DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 09 Agustus 2018, 17:03 WIB

Kolom

Skenario Politik Prabowo

Teddy Firman Supardi - detikNews
Skenario Politik Prabowo Ilustrasi: Fuad Hasim/Infografis
Jakarta - Prabowo masuk dalam dilema politik yang dibuatnya sendiri untuk terus merawat mobilisasi suara Islam --Prabowo menjadi sekutu yang baik bagi PKS dan proponen gerakan populisme Islam 212. Kini, manuver dan strateginya memaksa ia harus berpikir jernih tentang keputusan politik yang tepat untuk siap bertarung kembali melawan Jokowi pada Pilpres 2019.

Keputusan politik yang berlipat cepat dengan waktu pendaftaran Capres-Cawapres membuat Prabowo masuk dalam kesepakatan politik yang sulit. Sekarang, ada Partai Demokrat yang bergabung dengan Gerindra, yang secara otomatis akan menjadikan koalisi Prabowo memiliki sumber daya politik baru. Tapi, pada sisi lain posisi PKS sebagai bagian dari inner circle politik Gerinda membuat Prabowo harus memiliki pendekatan dan tawaran politik yang adil dengan PKS.

Pada kondisi seperti ini, Partai Demokrat memiliki fleksibilitas penjajakan kesepakatan politik yang lebih terbuka. Bagaimanapun daya tawar SBY sebagai mantan presiden menjadi tambahan peluru dan juga logistik untuk Prabowo, terlebih lagi jika Prabowo memilih AHY menjadi Cawapres.

Serba Salah

Hasil Itjima Ulama dan Tokoh Nasional yang dilaksanakan oleh GNPF Ulama menghasilkan rekomendasi Prabowo sebagai calon presiden dan dua skenario Cawapres yaitu Habib Salim Segaf Al Jufri dan Ustadz Abdul Somad. Tradisi itjima ini merupakan bagian dari dorongan politik umat yang tentu dimotori oleh PKS dan GNPF Ulama, dan merupakan bagian dari gerakan yang diasosiasikan dengan Rizieq Shihab (HRS). PKS dan para proponen Islam politik seperti HRS dan FPI tentu saja menjadi silang koalisi untuk terus merawat mobilisasi umat dalam diskursus publik menjelang Pilpres.

Dua skenario Cawapres yang ditetapkan oleh hasil itjima juga merupakan bagian dari manuver politik terakhir PKS untuk mendapatkan kursi Cawapres. PKS mendorong dua skenario Cawapres yang tentu akan membuat Prabowo semakin tersudut. Nama pertama adalah kader PKS, Salim Segaf Al-Jufri yang juga Ketua Majelis Syuro --meskipun terdapat gonjang-ganjing dalam pemilihan Salim Segaf menjadi Cawapres. Survei internal PKS menunjukkan elektabilitas Salim Segaf hanya 1,7%, kalah jauh dibandingkan dengan Ahmad Heryawan sebesar 31,72%. Hal ini juga yang menjadi bagian pertimbangan politik Prabowo untuk memilih Salim Segaf menjadi Cawapres.

Prabowo menatap kesepakatan politik dalam posisi yang serba salah, dan PKS memainkan intervensi kesepakatan politik yang begitu sangat rapi. Nama lain yang dijadikan proposal politik PKS adalah Abdul Somad. Nama yang digadang-gadang menjadi ustadz sejuta umat ini memiliki jangkauan pemilih Islam yang juga dimungkinkan memiliki vote getter yang menjanjikan. Skenario memunculkan nama Abdul Somad bukan tidak memiliki alasan bagi PKS. Masuknya Demokrat dan SBY dengan menyodorkan Cawapres AHY membuat PKS harus bermain kesepakatan politik lebih lincah lagi jika tidak ingin menjadi teman yang ditinggalkan.

Nama Abdul Somad (UAS) menjadi peluru politik PKS. Dengan memunculkan nama UAS, PKS menembak Prabowo untuk masuk dalam citra massa Islam yang lebih luas. Karena UAS bukanlah milik PKS, maka mendorong UAS merupakan cara agar Prabowo memikirkan ulang bagaimana massa pemilih Islam dan gerakan pendukung lainnya menjadi penting dalam koalisi menghadapi Jokowi. Jika Prabowo memilih UAS menjadi Cawapresnya, maka PKS tidak begitu sulit untuk bermanuver dalam koalisi Prabowo. PKS tetap dapat mempertahankan citra dan jangkauan politiknya untuk pemilih Islam di luar pemilihnya. Gerakan lain seperti #2019GantiPresiden yang dipelopori oleh Mardani Ali Sera juga menjadi gerakan untuk memobilisasi sentimen anti-Jokowi, dan pemilih di luar Prabowo.

Zero Sum Game

Prabowo tentu sangat sadar bahwa manuver politik PKS akan semakin menyudutkan posisinya. Ancaman dari PKS akan memikirkan ulang kembali berkoalisi dengan Prabowo tentu menjadi rambu merah yang cukup serius, dan secara tidak langsung memukul posisi Demokrat yang tentu akan kuat mendorong AHY sebagai Cawapres Prabowo.

Dalam posisi seperti ini, Prabowo tentu harus berpikir panjang. Partai Gerindra tentu akan terkena dampak jika Prabowo tidak maju menjadi Capres. Pileg dan Pilpres yang dilaksanakan serentak membuat format strategi politik harus disusun secara matang. Figur kharismatik Prabowo tentu menjadi pendulang suara paling efektif bagi Gerindra. Ambang batas parlemen yang naik menjadi 4 persen tentu menjadi pertimbangan khusus bagi Gerindra untuk tetap mengusung Prabowo.

Menjelang detik-detik akhir pendaftaran Capres-Cawapres membuat Prabowo harus bermain dalam keputusan politik yang saling menguntungkan dengan koalisi partai yang lain. Ketegangan antar PKS-Demokrat dan Prabowo menjadikan skenario zero sum game menjadi pilihan yang tepat untuk Prabowo. Artinya, tidak memilih Demokrat dan PKS sebagai Cawapres. Jalan tengah seperti ini tentu akan memperkuat posisi Prabowo dan lepas dari tekanan politik dari Demokrat dan PKS.

Teddy Firman Supardi peneliti di Depublica Institute (Center for Local Development Research and Studies), associate consultant di Visi Strategic Consulting
(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed