DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 16 Agustus 2018, 13:38 WIB

Kolom

Mahar dan Akuntabilitas Pembiayaan Politik

Ribut Lupiyanto - detikNews
Mahar dan Akuntabilitas Pembiayaan Politik Ribut Lupiyanto (Ilustrasi: Kiagoos Auliansyah/detikcom)
Jakarta - Mahar politik sudah menjadi rahasia umum. Tidak mudah memang mengungkapnya karena sulit mendapatkan bukti kuat. Batasan antara mahar dan biaya pemenangan kadang juga sangat tipis.

Detik-detik menjelang pendaftaran Pilpres 2019 yang lalu isu ini kembali mencuat dan memanaskan konstelasi politik nasional. Andi Arief, politikus Parta Demokrat menuding melalui media sosial bahwa Sandiaga memberikan mahar kepada PKS dan PAN. Hal itu dinilai sebagai penyebab masuknya Sandi dan mendepak AHY dari bursa cawapres Prabowo. Prabowo bahkan dituding dengan sebutan "Jenderal Kardus".

Pembiayaan politik di era demokrasi terbuka menjadi dilematis bagi partai politik (parpol), capres, dan calon anggota legislatif (caleg). Perang terbuka menuntut biaya tinggi. Konsekuensinya timbul potensi korupsi jika jadi. Pembiayaan juga dituntut transparan dan akuntabel sesuai aturan. Parpol perlu menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pemilu yang bersih

Dilema Pembiayaan

Kementerian Dalam Negeri pernah mewacanakan parpol akan dibiayai negara melalui APBN. Mendagri mengasumsi APBN mampu membiayai Rp 1 triliun per parpol. Wacana itu dimunculkan sebagai upaya menekan angka korupsi yang selama ini menjerat politisi. Alasan lain, untuk menekan politik uang akibat persaingan finansial yang besar di setiap kontes demokrasi.

Wacana ini langsung mendapatkan reaksi beragam dari publik. Kontroversi muncul dari yang pro, pro dengan catatan, kontra saat ini, dan kontra total. Lepas dari polemik tersebut, apresiasi layak diberikan kepada Mendagri yang melempar wacana terlebih dahulu sebelum menerbitkan regulasi. Hal ini baik bagi dinamika partisipasi demokrasi. Publik dapat memberikan beragam masukan yang bisa dipertimbangkan pemerintah.

Parpol mengalami dilema terkait pembiayaan politik. Jangkauan konstituen yang banyak dan wilayah yang luas tak pelak menguras pendanaan tidak sedikit. Regulasi pembiayaan parpol tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Keuangan parpol disebutkan dapat berasal dari iuran anggota parpol bersangkutan, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Pembiayaan eksisting dari ketiga sumber di atas dirasa masih sangat minim. Kondisi ini selalu menjadi dalih atas maraknya kasus korupsi. Alhasil, legislatif menjadi peringkat ketiga episentrum korupsi di samping eksekutif. KPK (2018) menyatakan swasta menjadi pelaku korupsi terbanyak (184), menyusul kemudian Eselon I-III (175) dan Anggota DPR/DPRD (144).

Kumoro (2013) mengemukakan secara umum ada tiga modus utama perburuan rente yang dilakukan parpol. Pertama, melalui lembaga legislatif (DPR/DPRD), bisa berupa: (1) candidacy buying dalam seleksi anggota DPR/DPRD, (2) menguasai komisi-komisi strategis dan badan anggaran, (3) membajak kebijakan dan anggaran, (4) transaksi dalam pemilihan pejabat publik, dan (5) transaksi dalam legislasi.

Kedua, melalui lembaga eksekutif, parpol menempatkan kader-kader mereka di instansi pemerintahan atau BUMN yang memiliki anggaran besar. Selain itu, modus ini juga dilakukan parpol dengan cara mendorong kader mereka untuk menjadi kepala daerah atau menyewakan parpol sebagai kendaraan politik dalam pemilukada.

Ketiga, melalui pengusaha, diminta memberikan sumbangan untuk kegiatan operasional dan kampanye sebuah parpol. Kemudian, para pengusaha ini diberikan imbalan berupa kemudahan mendapatkan akses proyek-proyek pemerintah sehingga mendorong terjadinya korupsi.

Wacana pembiayaan parpol dari APBN bukan hal baru. Sudah banyak contoh negara yang menerapkannya. Hasil survei ACE Electoral Network menyebutkan ada 58 persen dari 180 negara yang membiayai parpol melalui anggaran negara. Pembiayaan tersebut umumnya dialokasikan melalui hibah langsung maupun pembiayaan tak langsung. Negara-negara tersebut di antaranya Jerman, Swedia, Israel, Kanada, Australia, Austria, Spanyol, Prancis, Jepang, Meksiko, dan Belanda.

Wahid (2015) mengemukakan ide, meminimalkan angka korupsi tidak harus dengan pembiayaan terhadap parpol. Penekanan angka korupsi bisa dilakukan melalui biaya pemilu yang murah dan adil. Cara lain yang dapat dilakukan dengan membuat pasal kriminalisasi terhadap pemberi maupun penerima politik uang. Sedangkan Wijaya (2015) mengatakan, pembiayaan parpol belum tepat saat ini dikarenakan masih rendahnya kepercayaan publik dan profesionalisme parpol. Persiapan diperlukan melalui optimalisasi pembiayaan internal parpol dan pendidikan akuntabilitas publik.

Tuntutan Akuntabilitas

Niat baik dan gagasan meminimalkan korupsi melalui pembiayaan parpol patut diapresiasi, namun mesti didukung kajian mendalam dan uji publik yang partisipatif. Beberapa hal penting diperhatikan oleh pemerintah dan DPR dalam rangka menuju wacana tersebut.

Pertama, perlu peta jalan yang sistematis berbasis riset mendalam. Penyiapan pra pembiayaan perlu dilakukan antara lain riset, penguatan profesionalisme parpol, penguatan kepercayaan publik terhadap parpol, penyusunan naskah akademis regulasi secara partisipatif dan lainnya. Tahapan yang jelas perlu disusun dan dilalui dengan indikator yang baik. Target pembiayaan dapat dicanangkan mulai sekarang.

Kedua, memperbaiki kualitas parpol. Kualitas tersebut mulai profesionalisme kinerja, akuntabilitas publik, transparansi keuangan dan lainnya. Semua ini demi menyiapkan parpol ketika kelak diamanahi mengelola dana dari anggaran negara. Ketiga, menyiapkan regulasi monitoring dan evaluasi yang ketat dan tegas. Pertanggungjawaban keuangan mesti dilakukan di bawah kendali BPK. Publik juga mesti dibuka aksesnya untuk mengetahui transparansi penggunaannya. Hal ini demi menjamin tidak terjadi penyelewengan dan potensi korupsi baru.

Alih-alih meminimalkan korupsi, pembiayaan parpol bisa berpotensi menjadi sumber "bancakan" korupsi. Jaminan kesiapan parpol dan regulasi ketat mesti diberikan jika akan menggulirkan wacana ini menjadi kebijakan. Parpol mesti memberikan keyakinan kepada publik tentang kesiapannya mengemban amanah pengelolaan uang rakyat. Salah satunya melalui transparansi dana kampanye Pemilu 2019.

Ribut Lupiyanto Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed