DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 10 Agustus 2018, 11:37 WIB

Kolom

Marhaban Duet Jokowi-Ma'ruf Amin

Iding Rosyidin - detikNews
Marhaban Duet Jokowi-Maruf Amin Ilustrasi: Mindra Purnomo/Tim Infografis
Jakarta - Teka-teki siapa calon wakil presiden (cawapres) pendamping Joko Widodo (Jokowi) terjawab sudah. KH Makruf Amin (MA) akhirnya disepakati oleh seluruh partai politik koalisi pendukung Jokowi. Padahal sebelumnya, bahkan hingga menit-menit akhir menjelang deklarasi, nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD (MMD) menguat sebagai cawapres.

Duet Jokowi-MA telah dideklarasikan. Maka, tidak ada lagi peluang bagi nama lain untuk menjadi cawapres Jokowi. Suka atau tidak suka, duet inilah yang akan ikut kontestasi pada Pemilu 2019. Dan, bila hari ini sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti yang telah direncanakannya, resmilah duet ini menjadi peserta pemilu. Kini saatnya mengatakan marhaban untuk duet Jokowi-MA.

Menjaga Soliditas

Cukup banyak pertanyaan di benak publik, mengapa pada akhirnya koalisi pendukung Jokowi memutuskan untuk memilih MA sebagai cawapres. Ada sejumlah pertimbangan yang diambil Jokowi dan koalisi pendukungnya. Pertama, untuk menjaga soliditas koalisi. Santer terdengar bahwa ada dua partai politik anggota koalisi yang tidak sepakat dengan pemilihan MMD sebagai pendamping Jokowi, yakni PKB dan Golkar -terutama yang disebut pertama.

Dalam konteks ini, PKB paling berkepentingan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa PKB merupakan partai politik yang kurang "mesra" dengan MMD. Hal ini, tidak dapat dimungkiri, berkaitan dengan luka lama terkait dengan konflik internal partai. Konflik yang terjadi antara KH Abdurrahman Wahid (Gud Dur) dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membuat posisi MMD kurang kuat.

Seperti diketahui, MMD lebih dekat dengan Gus Dur, sehingga sulit diterima secara leluasa oleh kubu Cak Imin. Tidak aneh ketika nama MMD banyak disebut sebagai salah seorang cawapres Jokowi, sejumlah elite PKB mengeluarkan komentar yang kurang positif terhadap MMD. Jelas ini memperlihatkan bagaimana hubungan PKB dengan MMD yang tidak harmonis.

Oleh karena itu, kalau Jokowi tetap memaksakan diri untuk memilih MMD sebagai cawapresnya, potensi perpecahan sangat besar. PKB bisa saja keluar dari koalisi, padahal partai ini sangat sulit dilepaskan dari NU, ormas yang paling gigih mendukung Jokowi.

Kedua, dipilihnya MA sebagai pendamping Jokowi agaknya dimaksudkan untuk semakin menegaskan bahwa NU berada di belakang Jokowi. Sebagai salah seorang ulama sepuh, MA saat ini merupakan Rais Aam PBNU. Karenanya, ke-NU-an MA tidak bisa diragukan lagi, tidak seperti halnya MMD yang banyak dipertanyakan karena bukan dari struktural NU.

Ketiga, ini merupakan yang terpenting saat ini, bahwa dipilihnya MA sebagai cawapres Jokowi adalah dalam rangka menghadapi kelompok umat Islam yang anti Jokowi. Seperti diketahui, terutama sejak Pilkada DKI terakhir, Jokowi dianggap sebagai pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Padahal Ahok dicap sebagai penista agama terkait kasus pidatonya di Kepulauan Seribu yang menyinggung Surat al-Maidah:51.

Demo berjilid-jilid yang dilakukan sejumlah umat Islam yang kemudian populer dengan sebutan kelompok 212 semakin menyudutkan Jokowi. Cap anti Islam pun kerap disematkan kepada mantab Gubernur DKI Jakarta itu oleh para pendukung demo tersebut. Cap itu sampai saat ini pun masih diarahkan kepada Jokowi, sehingga semakin menyudutkannya. Dari sisi ini, dipilihnya MA diharapkan bisa meredam.

Selain sebagai Rais Aam PBNU, MA juga merupakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Posisinya tentu sangat strategis karena MUI merupakan representasi dari ormas-ormas Islam di Indonesia. Apalagi salah satu koordinator aksi umat Islam adalah kelompok yang dulu disebut dengan GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, sehingga MUI bisa menghadapi kelompok ini.

Menangkal Serangan

Komposisi duet ini agaknya memiliki potensi besar pada Pemilu 2019. Meski mungkin ada kelompok pendukung Jokowi yang kurang puas dengan dipilihnya MA, tapi tidak akan sampai mengganggu soliditas pendukung secara keseluruhan. Sehingga, duet ini berpeluang untuk memenangi kontestasi.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana mensosialisasikan dan mengkampanyekan duet ini ke seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, tim kampanye yang akan segera dibentuk oleh partai-partai politik pendukung koalisi mesti diisi oleh orang-orang yang tepat, sehingga program-programnya pun juga akan tepat sasaran.

Bagaimanapun, kubu rival tidak akan berhenti melakukan serangan terhadap Jokowi, meski telah menggandeng seorang ulama. Bukan tidak mungkin MA sendiri akan menjadi sasaran serangan karena bersedia mendampingi Jokowi. Ingat kasus Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi yang menjadi bulan-bulanan caci maki kelompok anti Jokowi setelah memberikan dukungan terhadap Presiden.

Tentu diperlukan kampanye yang tepat dan cerdas untuk menangkal serangan semacam itu. Jangan sampai tim pendukung Jokowi bersikap reaktif atau termakan oleh pola serangan masif yang dilakukan kubu lawan. Yang lebih penting dilakukan adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Jokowi bukan anti Islam, justru malah dekat dengan kalangan Islam.

Iding Rosyidin Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed