DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 16 Agustus 2018, 14:17 WIB

Kolom

Jalan Politik Para Artis

Fandy Hutari - detikNews
Jalan Politik Para Artis Ilustrasi: Andhyka Akbariansyah/detikcom
Jakarta -

Suatu hari pada 1972, Sayuti Melik tokoh pengetik naskah proklamasi kemerdekaan dan menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Karya Pembangunan periode 1971-1976 menyaksikan syuting di sebelah kantornya di Tanah Abang. Kebetulan, menurut Majalah Intisari edisi 5 Maret 1976, kantor Sayuti bersebelahan dengan studio Safari Film.

Di sana tengah ada proses pengambilan gambar untuk film Setan Jalanan. Sutradara yang melihat Sayuti melongok syuting tersebut menghampiri dan menawarkan peran sebagai ayah Bing Slamet dalam film itu. Tanpa tedeng aling-aling, Sayuti menyetujuinya. Esoknya, dia berangkat bersama kru dan pemain Safari Film untuk syuting di Bogor. Film tersebut akhirnya beredar dengan judul Bing Slamet Setan Djalanan.

Pengalaman politikus terjun ke dunia hiburan, bukan sekali saja terjadi. Jauh sebelum Sayuti, ada nama Adnan Kapau (AK) Gani. Pada masa kolonial, AK Gani merupakan tokoh berpengaruh dalam sejumlah organisasi kepemudaan, seperti Jong Java, Jong Islamiten Bond, Jong Sumatra, dan Indonesia Muda. Pada 1928, dia merupakan salah seorang tokoh Ikrar Pemuda (sejarah kemudian mencatatnya sebagai Sumpah Pemuda).

AK Gani pun pernah menjadi Gubernur Militer Sumatra Selatan, dan pernah menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, serta Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II. Sebagai politikus kawakan, ia juga pernah mengecap dunia hiburan.

Menurut buku Apa Siapa Orang Film Indonesia 1926-1978, pada 1940 AK Gani membintangi film Asmara Moerni produksi The Union Film Coy. Namun, tampilnya AK Gani di muka kamera, menimbulkan celaan dari publik. Mereka menganggap, film merupakan dunia yang kurang baik, terlebih bagi tokoh pergerakan nasional seperti dirinya.

Juru Kampanye

Lain dulu lain sekarang. Kini, sudah menjadi hal yang lumrah, mendekati tahun politik, artis berbondong-bondong menjadi calon legislatif (caleg). Untuk Pemilu 2019, tak tanggung-tanggung, ada 54 artis yang terdaftar sebagai caleg DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Gejala artis berpolitik sudah ramai sejak rezim Orde Baru berkuasa. Tapi, kebanyakan bukan sebagai caleg. Mereka hanya juru kampanye. Semasa Orde Baru, para artis dimobilisasi untuk mendulang suara dalam pemilu. Tiga kekuatan, Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berusaha memanfaatkan ketenaran para artis. Tentu saja, yang paling masif menggunakan jasa artis adalah Golkar.

Menjelang Pemilu 1971, Golkar membangun kekuatan di dunia selebritas. Partai yang kerap menang selama rezim Orba berkuasa itu mengumpulkan para artis dalam wadah Tim Kesenian Safari Artis. Menurut laporan Tempo edisi 9 April 1977, pada Pemilu 1971 mereka difungsikan hanya sebagai penghibur, bukan juru kampanye. Jumlah Safari Artis 324 orang, terdiri dari artis dan kru. Rinciannya ada penyanyi, grup musik, pelawak, dan penari. Yang terkenal yakni Koes Plus, Lilies Suryani, dan grup lawak Kwartet Jaya.

Golkar yang memiliki kekuatan dalam segi modal dan jaringan tentu tak sulit mengusahakan tim artis ini. Mereka bisa menyewa 14 pesawat terbang milik Bouraq dan Seulawah. Para artis ini dibagi menjadi 13 kelompok yang diturunkan di berbagai daerah untuk menghibur kampanye Golkar. Tempo mencatat, strategi mobilisasi artis ini menghasilkan dua kemenangan sekaligus. Pertama, kemenangan Golkar. Kedua, menanamkan benih artis-artis dan grup kesenian di berbagai daerah.

Maka, pada Pemilu 1977 Golkar bisa memanfaatkan jaringan artis-artis di daerah untuk dimajukan sebagai juru kampanye mereka. Semisal, masih menurut Tempo edisi yang sama, di Bandung dibentuk kelompok artis bernama Bianglala. Pimpinannya musisi kondang Kota Kembang, Harry Rusli. Saat kampanye, mereka ditugaskan keliling Jawa Barat untuk menyuarakan mencoblos partai beringin.

"Tak ada artis dan grup kesenian yang kini besar bisa dipisahkan dari Golkar," kata Bendahara DPP Golkar Moerdopo, seperti dikutip dari majalah tersebut kala itu. Nama tenar yang menjadi juru kampanye Golkar pada Pemilu 1977 antara lain Upit Sarimanah, Benyamin S, Muchsin Alatas, dan Titiek Sandhora.

Namun, jajaran artis tenar milik Golkar itu mendapatkan lawan sepadan dari PPP. Partai berlambang Kabah tersebut menggaet raja dangdut Rhoma Irama dalam Pemilu 1977. Rhoma masuk PPP, dan menjadi ikon partai itu untuk menyaingi Golkar. Dia aktif sebagai juru kampanye PPP hingga 1982. Menurut Profesor Musik dari Universitas Pittsburgh Amerika Serikat, Andrew N. Weintraub dalam bukunya Dangdut: Musik, Identitas, dan Budaya Indonesia, Bang Haji melokalkan Islam dengan mengangkat isu sosial dan politik dalam lagu-lagu karyanya maupun pementasan.

Dalam Pemilu 1977, di atas panggung Rhoma dan grup musiknya melantunkan lagu Begadang, namun liriknya diganti jadi "Menusuk boleh menusuk asal Kabah yang ditusuk." Pilihan Rhoma menjadi juru kampanye PPP bukan tanpa risiko. Rezim Orba mengebirinya untuk muncul di dunia hiburan. Menurut Weintraub, selama bergabung dalam PPP, Rhoma dilarang tampil di TVRI dan RRI. Kaset-kasetnya disingkirkan dari toko-toko. Dan, video lagu Hak Azasi, Rupiah, dan Udang di Balik Batu dilarang muncul di televisi lantaran menurut pemerintah bisa menghasut publik dan mengganggu stabilitas nasional.

Pada Pemilu 1977, Golkar kembali mendominasi suara. Berkat dukungan para artisnya, mereka meraih 232 kursi parlemen. Sedangkan, PPP di posisi kedua dengan 99 kursi, dan PDI dengan 29 kursi.

Pada Pemilu 1982, keterlibatan artis sebagai juru kampanye makin dilirik. PDI bahkan menggaet tiga artis yang punya basis massa fanatik, yakni aktor Agust Melasz, musisi Gito Rollies, dan penyanyi Iwan Fals. Dalam Majalah Vista nomor 5 tahun XIV 1983 Agust mengatakan, alasannya ikut menjadi juru kampanye partai banteng tersebut karena ingin ada keseimbangan. Menurut Agust, PDI seolah tak punya daya dalam sebuah gelombang besar politik Tanah Air.

Sementara, Gito mengaku kasihan melihat PDI. Maka, dengan alasan itu, dia ikut kampanye. Sedangkan Iwan mengaku hanya ikut-ikutan saja. "Gue cuman seneng konvoi motor rame-rame," kata dia seperti dilaporkan majalah tersebut.

Namun, tak semua artis semangat mendukung salah satu partai politik pada masa Orba. Menarik membaca artikel berjudul Artis dan Politik di majalah yang sama. Sejumlah artis yang terkenal di masa itu mengemukakan pendapatnya menyoal politik. Salah satunya aktris senior Sofia WD. Dalam artikel tersebut, Sofia mengaku tak setuju jika artis ikut-ikutan berpolitik dan mendukung salah satu parpol.

"Kalau bisa artis harus berdiri di semua golongan dan tidak memanfaatkan profesinya untuk mempengaruhi orang lain. Contohnya waktu kampanye tahun lalu (Pemilu 1982), banyak sekali artis yang ikut kampanye salah satu partai politik. Memang itu adalah haknya, tapi efeknya bisa saja tidak baik, penggemar jadi ada yang sinis," kata dia.

Sementara, Iwan Fals memberikan pendapat bahwa dirinya khawatir terlibat dengan politik. Sebab, bagi Iwan politik itu seperti sesuatu yang "wah". Namun, Iwan tak memberikan pengertian apa yang dimaksudnya dengan "wah" itu. Barangkali, mereka yang tak mau terlibat dalam politik khawatir bila nasibnya di dunia hiburan dikebiri penguasa Orba.

Politik Praktis

Lain dulu lain sekarang. Siklus lima tahunan saat ini, para artis berbondong-bondong ikut masuk ke politik praktis. Gejala artis masuk parlemen sebenarnya sudah ada sejak zaman Orba. Dahulu, Rhoma Irama sempat terpilih menjadi anggota MPR wakil utusan golongan, mewakili seniman dan artis pada 1992. Pada Pemilu 1997, dia aktif berkampanye untuk Golkar.

Kisah Rhoma menyeberang ke Golkar juga disitir sedikit dalam buku Weintraub tadi. Pada 1980-an, kekangan rezim Orba terhadap Islam mengendur. Para politisi mulai menyokong dangdut, dan membangun basis pedangdut untuk mendulang suara publik. Seiring dengan situasi tersebut, Rhoma kembali bisa tampil di televisi pada 1988. Dan, saat Islam dirangkul Soeharto pada 1990-an, Rhoma geser ke pemerintah. Lantas, dia dipinang Golkar.

Seperti sudah disinggung sebelumnya, jumlah artis dan publik figur yang ikutan dalam pemilihan caleg pada Pemilu 2019 sebanyak 54 nama. Banyak wajah baru, tapi tak sedikit muka lama. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tercatat sebagai partai yang paling banyak menyertakan artis dalam pertarungan politik nanti. Ada 26 nama, di antaranya Olla Ramlan, Adly Fairuz, Lucky Hakim, Krisna Mukti, Annisa Bahar, Bertrand Antolin, Sahrul Gunawan, dan Vicky Shu. Nama petinju Chris Jon terselip di antara nama-nama artis tadi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai kedua yang menyumbangkan nama artis terbanyak. Ada 13 nama, di antaranya wajah lama Rieke Diah Pitaloka, Nico Siahaan, Ian Kasela, Angel Karamoy, hingga mantan penyanyi cilik Tina Toon. Dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ada tujuh nama, di antaranya Tommy Kurniawan, gitaris Seventeen Herman, vokalis Seventeen Ivan, dan penyanyi keroncong Sundari Sukoco. Sementara, Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung nama-nama lama seperti Eko Patrio, Primus, Dessy Ratnasari, serta artis yang baru gabung, yakni Dedy Gumelar dan Rhoma Irama.

Partai Berkarya memunculkan nama Donny Kusuma, Annisa Trihapsari, Andi Arsyil Rahman, dan Sultan Djorghi. Partai Demokrat mengusung mantan pebulutangkis Taufik Hidayat, Jane Shalimar, Dina Lorenza, dan Ricky Subagja. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) punya Reza Artamevia, Charlie van Houtten, dan Angel Lelga. Partai Golkar memunculkan Nurul Arifin, Charles Bonar Sirait, dan Tety Kadi. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengusung nama Fauzi Baadilah, Ahmad Dhani, dan Rachel Maryam. Terakhir, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya mendaftarkan Giring "Nidji" Ganesha.

Tentu, semangat demokrasi saat ini berbeda dengan zaman Orba. Semua punya hak, dan tak ada kekangan sama sekali. Tak ada upaya mengkebiri para artis, seperti yang dilakukan di zaman Orba dahulu, karena memilih memihak salah satu parpol. Namun, publik harus cerdas memilih. Siapa yang kompeten untuk menjalankan tugas-tugasnya dan menyalurkan aspirasinya, siapa pula yang hanya terkantuk-kantuk dan main handphone di kursi empuk parlemen. Dunia politik bukan dunia hiburan.

Para artis tentu saja kerap menjadi contoh para penggemarnya. Selebritis, diakui atau tidak, efektif bisa menyampaikan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik. Tapi, mungkin saja belum tentu bisa menerapkan dan mengambil keputusan penting untuk khalayak.

Fandy Hutari penulis, periset sejarah hiburan, pengarsip. Tinggal di Jakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed