DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 27 Agustus 2018, 16:38 WIB

Kolom

Gerakan '2019 Ganti Presiden' Kenapa Dihadang?

Sudrajat - detikNews
Gerakan 2019 Ganti Presiden Kenapa Dihadang? Sudrajat
Jakarta - Bila menyimak kembali asal-usul gerakan '2019 Ganti Presiden', Mardani Ali Sera dalam sebuah kesempatan pernah menyatakan hal itu sebagai counter atas sikap sejumlah pihak yang ingin agar Presiden Joko Widodo memperpanjang masa jabatannya hingga 2024. Dalam sebuah acara di televisi pada 3 April lalu, politikus PKS itu sengaja mengenakan gelang berlogo #2019GantiPresiden.

Beberapa hari kemudian, tagar serupa mewujud dalam bentuk kaus di pasaran. Lalu, pada 6 Mei 2018, gerakan itu resmi dideklarasikan. Tak cuma dalam bentuk tulisan, gerakan ini secara kreatif juga membuat lagu dengan tema sama. Kalaupun ada kontroversi pada awal Juni lalu, hal itu lebih menyoroti bahwa lagu karya Sang Alang itu sebagai jiplakan Better Man, yang populer dinyanyikan Robbie Williams. Sang Alang telah menepis anggapan tersebut.

Seiring dengan itu, gerakan '2019 Ganti Presiden' terus bergulir, dan dideklarasikan di sejumlah daerah. Sejumlah tokoh yang kerap tampil, selain Mardani, adalah (mantan) penyanyi dan aktris sinetron Neno Warisman serta musisi Ahmad Dhani. Deklarasi ini mendapat perhatian luas dari publik ketika melakukan aksi di Solo pada awal Juli lalu. Ketika itu mereka beraksi di ruas jalan persis di depan kedai martabak milik Gibran Rakabuming, putra Jokowi.

Ada yang menyayangkan dan menilai aksi itu kurang elok. Sejak itu, kritik berkembang menjadi aksi penolakan di berbagai daerah. Tak cuma oleh ormas-ormas dan kelompok masyarakat tertentu, tapi juga MUI daerah. Ekspresi penolakan antara lain dilakukan dengan cara-cara yang menjurus ke kekerasan, seperti penghadangan Neno di Batam, lalu kemarin di Pekanbaru. Hal serupa dialami Ahmad Dhani di Surabaya.

Aksi-aksi penghadangan semacam itu patut disesalkan. Juga sikap kepolisian yang tidak menerbitkan izin dengan dalih berpotensi memicu konflik horizontal. Di alam demokrasi, gerakan '2019 Ganti Presiden' mestinya disikapi atau diimbangi dengan gerakan serupa. Mereka yang tak setuju bisa mendeklarasikan 'Gerakan Jokowi 2 Periode', misalnya. Bukan dengan cara primitif lewat penghadangan oleh massa.

Apa yang dilakukan Mardani, Neno, dan Dhani sebetulnya juga bukan hal baru dalam perkembangan politik kita. Pada periode pertama kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi Jusuf Kalla, 2004-2009, juga terjadi gerakan seperti yang dilakukan Mardani cs.

Seiring peringatan Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) pada 2007, misalnya, sejumlah veteran demonstran turun ke jalan. Mereka antara lain Hariman Siregar, Sjahrir, Sri Bintang Pamungkas, Soegeng Sarjadi, hingga budayawan WS Rendra. Mereka mengusung tagline dalam gerakannya 'Cabut Mandat SBY-JK' karena dianggap gagal memperbaiki nasib rakyat.

Lantas, apa bedanya Gerakan Cabut Mandat SBY dengan 2019 Ganti Presiden?

Saya ingin membatasi kritik terhadap gerakan ini dari lagu yang mereka rilis sejak awal Juni lalu. Hingga Senin (27/8), klip video 'Ganti Presiden' sudah ditonton 1.718.192 kali, mendapat like 38 ribu kali, sedangkan yang tak suka 19 ribu. Saya baru tertarik untuk menyimak dengan saksama lagu ini ketika ramai pemberitaan terkait penghadangan terhadap Neno dan Dhani kemarin.

Ternyata pesan lagu ini didominasi oleh hoax. Di pembukaan lagu ini langsung menyatakan "Dulu kami hidup tak susah, mencari kerja sangat susah". Menurut saya, pencipta lagu ini kurang melakukan riset atau mengidap semacam amnesia selektif. Kenapa begitu?

Pada 1981, Iwan Fals merilis lagu Sarjana Muda, yang memotret fenomena sosial kala itu, ketika para sarjana sulit mendapatkan pekerjaan. "Engkau sarjana muda, resah tak mendapat kerja". Jadi soal pengangguran dan sulitnya mendapatkan pekerjaan itu bukan isu yang terjadi dalam empat atau lima tahun terakhir ini.

Selanjutnya Sang Alang menulis syair "Sepuluh juta lapangan kerja, tapi bukan untuk kita". Kalimat ini juga jelas hoax dan merupakan pelintiran dari kalimat Presiden Jokowi. Dalam sebuah acara, Jokowi pernah mengungkapkan agar jumlah wisatawan asing, khususnya dari China, bisa berkunjung ke Indonesia meningkat sampai 10 juta orang. Sejak 2016, isu 10 juta tenaga kerja asing (asal China) telah berkali-kali dibantah. Media pun ramai memberitakan bahwa itu tidak ada. Toh, Gerakan '2019 Ganti Presiden' sepertinya tak peduli.

Memang ada buruh asing asal China yang bekerja dalam sejumlah proyek. Tapi jumlahnya sama sekali tak sebesar yang mereka gembar-gemborkan. Kehadiran mereka juga tidak permanen. Begitu proyek rampung, ya dikembalikan ke negara asalnya.

Ada juga syair yang cukup menggelikan terkait kenaikan harga BBM yang seolah dilakukan secara diam-diam pada malam hari. Padahal, sejak era Soeharto, kenaikan harga memang selalu dimulai pada pukul 00.00 WIB. Bedanya, di era Jokowi, harga BBM yang naik adalah yang memang tak disubsidi negara alias mengikuti mekanisme pasar, yakni Pertalite dan Pertamax. Karena mengikuti mekanisme pasar itulah, ketika harga minyak dunia turun, harga di dalam negeri pun akan ikut turun. Dan itu berkali-kali terjadi.

Syair lainnya yang jauh dari fakta berbunyi "Bukan presiden yang suka memenjarakan ulama". Kalau memang presiden saat ini suka memenjarakan ulama, tentu Mamah Dedeh, Ustaz Maulana, Ustaz Abdul Somad, dan Habib Luthfi tak lagi bebas berdakwah di layar kaca maupun di daerah-daerah. Presiden saat ini justru sangat menghargai ulama, buktinya Ketua MUI KH Ma'ruf Amin dipilihnya menjadi calon wakil presiden.

Lantas, siapa gerangan ulama yang dipenjara itu sebenarnya? Sejauh yang saya ingat, ya cuma Alfian Tanjung. Dia dihukum dua tahun penjara karena materi dakwahnya jauh dari nilai-nilai Islam. Dia justru menebar fitnah dan kebencian.

Sejauh yang saya ingat pula, Ketua FPI Rizieq Syihab pernah dibui di Rutan Salemba selama 7 bulan pada 2003. Kala itu dia didakwa melakukan penghasutan mengganggu ketertiban dengan merusak fasilitas umum dan merendahkan pemerintah.

Lima tahun kemudian, Rizieq kembali diadili. Di era SBY, dia divonis 1,5 tahun penjara pada akhir Oktober 2008. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat itu menilai Rizieq terbukti bersalah menganjurkan dan membiarkan orang lain melakukan pidana berupa kekerasan.

Sang Alang mestinya berkaca kepada Iwan Fals. Menjelang Pemilu 2004, Iwan merilis lagu yang berisi kritik dan harapan terhadap presiden. Tapi isinya, selain santun dan normatif, jauh dari unsur hoax. Judulnya 'Manusia Setengah Dewa'. Anda sekalian dapat mencari sendiri di YouTube bagaimana lirik lagu tersebut. Enak di telinga, lebih meresap di jiwa.

Sudrajat wartawan detikcom. Tulisan ini pendapat pribadi, tidak mencerminkan kebijakan redaksi


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed