaran tahun-tahun sebelumnya, pemerintah senantiasa mencantumkan target-target yang "menebarkan pesona". Namun, dari beberapa tahun yang telah kita saksikan bersama, target yang menebar pesona itu justru berubah menjadi jala yang menjerat. Target demi target tergelincir, meleset jauh, dan pemerintah dengan begitu lihainya selalu punya kilah menanggapinya.

Mari kita sekilas mengulik masa silam. Sebab bak kata sebuah kalimat bijak: masa lalu adalah pelajaran. Nah, di masa lalu, tepatnya ketika Joko Widodo yang baru saja dilantik menjadi presiden ke-7, beliau mengujarkan pernyataan yang sungguh memberi angin segar. Presiden Joko Widodo berjanji bahwa dalam masa pemerintahannya ia bakal membuat pertumbuhan ekonomi bertengger di angka 7 persen. Hingga kini, empat tahun sejak janji itu diikrarkan, pertumbuhan ekonomi stagnan di level 5 persen.

Dalam RAPBN 2019 kali ini dicantumkan bahwa target pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 5,3 persen. Hal yang tentu kita semua ingat, 2019 merupakan tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara, untuk tahun ini dalam APBN-P 2018 target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Permasalahannya, akankah kita dapat mencapai target ini?

Tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik. Ada dua agenda besar yang terjadi pada tahun ini--setelah usainya pemilihan kepala daerah--yaitu ajang Asian Games dan Pertemuan IMF-WB. Kedua agenda inilah yang diharapkan mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi 2018. Meski sebenarnya pada Kuartal II-2018 perekonomian nasional cukup berhasil tumbuh di level 5,27 persen. Bila dibanding Kuartal I-2018 dan Kuartal II-2017, yang masing-masing 5,06 persen dan 5,01 persen, maka angka tersebut tergolong tinggi. Ini terjadi karena faktor utama pendorongnya, yakni konsumsi (terutama saat Lebaran) meningkat cukup pesat, dari 4,95 persen di Kuartal I menjadi 5,1 persen di Kuartal II. Namun, akankah tren ini terus berlanjut pada Kuartal III dan IV?

Pada Kuartal III tahun ini, Asian Games (Agustus-September) diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Berlanjut pada Pertemuan IMF-WB (Oktober) mendorong untuk Kuartal IV. Menurut berbagai prediksi, kedua ajang akbar itu bakal memberi masukan besar bagi perekonomian nasional. Mari kita saksikan nantinya apakah hal ini benar, dan apakah pertumbuhan ekonomi 2018 mampu mencapai target, yakni 5,4 persen.

Selain pertumbuhan ekonomi, dalam RAPBN 2019 dicantumkan target (kisaran) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yaitu Rp 14.400. Angka ini telah mengalami revisi dari asumsi kurs antara Rp 13.700 hingga Rp 14.000, mengingat masih kuatnya tekanan atas ekonomi global pada 2019. Dapat kita catat, pada Kamis (23/8) silam, rupiah telah meringsek hingga Rp 14.600 per dolar AS. Ini merupakan kenyataan tragis yang benar-benar berlaku. Ramuan kebijakan moneter dan pengerekan instrumen BI-7 Day Repo Rate (saat ini 5,25 persen) yang dilakukan oleh Bank Indonesia tak mampu menahan laju pergerakan nilai tukar ini.

Anjloknya nilai tukar ini dinilai memberi manfaat bagi eksportir. Namun, bagaimanakah dapat dikatakan memberi manfaat bila ternyata porsi impor kita lebih besar daripada ekspor? Tercatat di Kuartal II-2018 impor mencapai 15 persen, sedangkan ekspor hanya setengahnya yaitu 7,7 persen. Perlu diingat bahwa bahan baku untuk menghasilkan produk ekspor justru masih diimpor. Ini menyebabkan masih besarnya porsi impor dibanding ekspor. Di samping anggapan bahwa produk-produk Indonesia tidak cukup berdaya untuk bersaing di pasar dunia. Padahal idealnya porsi ekspor harus melebihi impor.

Akibat dari merosotnya nilai tukar, cadangan devisa terkuras hingga akhir Juli 2018 menjadi 118,3 miliar dolar AS. Bila pemerintah melalui tangan BI tak mampu mengerem penguatan mata uang Paman Sam tersebut, maka dikhawatirkan cadangan devisa bakal tergerus lebih dalam. Untuk menahannya ada dua opsi; mengerek kembali suku bunga, atau menutup defisit transaksi berjalan. Mengerek suku bunga cukup berat untuk dilakukan mengingat saat ini telah berada di posisi ahead the curve. Bahkan pengusaha mulai resah dengan kenaikan suku bunga dalam periode setahun terakhir.

Dalam RAPBN 2019 harga minyak juga ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel. Harga ini cukup antisipatif dibanding tahun lalu ketika pemerintah menetapkan harga minyak 48 dolar AS per barel ketika harga minyak mentah dunia telah mencapai 50 dolar AS per barel. Sementara, lifting minyak bumi 750 ribu barel per hari. Hal yang justru menjadi aneh, di tengah tren harga minyak dunia yang meningkat subsidi energi justru dipangkas.

Secara keseluruhan dapat kita lihat dalam RAPBN 2019 total belanja negara sebesar Rp 2.439,7 triliun. Angka ini meningkat signifikan dibanding 2018 sebesar Rp 2.204 triliun. Di samping itu penerimaan pajak diharapkan mampu mendulang target Rp 1.781 triliun. Defisit APBN juga semakin dipersempit sebesar 1,84 persen, dari 2018 yaitu 2,19 persen. Secara singkat, dapat disebut bahwa RAPBN 2019 ini merupakan rancangan anggaran yang ekspansif, dalam artian lebih realistis dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Atas berbagai target yang tercantum di dalam RAPBN 2019 tersebut kita berharap agar semua dapat tercapai atau bahkan terlampaui. Sebab, 2019 adalah tahun pertaruhan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo; apakah ia mampu bertahan di tampuk kekuasaan, atau justru terjungkal.

Muhammad Husein Heikal analis Economic Action (EconAct) Indonesia


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed