DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 09 Agustus 2018, 16:35 WIB

Kolom

Peluang Poros Ketiga

Aminuddin - detikNews
Peluang Poros Ketiga Ilustrasi: Fuad Hasyim/detikcom
Jakarta - Dinamika politik Tanah Air semakin dinamis. Kini, muncul istilah "Jenderal Kardus" yang dilontarkan oleh elite Partai Demokrat menyusul isu pemberian mahar Rp 500 miliar oleh Sandiaga Uno. Isu ini semakin memperuncing koalisi oposisi yang awalnya diisi oleh Demokrat dan PKS. Koalisi Demokrat-Gerindra terancam pisah akibat isu tersebut. Lantas, apakah isu tersebut akan menginisiasi poros ketiga?

Melihat gelagat politik saat ini, munculnya poros ketiga bisa saja terjadi. Sebab partai belum menentukan secara pasti koalisi baik dari oposisi maupun petahana. Bahkan secara khusus, kubu oposisi yang dirancang Demokrat dan Gerindra terancam kandas seiring dengan munculnya drama "Jenderal Kardus". Sedangkan di kubu petahana, masih mengambangnya PKB membuat poros ketiga semakin terbuka lebar. Apalagi, kubu PKB terus memaksakan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai cawapres Jokowi.

Jika Cak Imin ditolak, bukan tidak mungkin poros ketika akan terjadi, yaitu PKB, Demokrat, dan salah satu di antara partai yang berada di posisi koalisi petahana dan koalisi oposisi. Jika Prabowo benar-benar menerima Sandiaga Uno sebagai cawapres, maka poros ketiga akan semakin terbuka lebar. Namun, bagi Prabowo dukungan dari Gerindra tidak cukup. Jika ia benar-benar ingin maju, maka harus ada partai yang siap berkoalisi. Sejauh ini, ada PKS yang masih cukup solid bergandengan tangan dengan Gerindra. Ada juga PAN belum menentukan keputusan apakah akan ke koalisi Prabowo atau ke koalisi petahana.

Dalam politik, peluang sekecil apapun bisa terjadi. Jika diamati dari banyaknya parpol yang memiliki perwakilan di legislatif, wacana poros ketiga sebenarnya bisa saja terjadi. Setidaknya, ada beberapa hal mengapa poros ketiga bisa saja muncul, mungkin di detik-detik akhir pendaftaran capres. Pertama, dunia politik kita sudah sejak lama diwarnai oleh tiga kekuatan utama, yaitu kubu Prabowo Subianto, kubu Megawati Soekarno Puteri, dan kubu Susilo Bambang Yudhoyono. Ketiga tokoh tersebut acap menjadi poros politik yang dapat menentukan arah politik ke depan.

Sangkaan tersebut dapat diamati dalam konteks Pilkada Serentak. Ketiga tokoh tersebut menjadi pengendali tunggal siapa yang akan maju di berbagai daerah. Yang paling kentara tentu saja perhelatan pilkada di DKI Jakarta. Di luar dugaan, SBY mengutus anak sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju dalam Pilkada DKI menghadapi kekuatan Megawati dan Prabowo. Pelajaran di DKI bisa saja ditransfer ke hajatan Pilpres 2019 di mana poros ketiga akan ditawarkan oleh kubu SBY. Apalagi, AHY kerap mengganggu "zona nyaman" Jokowi dan Prabowo dan berbagai survei. Jika hasil survei AHY tetap meroket hingga detik-detik pendaftaran, bukan tidak mungkin poros ketiga akan lahir.

Kedua, masih galaunya partai politik yang belum menentukan arah dukungan terhadap kedua sosok (Jokowi dan Prabowo). Seperti diketahui pula, PAN merupakan partai koalisi pemerintahan, namun kerap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Bahkan dalam beberapa kali PAN acap "berontak" terhadap kebijakan pemerintah. Begitupun dengan Demokrat yang seolah-oleh memilih aman dalam berbagai kebijakan politik pemerintah. Jika mereka bisa berkoalisi, bisa saja poros ketiga akan lahir dari kedua partai tersebut. Pada akhirnya, calon presiden akan semarak karena banyak pilihan yang harus dilakukan oleh publik.

Ketiga, belum padunya partai koalisi di pemerintahan Jokowi. Harus diakui memang sudah banyak partai yang memiliki kursi di parlemen mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi. Hanya saja, dukungan tersebut bisa saja berubah. Dalam politik, apapun bisa terjadi. Semua bisa terjadi sesuai dengan iklim politik yang ada.

Dalam konteks partai pendukung Jokowi pada 2019 mendatang, kerentanan berubahnya arah dukungan terjadi karena Jokowi belum bisa menentukan siapa yang akan menjadi calon wakilnya di Pilpres 2019. Jika Jokowi tidak mampu mengendalikan partai pengusungnya hingga pendaftaran, bisa saja parpol pendukung akan berubah. Proses pengendalian ini sangat ditentukan oleh lihai-tidaknya Jokowi menentukan pendampingnya. Jika Jokowi memilih cawapres yang tidak dikehendaki oleh partai atau bukan selera partai koalisi, besar kemungkinan partai tersebut akan berubah arah dukungan.

Di sinilah kemudian partai koalisi akan beralih dukungan dan bahkan akan membuat poros baru dalam Pilpres 2019. Dalam konteks ini, bisa jadi partai pecahan pendukung Jokowi akan bergabung dengan partai yang belum menentukan dukungan, atau bahkan membangun koalisi baru menghadapi Jokowi dalam Pilpres 2019. Karenanya, menjadi sangat dinamis peta politik ke depannya apakah akan lahir poros baru dari partai yang belum menentukan dukungan, atau dari partai yang saat ini masih berada dalam gerbong Jokowi menuju Pilpres 2019 mendatang.

Akhirnya, lahirnya banyak pilihan dalam kontestasi Pilpres 2019 sangat menguntungkan bagi publik. Sebab, dengan banyak opsi maka publik akan lebih leluasa untuk memilah dan memilih calon sesuai dengan kriterianya. Karenanya, poros ketiga akan menjadi alternatif bagi publik untuk memberikan opsi yang tepat sehingga demokrasi yang dibangun benar-benar sehat.

Aminuddin Direktur Eksekutif Literasi Politik dan Edukasi untuk Demokrasi (POKASI). Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed