DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 09 Agustus 2018, 16:04 WIB

Kolom

Jejak Mahfud MD di NU dan PKB

Sudrajat - detikNews
Jejak Mahfud MD di NU dan PKB Sudrajat (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Pada suatu hari di tahun 2007, pengurus cabang NU untuk Australia dan Selandia Baru, Prof Nadirsyah Hosen (Gus Nadir) berbincang dengan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi. "Pak Yai, ada orang yang nggak punya kartu anggota NU tapi mau ikut gabung," ujarnya.

"Terus kamu bilang apa?" tanya Kiai Hasyim. "Saya bilang nggak apa-apa. Lha wong saya Rais Syuriah NU aja nggak punya Kartu (anggota) NU."

"Lha kenapa kamu nggak suruh dia bikin Kartu NU sendiri aja?" timpal Kiai Hasyim. Lalu keduanya pun tertawa ngakak.

Gus Nadir mengungkapkan cerita itu lewat laman Twitter-nya tak lama setelah elite PBNU tidak mengakui ke-NU-an Prof Mahfud MD, Rabu (8/8). Hal itu tak cuma disampaikan setelah para elite bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, tapi sudah jauh hari. Konon, ke-NU-an Mahfud cuma karena di-NU-kan oleh KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur saat menjadi Presiden dengan menjadikannya sebagai Menteri Pertahanan.

Secara kultural, Mahfud diakui lahir dan besar di lingkungan NU. Jauh sebelum bergulat di UGM untuk menimba Ilmu Sastra dan Budaya, serta Hukum Tata Negara untuk jenjang S-2 dan S-3, dia pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Mardhiyah, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura.

Tak heran bila pada 2013 namanya sempat diusung oleh para kiai se-Jawa untuk ikut dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014. Kala itu, pengasuh Ponpes Sarang, Rembang, Jawa Tengah KH Maimoen Zubair mengungkapkan alasan para kiai mendukung Mahfud tidak lain karena kejujuran, serta kecerdasan kader NU itu.

"Mahfud MD merupakan warga NU yang cerdas dan pantas," kata KH Salahuddin Wahid, Pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang, mempertegas pernyataan Kiai Maimoen.

PKB sebagai partai politik yang dilahirkan para kiai menyambut positif rekomendasi para ulama tersebut. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa jajaran partainya siap memenangkan Mahfud MD. "Ya teman-teman DPP menjadi semacam tim suksesnya gitu lho," ujarnya kala itu.

Tapi, kini semua rekam jejak itu coba dihapus. Rupanya ada kriteria baru untuk bisa disebut sebagai kader NU dan mendapat sokongan PBNU. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil mengakui Mahfud secara kultural adalah warga NU. "Tapi belum pernah jadi aktivis NU."

Kriteria menjadi 'aktivis' ini muncul setelah Presiden Jokowi menyebut figur terkuat yang akan mendampinginya sebagai calon wapres berikutnya berinisial 'M'. Inisial tersebut dinilai mengarah ke Mahfud, bukan Muhaimin atau Makruf Amin, setelah Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengelaborasi kriteria si figur. Yakni, "Memiliki pengalaman paling luas dalam segala ranah pemerintahan, mewakili religiusitas ormas Islam terbesar di Indonesia, serta sudah malang melintang dalam aneka jabatan publik sejak reformasi."

Benarkah seseorang baru akan diakui atau berhak disebut sebagai kader NU bila pernah menjadi pengurus? Bila menyimak biodata di halaman muka Twitter-nya, selain menulis sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (2008-2013) dan Ketua Presidium KAHMI, Mahfud juga menulis Ketua Dewan Kehormatan ISNU (Ikatan Sarjana NU, 2012-2017). Yenny Wahid, putri Gus Dur, memberikan konfirmasi tentang hal itu.

Begitu pun dengan cendekiawan muda NU Zuhairi Misrawi bertestimoni bahwa Mahfud pernah menjadi penasihat GP Ansor. Lalu, di PKB yang kelahirannya atas support para kiai NU di awal Reformasi, Mahfud juga pernah tercatat sebagai Wakil Ketua Umum.

Mestinya, seseorang disebut kader NU bukanlah semata-mata karena pernah ikut kaderisasi formal dan pernah menjabat di struktural NU. Mereka yang pernah nyantri dan ngaji di pondok pesantren NU pun masuk kriteria. Apalagi bila orang itu begitu takzim kepada para kiai dan NU itu sendiri.

Untuk ukuran takzim ini, boleh disebut Mahfud sangat loyal terhadap Gus Dur. Juga masih rajin menjalin komunikasi dan silaturahim dengan para kiai. Terakhir media mencatat dia sowan ke KH Maimoen Zubair di Rembang pada 21 Juli lalu. Kepada para wartawan Mbah Moen menyatakan bahwa dirinya tak meragukan ke-NU-an Mahfud. Sejak sebelum Gus Dur menjadi Presiden dan saat menjadi Presiden hingga kemudian lengser, dia tetap biasa menyambangi dirinya.

Sebaliknya, bila ukuran atau kriteria itu cuma pernah ikut kaderisasi formal dalam kelembagaan NU, tentu banyak kiai di pesantren-pesantren tersisih karena tak pernah jadi pengurus.

Mestinya, ketimbang mengutak-atik syarat atau kriteria seseorang sebagai kader NU yang mengarah ke koncoisme, PBNU berpijak betul pada Khittah 1926. Dengan begitu politik yang dimainkannya adalah politik kebangsaan, bukan sekadar menjadi broker.

Dengan begitu, PBNU aktif merumuskan tantangan Indonesia untuk lima tahun ke depan itu apa saja, dan langkah strategis untuk menghadapi tantangan tersebut bagaimana? Dari situ, lalu aktif menyalurkan aspirasi para ulama, membuka pintu bagi para kandidat atau tokoh-tokoh nasional yang punya kesamaan visi membangun negeri ini.

Sudrajat wartawan detikcom; tulisan ini pandangan pribadi


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed