DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 15 Agustus 2018, 14:33 WIB

Kolom

Menyikapi Defisit Neraca Perdagangan

Dita Nurul Aini - detikNews
Menyikapi Defisit Neraca Perdagangan Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Defisit neraca perdagangan menjadi salah satu topik hangat yang dibicarakan saat ini. Secara teori, defisit neraca perdagangan terjadi ketika nilai impor lebih besar dari nilai ekspor. Meskipun dengan pertumbuhan nilai perdagangan, khususnya ekspor, yang terus meningkat terutama pada 2017, Indonesia belum mampu membendung neraca perdagangan yang defisit. Salah satu sumber defisit tersebut adalah lonjakan impor bahan baku/penolong dan barang modal untuk infrastruktur.

Terkait dengan bahan baku/penolong, impor dari jenis barang ini memang konsisten di kisaran angka 70%. Struktur ekspor kita yang mayoritas berasal dari industri pengolahan (72-75%) juga mendorong impor bahan baku/penolong yang lebih besar lagi karena industri dalam negeri masih belum mampu memproduksi atau mensubsitusi bahan baku/penolong yang biasa diimpor. Sementara itu, terkait dengan barang modal untuk infrastruktur, pembangunan infrastruktur memang telah menjadi fokus utama pemerintah dalam 3 tahun belakangan ini.

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014, anggaran untuk infrastruktur hanya Rp 163 triliun dan meningkat signifikan menjadi Rp 410 triliun pada 2018. Peningkatan signifikan tersebut sangatlah wajar jika pemerintah menargetkan membangun jalan tol sepanjang 1.000 km, 15 bandara baru, 306 pelabuhan, 3.258 km rel kereta, 65 bendungan, 1.893 embung, dan 35,7 gigawatt listrik sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), sampai akhir 2017 pembangunan jalan tol masih mencapai 56,8%, bandara masih pada angka 46,7%, pelabuhan sebesar 27,7%, infrastruktur irigasi mencapai 49,3%, bendungan 60%, selanjutnya 44,4% embung, dan listrik baru mencapai 50,5%. Maka dari itu, sangatlah wajar jika terjadi peningkatan yang signifikan dari barang modal untuk pembangunan infrastruktur pada 2018.

Memang sangat disayangkan pembangunan infrastruktur yang besar-besaran itu masih mengandalkan bahan-bahan baku impor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume impor meningkat 6,79% sepanjang Januari-Juni 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume impor nonmigas sebesar 10,78%. Peningkatan pada volume impor ini berdampak pada peningkatan nilai impor. Secara umum, terdapat peningkatan nilai impor sebesar 23,10% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi yang kurang menguntungkan itu ditambah dengan kondisi nilai tukar Indonesia yang terdepresiasi mencapai lebih dari Rp 14.000 per 1 dolar AS. Depresiasi nilai tukar seharusnya menguntungkan bagi Indonesia, di mana nilai ekspor akan meningkat. Sebaliknya, depresiasi nilai tukar yang terjadi sejak awal tahun disambut dengan defisit neraca perdagangan. Awal Januari 2018, rupiah pada posisi Rp 13.542 per 1 dolar AS diiringi dengan defisit neraca perdagangan yang mencapai 756 juta dolar AS. Pada Juni, rupiah terdepresiasi hingga di atas Rp 14.000, justru neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar 1,74 miliar dolar AS.

Hal itu tidak malah membuat Indonesia berbangga, karena sepanjang 2018 ini neraca perdagangan Indonesia baru mengalami surplus sebanyak dua kali, yaitu pada Maret sebesar 1.2 miliar dolar AS dan Juni. Selebihnya, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit.

Pembangunan infrastruktur yang bergantung pada bahan impor memanglah tidak begitu menguntungkan bagi negara. Belanja bahan baku untuk infrastruktur yang membengkak semakin menekan neraca perdagangan Indonesia. Berdasarkan data nilai impor komoditas benda-benda dari besi dan baja meningkat 74,6% dari tahun lalu. Selain itu, besi dan baja, alumunium, dan berbagai barang logam dasar juga mengalami peningkatan nilai yang signifikan.

Data rilis BPS menunjukkan sepanjang Januari-Juni 2018 impor bahan baku/penolong mencapai 74,67%. Sedangkan, impor barang modal dan barang konsumsi masing-masing sebesar 16,14% dan 9,19%. Oleh karena itu, tidak heran jika pelemahan nilai rupiah masih belum menguntungkan bagi negara ini.

Kondisi di atas memang kurang menguntungkan bagi Indonesia. Namun, jika ditelaah lebih jauh dan bijak, neraca perdagangan yang masih defisit di semester pertama 2018 sebaiknya dijadikan sebagai pemicu untuk pembangunan ekonomi ke depannya. Struktur impor dan ekspor kita memang ibarat buah simalakama, di mana Indonesia mengimpor bahan dan barang yang dibutuhkan untuk produksi dalam negeri yang berorientasi ekspor dan mendukung pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

Maka dari itu, pemerintah perlu didorong untuk lebih konsisten dalam menyusun dan menerapkan kebijakan yang terkait dengan perdagangan, penguatan industri dalam negeri, dan pembangunan infrastruktur. Singkat kata, kita sebaiknya perlu berprasangka baik terhadap pemerintah saat ini yang sepertinya sedang memacu pembangunan ekonomi yang lebih kuat dan berkesinambungan di masa depan dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi yang biasa-biasa saja namun berkualitas. Seperti kata pepatah, lebih baik mundur satu langkah untuk maju seribu langkah.

Dita Nurul Aini dosen Fakultas Ekonomi Universitas Nasional, Jakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed